Rapat Komisi C Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar telah menelurkan 10 poin pernyataan politik.https://news.okezone.com/read/2019/12/05/337/2138407/berikut-10-poin-hasil-rapat-komisi-c-munas-x-partai-golkaridhttps://news.okezone.com/read/2019/12/05/337/2138407/berikut-10-poin-hasil-rapat-komisi-c-munas-x-partai-golkarhttps://news.okezone.com/read/2019/12/05/337/2138407/berikut-10-poin-hasil-rapat-komisi-c-munas-x-partai-golkarKamis 05 Desember 2019 17:43 WIBFahreza RizkyAce Hasan (Foto: Sarah/Okezone)https://img.okezone.com/content/2019/12/05/337/2138407/berikut-10-poin-hasil-rapat-komisi-c-munas-x-partai-golkar-XRXbu3og7f.jpgJAKARTA - Rapat Komisi C Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar telah menelurkan 10 poin pernyataan politik. Hasil rapat tersebut dibacakan oleh pimpinan rapat komisi C Ace Hasan Syadzily di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Beberapa poin pernyataan politik tersebut antara lain Golkar menyatakan akan memperjuangkan lahirnya Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu, Golkar juga mendorong pemisahan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Berikut 10 poin pernyataan politik Golkar: 1. Sebagai pembela dan pengamal Pancasila, Partai Golkar senantiasa konsisten melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pembinaan Ideologi Pancasila. Baca Juga: Airlangga Ingin Golkar Revisi UU Pemilu Pisahkan Pileg dan Pilpres 2. Golkar mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat toleran dan menghargai perbedaan serta tidak beri ruang ke pihak manapun yang ingin melakukan tindakan radikal yang dapat mencederai nilai kemanusiaan dan merusak kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama. 3. Golkar berpandangan bahwa proses demokrasi sudah berjalan dengan baik atau on the track meski perlu disempurnakan. Untuk itu demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensil, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg serta perlunya kajian secara mendalam UUD 1945.4. Golkar mendukung kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi melalui penataan dan peningkatan kompetensi ASN dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur. 5. Golkar mendukung rencana memindahkan ibu kota negara RI ke Kaltim dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara RI. 6. Golkar mendorong agar Indonesia dapat berperan aktif dalam politik luar negeri bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan perekonomian Indonesia. 7. Golkar mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan direct foreign investment yang dapat menggerakkan sektor perekonomian nasional dan berorientasi ekspor antara lain seperti manufaktur, industri argo, perkebunan pertanian perikanan tambang dan migas. Investasi ini juga mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri. Selain itu kebijakan ekonomi tersebut juga harus memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon. Green economic and low carbon. 8. Golkar berpendapat hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs antara lain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran penghapusan stunting, pelayanan kesehatan kekerasan terhadap perempuan pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya. 9. Golkar mendukung kebijakan menderegulasi perundang-undangan dengan skema Omnibus Law demi penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional dan akan menjadi fondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia. 10. Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif.JAKARTA - Rapat Komisi C Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar telah menelurkan 10 poin pernyataan politik. Hasil rapat tersebut dibacakan oleh pimpinan rapat komisi C Ace Hasan Syadzily di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Beberapa poin pernyataan politik tersebut antara lain Golkar menyatakan akan memperjuangkan lahirnya Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu, Golkar juga mendorong pemisahan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Berikut 10 poin pernyataan politik Golkar: 1. Sebagai pembela dan pengamal Pancasila, Partai Golkar senantiasa konsisten melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pembinaan Ideologi Pancasila. Baca Juga: Airlangga Ingin Golkar Revisi UU Pemilu Pisahkan Pileg dan Pilpres 2. Golkar mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat toleran dan menghargai perbedaan serta tidak beri ruang ke pihak manapun yang ingin melakukan tindakan radikal yang dapat mencederai nilai kemanusiaan dan merusak kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama. 3. Golkar berpandangan bahwa proses demokrasi sudah berjalan dengan baik atau on the track meski perlu disempurnakan. Untuk itu demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensil, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg serta perlunya kajian secara mendalam UUD 1945.4. Golkar mendukung kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi melalui penataan dan peningkatan kompetensi ASN dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur. 5. Golkar mendukung rencana memindahkan ibu kota negara RI ke Kaltim dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara RI. 6. Golkar mendorong agar Indonesia dapat berperan aktif dalam politik luar negeri bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan perekonomian Indonesia. 7. Golkar mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan direct foreign investment yang dapat menggerakkan sektor perekonomian nasional dan berorientasi ekspor antara lain seperti manufaktur, industri argo, perkebunan pertanian perikanan tambang dan migas. Investasi ini juga mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri. Selain itu kebijakan ekonomi tersebut juga harus memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon. Green economic and low carbon. 8. Golkar berpendapat hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs antara lain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran penghapusan stunting, pelayanan kesehatan kekerasan terhadap perempuan pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya. 9. Golkar mendukung kebijakan menderegulasi perundang-undangan dengan skema Omnibus Law demi penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional dan akan menjadi fondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia. 10. Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif.