Mahfud menekankan Reuni 212 harus berlangsung tertib, jangan menimbulkan keributan.https://news.okezone.com/read/2019/11/27/337/2135085/soal-reuni-212-mahfud-md-itu-hak-warga-yang-penting-tertibidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/27/337/2135085/soal-reuni-212-mahfud-md-itu-hak-warga-yang-penting-tertibhttps://news.okezone.com/read/2019/11/27/337/2135085/soal-reuni-212-mahfud-md-itu-hak-warga-yang-penting-tertibRabu 27 November 2019 16:00 WIBSarah HutagaolMenko Polhukam Mahfud MD. (Foto : Okezone.com/Sarah Hutagaol)https://img.okezone.com/content/2019/11/27/337/2135085/soal-reuni-212-mahfud-md-itu-hak-warga-yang-penting-tertib-B6SZN5xE23.jpgJAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan pelaksanaan reuni dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 merupakan hak setiap warga negara. Oleh sebab itu, pemerintah tidak melakukan pelarangan terkait kegiatan yang rencananya digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin, 2 Desember 2019. Namun, yang terpenting menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut adalah reuni 212 diimbau dilaksanakan dengan tertib dan tidak menimbulkan keributan. Hal itu disampaikan Mahfud MD usai menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. "Soal Reuni 212, kami menganggap itu adalah hak warga negara yang penting dilaksanakan dengan tertib, jangan menimbulkan keributan," ucap Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019). <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/12/02/54588/275948_medium.jpg" alt="Reuni Akbar 212 Berjalan Tertib dan Damai" width="100%" /> Mahfud MD pun menyebutkan imbauan itu telah disampaikan ke pihak kepolisian sesuai dentan aturan yang berlaku. Sehingga, ia berharap pelaksanaan Reuni 212 tersebut tidak melenceng dari aturan. "Kita mempersilakan tetapi supaya diatur dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi untuk tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang," ucapnya. Baca Juga : Panitia Berharap Reuni 212 Dihadiri Jutaan Jamaah   "Kita akan mengawalnya dan melindunginya tentu saja. Mengawasinya dan melindunginya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," tutur Mahfud MD. Baca Juga : Menko Polhukam Rapat dengan Menag & Mendagri Bahas Reuni 212 JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan pelaksanaan reuni dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 merupakan hak setiap warga negara. Oleh sebab itu, pemerintah tidak melakukan pelarangan terkait kegiatan yang rencananya digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin, 2 Desember 2019. Namun, yang terpenting menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut adalah reuni 212 diimbau dilaksanakan dengan tertib dan tidak menimbulkan keributan. Hal itu disampaikan Mahfud MD usai menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. "Soal Reuni 212, kami menganggap itu adalah hak warga negara yang penting dilaksanakan dengan tertib, jangan menimbulkan keributan," ucap Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019). <img src="https://a.okezone.com/photos/2018/12/02/54588/275948_medium.jpg" alt="Reuni Akbar 212 Berjalan Tertib dan Damai" width="100%" /> Mahfud MD pun menyebutkan imbauan itu telah disampaikan ke pihak kepolisian sesuai dentan aturan yang berlaku. Sehingga, ia berharap pelaksanaan Reuni 212 tersebut tidak melenceng dari aturan. "Kita mempersilakan tetapi supaya diatur dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi untuk tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang," ucapnya. Baca Juga : Panitia Berharap Reuni 212 Dihadiri Jutaan Jamaah   "Kita akan mengawalnya dan melindunginya tentu saja. Mengawasinya dan melindunginya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," tutur Mahfud MD. Baca Juga : Menko Polhukam Rapat dengan Menag & Mendagri Bahas Reuni 212