Mardani berpendapat, Habib Rizieq merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang semestinya mendapat perlindungan dari Negara.https://news.okezone.com/read/2019/11/27/337/2134868/pks-minta-pemerintah-berdiplomasi-dengan-arab-saudi-pulangkan-habib-rizieqidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/27/337/2134868/pks-minta-pemerintah-berdiplomasi-dengan-arab-saudi-pulangkan-habib-rizieqhttps://news.okezone.com/read/2019/11/27/337/2134868/pks-minta-pemerintah-berdiplomasi-dengan-arab-saudi-pulangkan-habib-rizieqRabu 27 November 2019 08:04 WIBFahreza RizkyHabib Rizieq Shihab. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)https://img.okezone.com/content/2019/11/27/337/2134868/pks-minta-pemerintah-berdiplomasi-dengan-arab-saudi-pulangkan-habib-rizieq-sch1lUQuLX.jpgJAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah segera mengambil langkah diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. “PKS meminta pada Kemenlu dan Menko Polhukam segera mengambil langkah diplomasi bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi agar segera ada clearance bagi HRS untuk kembali ke Indonesia,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi Okezone, Rabu (27/11/2019). Mardani berpendapat, Habib Rizieq merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang semestinya mendapat perlindungan dari Negara. Ia juga merupakan ulama yang sangat dihormati di Tanah Air. “Ketiga, dalam semangat rekonsiliasi perbedaan pendapat adalah sah dan wajar. Hingga mendukung pemerintah mengambil langkah yang diperlukan untuk membuat HRS bisa balik ke Indonesia,” tukasnya. Mardani yakin FPI dan para pendukung 212 siap ‘urunan’ jika memang ada biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Habib Rizieq ke Indonesia. Jika pun ada ‘invisible hand’ di balik ‘pencekalan’ Habib Rizieq sebagaimana dinyatakan Waketum Gerindra Fadli Zon, maka itu mesti diselidiki lebih lanjut. “Kawan-kawan FPI dan pendukung 212 siap membiayai jika memang ada biaya yang diperlukan untuk mengembalikan HRS ke Indonesia. Bab invisible hand paling mudah segera ditelusuri kasus HRS dengan seksama,” tuturnya. Lebih lanjut, Mardani menambahkan, kasus Habib Rizieq bila dibiarkan menggantung maka akan memberikan sentimen negatif terhadap Negara. Persepsi publik atas negara akan semakin memburuk apabila kasus ini terus menerus dibiarkan. “Kian lama kasus ini tergantung kian buruk persepsi publik bagi negara. Negara demokratis justru memberi ruang bagi mereka yang vokal. Menunjukkan demokrasi di negeri kita kian dewasa,” kata dia. JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah segera mengambil langkah diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. “PKS meminta pada Kemenlu dan Menko Polhukam segera mengambil langkah diplomasi bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi agar segera ada clearance bagi HRS untuk kembali ke Indonesia,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi Okezone, Rabu (27/11/2019). Mardani berpendapat, Habib Rizieq merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang semestinya mendapat perlindungan dari Negara. Ia juga merupakan ulama yang sangat dihormati di Tanah Air. “Ketiga, dalam semangat rekonsiliasi perbedaan pendapat adalah sah dan wajar. Hingga mendukung pemerintah mengambil langkah yang diperlukan untuk membuat HRS bisa balik ke Indonesia,” tukasnya. Mardani yakin FPI dan para pendukung 212 siap ‘urunan’ jika memang ada biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Habib Rizieq ke Indonesia. Jika pun ada ‘invisible hand’ di balik ‘pencekalan’ Habib Rizieq sebagaimana dinyatakan Waketum Gerindra Fadli Zon, maka itu mesti diselidiki lebih lanjut. “Kawan-kawan FPI dan pendukung 212 siap membiayai jika memang ada biaya yang diperlukan untuk mengembalikan HRS ke Indonesia. Bab invisible hand paling mudah segera ditelusuri kasus HRS dengan seksama,” tuturnya. Lebih lanjut, Mardani menambahkan, kasus Habib Rizieq bila dibiarkan menggantung maka akan memberikan sentimen negatif terhadap Negara. Persepsi publik atas negara akan semakin memburuk apabila kasus ini terus menerus dibiarkan. “Kian lama kasus ini tergantung kian buruk persepsi publik bagi negara. Negara demokratis justru memberi ruang bagi mereka yang vokal. Menunjukkan demokrasi di negeri kita kian dewasa,” kata dia.