KPK mendukung adanya peluncuran alat yang diklaim dapat membuat dokumen e-KTP hanya dalam waktu sekitar 1,5 menit itu.https://news.okezone.com/read/2019/11/27/337/2135176/kpk-tanggapi-peluncuran-mesin-adm-oleh-kemendagriidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/27/337/2135176/kpk-tanggapi-peluncuran-mesin-adm-oleh-kemendagrihttps://news.okezone.com/read/2019/11/27/337/2135176/kpk-tanggapi-peluncuran-mesin-adm-oleh-kemendagriRabu 27 November 2019 18:28 WIBPuteranegara BatubaraWakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/11/27/337/2135176/kpk-tanggapi-peluncuran-mesin-adm-oleh-kemendagri-DfKzluWuv8.jpgJAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk memudahkan masyarakat mencetak dokumen kependudukan, seperti e-KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung adanya peluncuran alat yang diklaim dapat membuat dokumen e-KTP hanya dalam waktu sekitar 1,5 menit itu. "Pada prinsipnya kita pasti mendukung semua inovasi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Baca Juga: Ada Mesin ADM, Mendagri Tito : Buat e-KTP Hanya 1,5 Menit Basaria menekankan, bentuk dukungan lembaga antirasuah selalu diberikan kepada lembaga atau pihak yang berusaha dan berinovasi untuk mencegah adanya praktik korupsi dari lini tersebut. "Yang tujuannya untuk pencegahan korupsi," ujar Basaria. Sekadar diketahui, KPK pernah saat ini masih mengusut kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Diantaranya ada beberapa nama yang sudah menjalani vonis. Salah satunya adalah Setya Novanto, Markus Nari, Andi Narogong, Irman, Sugiharto, Made Oka, Irvanto Hendra Pambudi, Anang Sugiana.Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyebut dengan diluncurkannya mesin ADM untuk mencetak dokumen kependudukan maka akan dapat mengurangi potensi korupsi. Pasalnya menurut Tito, selama ini masyarakat yang ingin mengurus segala macam dokumen kependudukan disulitkan oleh adanya birokrasi yang terdapat di kantor-kantor pemerintahan daerah. “Publik yang selama ini sulit datang ke kantor pemerintah, ke kecamatan, ke kelurahan, ke kantor bupati untuk membuat kartu, belum lagi potensi untuk korupsi dan lain-lain,” ucap Tito di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin 25 November 2019.JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk memudahkan masyarakat mencetak dokumen kependudukan, seperti e-KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung adanya peluncuran alat yang diklaim dapat membuat dokumen e-KTP hanya dalam waktu sekitar 1,5 menit itu. "Pada prinsipnya kita pasti mendukung semua inovasi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Baca Juga: Ada Mesin ADM, Mendagri Tito : Buat e-KTP Hanya 1,5 Menit Basaria menekankan, bentuk dukungan lembaga antirasuah selalu diberikan kepada lembaga atau pihak yang berusaha dan berinovasi untuk mencegah adanya praktik korupsi dari lini tersebut. "Yang tujuannya untuk pencegahan korupsi," ujar Basaria. Sekadar diketahui, KPK pernah saat ini masih mengusut kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Diantaranya ada beberapa nama yang sudah menjalani vonis. Salah satunya adalah Setya Novanto, Markus Nari, Andi Narogong, Irman, Sugiharto, Made Oka, Irvanto Hendra Pambudi, Anang Sugiana.Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyebut dengan diluncurkannya mesin ADM untuk mencetak dokumen kependudukan maka akan dapat mengurangi potensi korupsi. Pasalnya menurut Tito, selama ini masyarakat yang ingin mengurus segala macam dokumen kependudukan disulitkan oleh adanya birokrasi yang terdapat di kantor-kantor pemerintahan daerah. “Publik yang selama ini sulit datang ke kantor pemerintah, ke kecamatan, ke kelurahan, ke kantor bupati untuk membuat kartu, belum lagi potensi untuk korupsi dan lain-lain,” ucap Tito di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin 25 November 2019.