Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemekaran provinsi di wilayah Papua merupakan aspirasi dari masyarakat.https://news.okezone.com/read/2019/12/03/337/2137161/jokowi-pemekaran-wilayah-papua-aspirasi-dari-masyarakatidhttps://news.okezone.com/read/2019/12/03/337/2137161/jokowi-pemekaran-wilayah-papua-aspirasi-dari-masyarakathttps://news.okezone.com/read/2019/12/03/337/2137161/jokowi-pemekaran-wilayah-papua-aspirasi-dari-masyarakatSelasa 03 Desember 2019 04:33 WIBFakhrizal Fakhri Foto: Biro Pers Setpreshttps://img.okezone.com/content/2019/12/03/337/2137161/jokowi-pemekaran-wilayah-papua-aspirasi-dari-masyarakat-3HsWJBjBQ4.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemekaran provinsi di wilayah Papua merupakan aspirasi dari masyarakat. Ia pun mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat Papua ingin membentuk Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah. "Kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di Pegunungan Tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2019). Kepala Negara mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menerima secara resmi aspirasi pemekaran wilayah Papua tersebut. Menurut dia, pemerintah masih mengkaji aspirasi pemekaran di wilayah provinsi paling timur Indonesia itu. "Tapi tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," ujarnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan pemerintah juga masih melakukan moratorium untuk pemekaran wilayah baru, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Sebelumnya, Komisi II DPR mendukung proses pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemekaran provinsi merupakan solusi konkret untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. "Untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi, harus ada penyebaran sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Kita bisa mempercepat terjadinya proses penyebaran sentra-sentra itu, dalam konteks politik namanya pemekaran," kata Doli. Ia mengatakan tidak ada cara penyelesaian persoalan di Papua selain melakukan pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi. Politisi Golkar itu menerangkan idealnya Papua terdiri dari minimal tujuh provinsi karena memiliki tujuh suku besar.Wacana pemekaran wilayah di Papua bergulir usai beberapa tokoh adat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, awal September 2019. Tokoh dari Bumi Cendrawasih itu mengusulkan pemekaran lima wilayah provinsi baru agar jumlah daerah di Papua sesuai dengan tujuh wilayah adat. Menteri Dalam Negeri sebelumnya, Tjahjo Kumolo memastikan pemekaran di Papua hanya dua provinsi. Tjahjo mengatakan pemekaran tak terhambat moratorium yang diterapkan Jokowi sejak tahun 2014 lalu. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan. Hal itu disampaikannya usai berkunjung ke Papua mendampingi Presiden Jokowi akhir pekan lalu. Tito menambahkan, satu wilayah pemekaran di Papua masih didiskusikan oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat. Tito menyebut masih terdapat dua usulan terkait nama wilayah hasil pemekaran ini, yakni Papua Pegunungan Tengah atau Papua Tengah.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemekaran provinsi di wilayah Papua merupakan aspirasi dari masyarakat. Ia pun mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat Papua ingin membentuk Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah. "Kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di Pegunungan Tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2019). Kepala Negara mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menerima secara resmi aspirasi pemekaran wilayah Papua tersebut. Menurut dia, pemerintah masih mengkaji aspirasi pemekaran di wilayah provinsi paling timur Indonesia itu. "Tapi tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," ujarnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan pemerintah juga masih melakukan moratorium untuk pemekaran wilayah baru, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Sebelumnya, Komisi II DPR mendukung proses pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemekaran provinsi merupakan solusi konkret untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. "Untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi, harus ada penyebaran sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Kita bisa mempercepat terjadinya proses penyebaran sentra-sentra itu, dalam konteks politik namanya pemekaran," kata Doli. Ia mengatakan tidak ada cara penyelesaian persoalan di Papua selain melakukan pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi. Politisi Golkar itu menerangkan idealnya Papua terdiri dari minimal tujuh provinsi karena memiliki tujuh suku besar.Wacana pemekaran wilayah di Papua bergulir usai beberapa tokoh adat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, awal September 2019. Tokoh dari Bumi Cendrawasih itu mengusulkan pemekaran lima wilayah provinsi baru agar jumlah daerah di Papua sesuai dengan tujuh wilayah adat. Menteri Dalam Negeri sebelumnya, Tjahjo Kumolo memastikan pemekaran di Papua hanya dua provinsi. Tjahjo mengatakan pemekaran tak terhambat moratorium yang diterapkan Jokowi sejak tahun 2014 lalu. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan. Hal itu disampaikannya usai berkunjung ke Papua mendampingi Presiden Jokowi akhir pekan lalu. Tito menambahkan, satu wilayah pemekaran di Papua masih didiskusikan oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat. Tito menyebut masih terdapat dua usulan terkait nama wilayah hasil pemekaran ini, yakni Papua Pegunungan Tengah atau Papua Tengah.