Pria 64 tahun ini menceritakan, sebelum pemilihan, ada yang memberi empat surat mandat pemantau melalui bawah pintu rumahnya.https://news.okezone.com/read/2019/12/03/340/2137141/modus-baru-dugaan-politik-uang-warga-diberi-mandat-untuk-jadi-pemantau-pemiluidhttps://news.okezone.com/read/2019/12/03/340/2137141/modus-baru-dugaan-politik-uang-warga-diberi-mandat-untuk-jadi-pemantau-pemiluhttps://news.okezone.com/read/2019/12/03/340/2137141/modus-baru-dugaan-politik-uang-warga-diberi-mandat-untuk-jadi-pemantau-pemiluSelasa 03 Desember 2019 00:02 WIBAde PutraSaksi menunjukkan uang pecahan Rp50 ribu yang diterimanya sebelum Pilkades (Foto: Okezone/Ade Putra)https://img.okezone.com/content/2019/12/02/340/2137141/modus-baru-dugaan-politik-uang-warga-diberi-mandat-untuk-jadi-pemantau-pemilu-o7UIZkbmnI.jpgKUBU RAYA - Laporan atas dugaan money politic (politik uang) yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Rasau Jaya Umum (RJU), Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, masih berproses ditingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan Panwas Pilkades RJU. Senin, 2 Desember 2019, sejumlah saksi dari dua belah pihak diperiksa di ruangan Panwas Desa Rasau Jaya Umum. Pemeriksaan yang dimulai sejak pukul 09.00 Wib itu berlangsung tertutup di ruangan LPM RJU. Pemeriksaan pertama terhadap saksi dari atasnama Ahmad. Warga Patok 50, Desa RJU ini merupakan saksi yang menguatkan adanya politik uang. "Saya dipanggil sebagai saksi, tadi diperiksa terkait surat mandat," kata Ahmad kepada Okezone. Pria 64 tahun ini menceritakan, sebelum pemilihan tepat pada Kamis (14/11/2019) malam, ada yang memberi empat surat mandat pemantau melalui bawah pintu rumahnya. Kemudian, pada Jumat malam, ada yang datang ke rumahnya memberikan uang sebesar Rp200 ribu. "Saya awalnya tidak tahu. Setelah itu baru datang Pak Ateng ke rumah. Ternyata dia yang kasih surat mandat. Malam Sabtu, dia datang kasih uang untuk empat orang yang ada dalam rumah. Masing-masing Rp50 ribu," jelas Ahmad. Sambil menerima uang itu, lanjut Ahmad, dia lalu bertanya kepada Ateng. "Saya tanya Pak Ateng, nyucok (coblos, red) nomor berapa? Kata dia, (coblos) nomor dua," ujarnya. Pada hari pencoblosan, Sabtu (16/11/2019), Ahmad dan tiga anggota keluarganya datang ke TPS untuk memberi hak pilih. Setelah itu dia pulang ke rumah. "Saya tidak ada jadi pemantau. Setelah coblos, langsung pulang," tuturnya. Ahmad mengaku, uang yang diberikan Ateng masih utuh. Rencananya akan dikembalikan ke Panwas RJU. "Uangnya masih ada sampai sekarang. Mau saya kembalikan," ucap Ahmad sambil menunjukkan empat lembar uang pecahan Rp50 ribu. Untuk diketahui, pemeriksaan ini merupakan tindaklanjut dari laporan tiga cakades, yakni Nanang Suhartono, calon nomor urut 01; Somad, calon nomor urut 04; dan Wanda, calon nomor urut 05. Sementara yang dilaporkan atas dugaan melakukan politik uang adalah tim sukses dari Iwan Kurnia Putra, cakades nomor urut 02 yang perolehan suaranya tertinggi. Modus dugaan politik uang yang terjadi adalah dengan adanya penyamaran berupa pemberian surat mandat sebagai pemantau kepada warga yang memiliki hak pilih. Kecurigaan adanya pelanggaran ketika diketahui surat mandat pemantau itu diberikan kepada orang yang dinilai tidak tepat. Pasalnya, surat mandat diberikan kepada pemilih yang usianya rata-rata di atas 60 tahun. Indikasi adanya pelanggaran dalam proses Pilkades ini, setelah ada masyarakat yang mengadu kepada cakades bahwa mereka diberikan surat mandat begitu banyak dalam satu rumah untuk menjadi pemantau. Atas dasar inilah, pihak pelapor menganggap terindikasi adanya money politic yang disamarkan. Di tempat yang sama, saksi terlapor dari pihak cakades nomor urut 02, Iwan Kurnia Putra juga diperiksa. Saksi atas nama Heru Widodo itu diperiksa sebagai orang yang bertanggungjawab atau koordinator pendistribusian surat mandat pemantau kepada sejumlah warga. "Saya diperiksa mengenai surat mandat. (Ditanya) apa benar memberi surat mandat. Saya jawab benar. Karena memang saya yang memberi surat mandat, tanpa unsur paksaan. Saya tanya warga, siapa yang mau jadi tim (sukses), saya kasih mandat," ujar Heru usai diperiksa. Ia menegaskan, surat mandat itu diberi kepada warga yang benar-benar mau menjalankan tugas sebagai pemantau atau tim. "Saya hanya menjalankan tugas dari Ketua Tim Pemenangan sebagai koordinator pengawasan penyaluran surat mandat. Saat diperiksa, kata Heru, tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan. "Hanya seputaran surat mandat. Kapan diberikan. Saya jawab memberikan sesuai aturan, sebelum masa tenang. Dan saya tanya ada gabung dengan tim siapa. Semua mengaku belum ada. Makanya saya tawarkan mau tidak bergabung ke tim 02, warga jawab mau, saya kasih mandat. Ternyata di luar dugaan. Itu urusan dialah," tutur Heru. Heru mengaku, memang setelah pemberian surat mandat itu disusul dengan pemberian uang transportasi. "Kalau surat mandat diselipkan dana, nggak ada. Saya berkabar Insya Allah nanti ada uang minyaknya. Karena mereka bertugas dan bekerja. Itu saja yang saya janjikan," aku Heru. Dedek Hermansyah, Ketua Tim Pemenangan Cakades Nomor Urut 02 menyatakan bahwa pihaknya selalu siap memberikan keterangan jika diminta oleh Panwas maupun PPKD. "Kita selalu siap sesuai peraturan yang berlaku," tutur Dedek. Sementara itu, Ketua PPKD RJU, Taufik tak dapat memberikan keterangan saat hendak diwawancarai sejumlah wartawan. "Nanti, kami masih ada urusan di kecamatan," cetusnya sambil berlalu. Sedangkan Ketua Panwas Pilkades RJU, Edy Sapri mengaku pihaknya tidak bisa memutuskan hasil dari pemeriksaan tiga saksi dan terlapor dalam dugaan politik uang ini. "Hari ini terkahir pemeriksaan. Semua berkas sudah kami serahkan ke PPKD tingkat kecamatan. Kami di desa tidak berani mengambil kesimpulan karena perlu evaluasi dari pihak kecamatan," ujarnya. Ketidakberaniannya Panwas Pilkades RJU mengambil keputusan terkait laporan dugaan politik uang ini, kata Edy, karena pihaknya bukan pakar hukum. "Kami tidak berani memutuskan sesuatu keputusan atau sanksi kepada pelanggar-pelanggar tata tertib Pilkades Desa Rasau Jaya Umum. Kami bukan pakar hukum dan kami tak berani memutuskan tanpa alasan yang kuat," tegas Edy. Nantinya, kata Edy, pihak PPKD di tingkat kecamatan yang bisa menentukan apakah keterangan saksi menguatkan adanya tindakan pelanggaran atau tidak. "Bukti surat mandat dan dokumentasi berupa foto beberapa kejadian atau penyerahan surat mandat itu berkas yang kami kirim ke tingkat kecamatan," paparnya. Berbeda dengan Edy, Ahmad Spd Mpd, PPKD Kecamatan Rasau Jaya menegaskan bahwa hasil dari pemeriksaan dugaan pelanggaran Pilkades bisa diputuskan di tingkat desa. Dalam hal ini PPKD dan Panwas Pilkades RJU. "Kami pada Jumat lalu mendapat tembusan surat dari PPKD dan Panwas desa. Sebenarnya, ini ranah PPKD dan Panwas Desa Rasau Jaya Umum untuk keputusannya. Karena yang melihat langsung BAP dan lain-lain, di sana," tutur Ahmad saat diwawancarai di ruangannya. Menurut Ahmad, pihak PPKD Kecamatan Rasau Jaya hanya bisa menerima atau menyetujui serta menegaskan keputusan yang diambil PPKD dan Panwas Pilkades RJU. "Baru kita kuatkan untuk keputusan itu. Kami tidak mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan apakah ada money politic atau tidak. Yang punya wewenang dan hak memutuskan adalah PPKD dan Panwas di tingkat desa," tegas Ahmad. PPKD dan Panwas di tingkat desa, kata Ahmad, harus bisa memutuskan terkait dugaan politik uang ini. "Aturannya, itu memang wewenang di tingkat desa. Seharusnya di sana bisa memutuskan. Setelah diputuskan, kami yang menguatkan putusan itu dan kami sampaikan ke Pemdes. Kita berjenjang. Intinya PPKD dan Panwas desa berbuat dulu," tutup Kasi Pemerintahan Kecamatan Rasau Jaya ini. KUBU RAYA - Laporan atas dugaan money politic (politik uang) yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Rasau Jaya Umum (RJU), Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, masih berproses ditingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan Panwas Pilkades RJU. Senin, 2 Desember 2019, sejumlah saksi dari dua belah pihak diperiksa di ruangan Panwas Desa Rasau Jaya Umum. Pemeriksaan yang dimulai sejak pukul 09.00 Wib itu berlangsung tertutup di ruangan LPM RJU. Pemeriksaan pertama terhadap saksi dari atasnama Ahmad. Warga Patok 50, Desa RJU ini merupakan saksi yang menguatkan adanya politik uang. "Saya dipanggil sebagai saksi, tadi diperiksa terkait surat mandat," kata Ahmad kepada Okezone. Pria 64 tahun ini menceritakan, sebelum pemilihan tepat pada Kamis (14/11/2019) malam, ada yang memberi empat surat mandat pemantau melalui bawah pintu rumahnya. Kemudian, pada Jumat malam, ada yang datang ke rumahnya memberikan uang sebesar Rp200 ribu. "Saya awalnya tidak tahu. Setelah itu baru datang Pak Ateng ke rumah. Ternyata dia yang kasih surat mandat. Malam Sabtu, dia datang kasih uang untuk empat orang yang ada dalam rumah. Masing-masing Rp50 ribu," jelas Ahmad. Sambil menerima uang itu, lanjut Ahmad, dia lalu bertanya kepada Ateng. "Saya tanya Pak Ateng, nyucok (coblos, red) nomor berapa? Kata dia, (coblos) nomor dua," ujarnya. Pada hari pencoblosan, Sabtu (16/11/2019), Ahmad dan tiga anggota keluarganya datang ke TPS untuk memberi hak pilih. Setelah itu dia pulang ke rumah. "Saya tidak ada jadi pemantau. Setelah coblos, langsung pulang," tuturnya. Ahmad mengaku, uang yang diberikan Ateng masih utuh. Rencananya akan dikembalikan ke Panwas RJU. "Uangnya masih ada sampai sekarang. Mau saya kembalikan," ucap Ahmad sambil menunjukkan empat lembar uang pecahan Rp50 ribu. Untuk diketahui, pemeriksaan ini merupakan tindaklanjut dari laporan tiga cakades, yakni Nanang Suhartono, calon nomor urut 01; Somad, calon nomor urut 04; dan Wanda, calon nomor urut 05. Sementara yang dilaporkan atas dugaan melakukan politik uang adalah tim sukses dari Iwan Kurnia Putra, cakades nomor urut 02 yang perolehan suaranya tertinggi. Modus dugaan politik uang yang terjadi adalah dengan adanya penyamaran berupa pemberian surat mandat sebagai pemantau kepada warga yang memiliki hak pilih. Kecurigaan adanya pelanggaran ketika diketahui surat mandat pemantau itu diberikan kepada orang yang dinilai tidak tepat. Pasalnya, surat mandat diberikan kepada pemilih yang usianya rata-rata di atas 60 tahun. Indikasi adanya pelanggaran dalam proses Pilkades ini, setelah ada masyarakat yang mengadu kepada cakades bahwa mereka diberikan surat mandat begitu banyak dalam satu rumah untuk menjadi pemantau. Atas dasar inilah, pihak pelapor menganggap terindikasi adanya money politic yang disamarkan. Di tempat yang sama, saksi terlapor dari pihak cakades nomor urut 02, Iwan Kurnia Putra juga diperiksa. Saksi atas nama Heru Widodo itu diperiksa sebagai orang yang bertanggungjawab atau koordinator pendistribusian surat mandat pemantau kepada sejumlah warga. "Saya diperiksa mengenai surat mandat. (Ditanya) apa benar memberi surat mandat. Saya jawab benar. Karena memang saya yang memberi surat mandat, tanpa unsur paksaan. Saya tanya warga, siapa yang mau jadi tim (sukses), saya kasih mandat," ujar Heru usai diperiksa. Ia menegaskan, surat mandat itu diberi kepada warga yang benar-benar mau menjalankan tugas sebagai pemantau atau tim. "Saya hanya menjalankan tugas dari Ketua Tim Pemenangan sebagai koordinator pengawasan penyaluran surat mandat. Saat diperiksa, kata Heru, tidak banyak pertanyaan yang dilontarkan. "Hanya seputaran surat mandat. Kapan diberikan. Saya jawab memberikan sesuai aturan, sebelum masa tenang. Dan saya tanya ada gabung dengan tim siapa. Semua mengaku belum ada. Makanya saya tawarkan mau tidak bergabung ke tim 02, warga jawab mau, saya kasih mandat. Ternyata di luar dugaan. Itu urusan dialah," tutur Heru. Heru mengaku, memang setelah pemberian surat mandat itu disusul dengan pemberian uang transportasi. "Kalau surat mandat diselipkan dana, nggak ada. Saya berkabar Insya Allah nanti ada uang minyaknya. Karena mereka bertugas dan bekerja. Itu saja yang saya janjikan," aku Heru. Dedek Hermansyah, Ketua Tim Pemenangan Cakades Nomor Urut 02 menyatakan bahwa pihaknya selalu siap memberikan keterangan jika diminta oleh Panwas maupun PPKD. "Kita selalu siap sesuai peraturan yang berlaku," tutur Dedek. Sementara itu, Ketua PPKD RJU, Taufik tak dapat memberikan keterangan saat hendak diwawancarai sejumlah wartawan. "Nanti, kami masih ada urusan di kecamatan," cetusnya sambil berlalu. Sedangkan Ketua Panwas Pilkades RJU, Edy Sapri mengaku pihaknya tidak bisa memutuskan hasil dari pemeriksaan tiga saksi dan terlapor dalam dugaan politik uang ini. "Hari ini terkahir pemeriksaan. Semua berkas sudah kami serahkan ke PPKD tingkat kecamatan. Kami di desa tidak berani mengambil kesimpulan karena perlu evaluasi dari pihak kecamatan," ujarnya. Ketidakberaniannya Panwas Pilkades RJU mengambil keputusan terkait laporan dugaan politik uang ini, kata Edy, karena pihaknya bukan pakar hukum. "Kami tidak berani memutuskan sesuatu keputusan atau sanksi kepada pelanggar-pelanggar tata tertib Pilkades Desa Rasau Jaya Umum. Kami bukan pakar hukum dan kami tak berani memutuskan tanpa alasan yang kuat," tegas Edy. Nantinya, kata Edy, pihak PPKD di tingkat kecamatan yang bisa menentukan apakah keterangan saksi menguatkan adanya tindakan pelanggaran atau tidak. "Bukti surat mandat dan dokumentasi berupa foto beberapa kejadian atau penyerahan surat mandat itu berkas yang kami kirim ke tingkat kecamatan," paparnya. Berbeda dengan Edy, Ahmad Spd Mpd, PPKD Kecamatan Rasau Jaya menegaskan bahwa hasil dari pemeriksaan dugaan pelanggaran Pilkades bisa diputuskan di tingkat desa. Dalam hal ini PPKD dan Panwas Pilkades RJU. "Kami pada Jumat lalu mendapat tembusan surat dari PPKD dan Panwas desa. Sebenarnya, ini ranah PPKD dan Panwas Desa Rasau Jaya Umum untuk keputusannya. Karena yang melihat langsung BAP dan lain-lain, di sana," tutur Ahmad saat diwawancarai di ruangannya. Menurut Ahmad, pihak PPKD Kecamatan Rasau Jaya hanya bisa menerima atau menyetujui serta menegaskan keputusan yang diambil PPKD dan Panwas Pilkades RJU. "Baru kita kuatkan untuk keputusan itu. Kami tidak mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan apakah ada money politic atau tidak. Yang punya wewenang dan hak memutuskan adalah PPKD dan Panwas di tingkat desa," tegas Ahmad. PPKD dan Panwas di tingkat desa, kata Ahmad, harus bisa memutuskan terkait dugaan politik uang ini. "Aturannya, itu memang wewenang di tingkat desa. Seharusnya di sana bisa memutuskan. Setelah diputuskan, kami yang menguatkan putusan itu dan kami sampaikan ke Pemdes. Kita berjenjang. Intinya PPKD dan Panwas desa berbuat dulu," tutup Kasi Pemerintahan Kecamatan Rasau Jaya ini.