Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bakal mencocokkan AD/ART FPI dengan UU Ormas sebelum terbitnya SKT.https://news.okezone.com/read/2019/11/29/337/2135827/mahfud-md-akan-cocokkan-ad-art-fpi-dengan-uu-ormasidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/29/337/2135827/mahfud-md-akan-cocokkan-ad-art-fpi-dengan-uu-ormashttps://news.okezone.com/read/2019/11/29/337/2135827/mahfud-md-akan-cocokkan-ad-art-fpi-dengan-uu-ormasJum'at 29 November 2019 09:01 WIBKuntadiMenko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Dok Okezone/Dede Kurniawan)https://img.okezone.com/content/2019/11/29/337/2135827/mahfud-md-akan-cocokkan-ad-art-fpi-dengan-uu-ormas-AjC8jE4dco.jpgSLEMAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan mencocokkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan dengan undang-undang yang ada. Hal ini terkait surat keterangan terdaftar (SKT) FPI yang belum terbit. "Itu (tidak diperpanjang) kan suara di medos. Kita lihat perkembangan nanti," jelas Mahfud MD ketika berada di rumahnya, Sambilegi, Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis 28 November 2019. Baca juga: Problem SKT FPI, Mendagri: Visi-Misi FPI Penerapan Islam secara Kafah  Ia mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi. Siapa pun boleh dan membentuk ormas untuk identifikasi perjuangannya. Namun, ada aturan hukum yang harus dipenuhi dengan mendasarkan pada ideologi negara. "Organisasi boleh, tapi tidak melanggar ideologi. Nanti akan diukur kriterianya," jelas dia. Terkait FPI, jelas Mahfud, saat ini masih tahap penelitian. Apakah aturannya sudah sesuai regulasi atau tidak, sehingga nantinya akan dicocokkan sebagai dasar keputusan. Baca juga: Mendagri Persoalkan Khilafah di AD/ART FPI, Menag: Isinya Beda dengan HTI  Ia mengatakan, selama ini AD/ART FPI disusun pada 2013. Sementara pemerintah pada 2017 telah mengeluarkan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang berlaku sejak 2018, sehingga apakah AD/ART FPI sesuai atau tidak dengan isi UU Ormas. "Nanti akan saling cocokkan. FPI AD/ART-nya lama, apakah sesuai UU Ormas atau tidak," ungkapnya. Dia menerangkan, jika nanti dalam isi AD/ART itu sesuai, tentu saja tidak ada permasalahan. Namun jika bertentangan, pasti tidak bisa diproses.SLEMAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan mencocokkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan dengan undang-undang yang ada. Hal ini terkait surat keterangan terdaftar (SKT) FPI yang belum terbit. "Itu (tidak diperpanjang) kan suara di medos. Kita lihat perkembangan nanti," jelas Mahfud MD ketika berada di rumahnya, Sambilegi, Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis 28 November 2019. Baca juga: Problem SKT FPI, Mendagri: Visi-Misi FPI Penerapan Islam secara Kafah  Ia mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi. Siapa pun boleh dan membentuk ormas untuk identifikasi perjuangannya. Namun, ada aturan hukum yang harus dipenuhi dengan mendasarkan pada ideologi negara. "Organisasi boleh, tapi tidak melanggar ideologi. Nanti akan diukur kriterianya," jelas dia. Terkait FPI, jelas Mahfud, saat ini masih tahap penelitian. Apakah aturannya sudah sesuai regulasi atau tidak, sehingga nantinya akan dicocokkan sebagai dasar keputusan. Baca juga: Mendagri Persoalkan Khilafah di AD/ART FPI, Menag: Isinya Beda dengan HTI  Ia mengatakan, selama ini AD/ART FPI disusun pada 2013. Sementara pemerintah pada 2017 telah mengeluarkan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang berlaku sejak 2018, sehingga apakah AD/ART FPI sesuai atau tidak dengan isi UU Ormas. "Nanti akan saling cocokkan. FPI AD/ART-nya lama, apakah sesuai UU Ormas atau tidak," ungkapnya. Dia menerangkan, jika nanti dalam isi AD/ART itu sesuai, tentu saja tidak ada permasalahan. Namun jika bertentangan, pasti tidak bisa diproses.