Satu bulan sudah posisi Kabareskrim Polri kosong. Padahal, posisi tersebut adalah salah satu jabatan penting di Mabes Polri.https://news.okezone.com/read/2019/11/30/337/2136440/formappi-komisi-iii-dpr-jangan-diam-lihat-kekosongan-posisi-kabareskrimidhttps://news.okezone.com/read/2019/11/30/337/2136440/formappi-komisi-iii-dpr-jangan-diam-lihat-kekosongan-posisi-kabareskrimhttps://news.okezone.com/read/2019/11/30/337/2136440/formappi-komisi-iii-dpr-jangan-diam-lihat-kekosongan-posisi-kabareskrimSabtu 30 November 2019 22:31 WIBPuteranegara BatubaraIlustrasi Polri (foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2019/11/30/337/2136440/formappi-komisi-iii-dpr-jangan-diam-lihat-kekosongan-posisi-kabareskrim-D3f7lUm6BI.jpgJAKARTA - Satu bulan sudah posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri kosong dimasa kepemimpinan Kapolri Jenderal Idham Azis. Padahal, posisi tersebut salah satu jabatan penting. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan, sebagai mitra kerja Polri, Komisi III DPR seharusnya tidak tinggal diam melihat kekosongan posisi strategis itu. Baca Juga: IPW Prediksi 4 Nama Jenderal Polri Masuk Radar Jadi Kabareskrim  "Jangan hanya diam mendukung lambannya kinerja polisi," kata Lucius saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).   Menurut Lucius, jangan sampai ketiadaan Kabareskrim menjadi alasan bagi kepolisian untuk bekerja tidak maksimal dalam penegakan hukum yang menjadi kewenangan mereka. "Sebagai mitra kepolisian, Komisi III DPR seharusnya menyadari urgensi Bareskrim dalam konteks kerja kepolisian," ujar Lucius. Dia berharap Komisi III DPR jangan sampai ikut mendukung lambannya kinerja kepolisian hanya karena ketaksigapan mereka memerintahkan Kapolri untuk menunjuk Kabareskrim yang baru. Sebelumnya, Indonesia Police Watch menyayangkan kosongnya jabatan Kabareskrim Polri. Kekosongan itu dinilai sangat menggangu kinerja Bareskrim. Bahkan lebih dari itu, Polri dinilai profesional dan gagal melakukan kaderisasi. Baca Juga: Ini Tanggapan DPR Soal Kekosongan Jabatan Kabareskrim  Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tujuh program prioritas Idham Aziz saat diangkat menjabat Kapolri. Salah satunya mewujudkan sumber saya manusia (SDM) yang unggul. "Sangat disayangkan, kenapa penetapan Kabareskrim begitu lama bahkan sudah mencapai sebulan. Ini menunjukam bahwa Polri tidak profesional dan gagal melakukan kaderisasi," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane dalam keterangannya terpisah. (fid)JAKARTA - Satu bulan sudah posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri kosong dimasa kepemimpinan Kapolri Jenderal Idham Azis. Padahal, posisi tersebut salah satu jabatan penting. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan, sebagai mitra kerja Polri, Komisi III DPR seharusnya tidak tinggal diam melihat kekosongan posisi strategis itu. Baca Juga: IPW Prediksi 4 Nama Jenderal Polri Masuk Radar Jadi Kabareskrim  "Jangan hanya diam mendukung lambannya kinerja polisi," kata Lucius saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).   Menurut Lucius, jangan sampai ketiadaan Kabareskrim menjadi alasan bagi kepolisian untuk bekerja tidak maksimal dalam penegakan hukum yang menjadi kewenangan mereka. "Sebagai mitra kepolisian, Komisi III DPR seharusnya menyadari urgensi Bareskrim dalam konteks kerja kepolisian," ujar Lucius. Dia berharap Komisi III DPR jangan sampai ikut mendukung lambannya kinerja kepolisian hanya karena ketaksigapan mereka memerintahkan Kapolri untuk menunjuk Kabareskrim yang baru. Sebelumnya, Indonesia Police Watch menyayangkan kosongnya jabatan Kabareskrim Polri. Kekosongan itu dinilai sangat menggangu kinerja Bareskrim. Bahkan lebih dari itu, Polri dinilai profesional dan gagal melakukan kaderisasi. Baca Juga: Ini Tanggapan DPR Soal Kekosongan Jabatan Kabareskrim  Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tujuh program prioritas Idham Aziz saat diangkat menjabat Kapolri. Salah satunya mewujudkan sumber saya manusia (SDM) yang unggul. "Sangat disayangkan, kenapa penetapan Kabareskrim begitu lama bahkan sudah mencapai sebulan. Ini menunjukam bahwa Polri tidak profesional dan gagal melakukan kaderisasi," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane dalam keterangannya terpisah. (fid)