Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diundang tabayun ke Markas FPI untuk membahas khilafah yang dinilai bermasalah.https://news.okezone.com/read/2019/11/29/337/2135817/slamet-ma-arif-undang-tito-karnavian-tabayun-ke-markas-fpi-bahas-khilafahidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/29/337/2135817/slamet-ma-arif-undang-tito-karnavian-tabayun-ke-markas-fpi-bahas-khilafahhttps://news.okezone.com/read/2019/11/29/337/2135817/slamet-ma-arif-undang-tito-karnavian-tabayun-ke-markas-fpi-bahas-khilafahJum'at 29 November 2019 08:15 WIBArie Dwi SatrioJuru Bicara FPI Slamet Ma'arif. (Foto: Dok BBC Indonesia/Fajar Sodiq)https://img.okezone.com/content/2019/11/29/337/2135817/slamet-ma-arif-undang-tito-karnavian-tabayun-ke-markas-fpi-bahas-khilafah-ZI4XKUP6vg.jpgJAKARTA – Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma'arif mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian datang ke Markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, untuk tabayun atau bersama-sama memecahkan masalah. Masalah itu terkait perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI. Demikian diungkapkan Slamet Ma'arif dalam menanggapi pernyataan Tito yang mempermasalahkan adanya penerapan kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah‎ dalam AD/ART FPI. Adanya visi-misi Kaffah Khilafah Islamiyah dalam AD/ART tersebut membuat Tito belum menerbitkan SKT FPI. Baca juga: Problem SKT FPI, Mendagri: Visi-Misi FPI Penerapan Islam secara Kafah  "Gunakan tafsir dari FPI, jangan tafsir orang lain. Saran saya, Pak Tito datang ke Petamburan untuk tabayun," kata Slamet Ma'arif ketika dikonfirmasi Okezone, Jumat (29/11/2019). Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Dok Puspen Kemendagri) Sebenarnya, kata Slamet, apa yang tercantum dalam visi-misi FPI soal khilafah sudah dijelaskan ke pihak Kementerian Agama. Bahkan, kata dia, dalam AD/ART FPI juga sudah dijelaskan maksud kalimat penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubbuwwah. Baca juga: Mendagri Persoalkan Khilafah di AD/ART FPI, Menag: Isinya Beda dengan HTI  "Itu hasil Munas FPI Tahun 2013, dan maksud dari kalimat itu ada dalam penjelasan AD/ART, dan kita sudah jelaskan dengan Depag (Departemen Agama/Kemenag) karena memang wewenang Depag sesuai dengan tupoksinya," ucap dia.Lebih lanjut Slamet menjelaskan bahwa permasalahan adanya kalimat khilafah dalam AD/ART FPI juga sudah diselesaikan di Kemenag. Bahkan, Kemenag sudah memberikan rekomendasi untuk perpanjangan SKT FPI. Baca juga: Menag Fachrul Razi Dukung FPI Diberikan Izin Lagi  Saat ini tinggal keputusan Mendagri Tito Karnavian untuk menerbitkan SKT FPI. Slamet meminta Tito tidak mencari-cari alasan untuk tidak menerbitkan SKT FPI karena Kemenag sudah memberikan rekomendasi. "Kalau SKT tidak dikeluarkan, ini makin jelas urusannya politis. Mendagri kelihatan akan bermain politis dalam urusan ini," ungkapnya. Baca juga: Sekjen Kemenag: Surat Rekomendasi Izin FPI Sudah Diserahkan ke Kemendagri JAKARTA – Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma'arif mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian datang ke Markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, untuk tabayun atau bersama-sama memecahkan masalah. Masalah itu terkait perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI. Demikian diungkapkan Slamet Ma'arif dalam menanggapi pernyataan Tito yang mempermasalahkan adanya penerapan kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah‎ dalam AD/ART FPI. Adanya visi-misi Kaffah Khilafah Islamiyah dalam AD/ART tersebut membuat Tito belum menerbitkan SKT FPI. Baca juga: Problem SKT FPI, Mendagri: Visi-Misi FPI Penerapan Islam secara Kafah  "Gunakan tafsir dari FPI, jangan tafsir orang lain. Saran saya, Pak Tito datang ke Petamburan untuk tabayun," kata Slamet Ma'arif ketika dikonfirmasi Okezone, Jumat (29/11/2019). Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Dok Puspen Kemendagri) Sebenarnya, kata Slamet, apa yang tercantum dalam visi-misi FPI soal khilafah sudah dijelaskan ke pihak Kementerian Agama. Bahkan, kata dia, dalam AD/ART FPI juga sudah dijelaskan maksud kalimat penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubbuwwah. Baca juga: Mendagri Persoalkan Khilafah di AD/ART FPI, Menag: Isinya Beda dengan HTI  "Itu hasil Munas FPI Tahun 2013, dan maksud dari kalimat itu ada dalam penjelasan AD/ART, dan kita sudah jelaskan dengan Depag (Departemen Agama/Kemenag) karena memang wewenang Depag sesuai dengan tupoksinya," ucap dia.Lebih lanjut Slamet menjelaskan bahwa permasalahan adanya kalimat khilafah dalam AD/ART FPI juga sudah diselesaikan di Kemenag. Bahkan, Kemenag sudah memberikan rekomendasi untuk perpanjangan SKT FPI. Baca juga: Menag Fachrul Razi Dukung FPI Diberikan Izin Lagi  Saat ini tinggal keputusan Mendagri Tito Karnavian untuk menerbitkan SKT FPI. Slamet meminta Tito tidak mencari-cari alasan untuk tidak menerbitkan SKT FPI karena Kemenag sudah memberikan rekomendasi. "Kalau SKT tidak dikeluarkan, ini makin jelas urusannya politis. Mendagri kelihatan akan bermain politis dalam urusan ini," ungkapnya. Baca juga: Sekjen Kemenag: Surat Rekomendasi Izin FPI Sudah Diserahkan ke Kemendagri