Baleg DPR telah menetapkan 50 RUU yang masuk dalm daftar Prolegnas prioritas tahun 2020 untuk direvisihttps://news.okezone.com/read/2019/12/06/337/2138597/anggota-komisi-ii-dpr-usul-uu-pemilu-dan-pilkada-digabungkanidhttps://news.okezone.com/read/2019/12/06/337/2138597/anggota-komisi-ii-dpr-usul-uu-pemilu-dan-pilkada-digabungkanhttps://news.okezone.com/read/2019/12/06/337/2138597/anggota-komisi-ii-dpr-usul-uu-pemilu-dan-pilkada-digabungkanJum'at 06 Desember 2019 08:46 WIBHarits Tryan AkhmadKamrussamad (Foto: Okezone/Arif)https://img.okezone.com/content/2019/12/06/337/2138597/anggota-komisi-ii-dpr-usul-uu-pemilu-dan-pilkada-digabungkan-d5B33PRY4O.jpgJAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan 50 RUU yang masuk dalm daftar Prolegnas prioritas tahun 2020 untuk direvisi. Salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terkait hal itu, anggota Komisi II DPR RI Kamrussamad memberikan saran agar konsep omnibus law dipakai untuk menggabungkan UU pemilu dan UU Pemilu. “Omnibuslaw solusi revisi UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan UU Pilkada No.10 tahun 2016, kedua UU tersebut digabungkan menjadi satu,” kata Kamrussamad kepada Okezone, Jumat (6/12/2019). Dia mengungkapkan ruang lingkup revisi UU tersebut diperlukan pada empat aspek. pertama dari, sistem kepemiluan meliputi dari Pemilu serentak dengan lima kotak suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota menjadi opsinya. Menurut Kamrussamad terdapat dua wacana yang berkembang. “Wacana pertama, pemisahan dengan pendekatan serentak khusus nasional, yaitu Pilpres, DPR, DPD, dan serentak daerah, yaitu DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota dan Kepala daerah,” jelasnya. Baca Juga: Gerindra Sepakat Usulan Golkar Soal Revisi UU Pemilu Wacana berikutnya adalah pemisahan antara Pileg dan Pilpres. Menurutnya, Pilpres dan Pilkada bisa dilakukan secara serentak tanpa pemilihan legislastif. “Wacana dua, pemilu serentak legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan serentak eksekutif (Presiden dan Kepala daerah),” ucapnya.Tak hanya itu, Politikus partai Gerindra itu memandang aspek lainnya yang perlu direvisi adalah manajemen pemilu yang meliputi Sistem pemutahiran data Pemilih sampai penetapan DPT, masa Rekapitulasi suara yang terlalu panjang diganti dengan E-rekap. “Aspek penegakan Hukum, penguatan payung hukum terhadap pelaku monyet politik agar ada efek jera. Sehingga melahirkan pendidikan politik yg sehat dan figur berintegritas. Kemudian Aspek Aktor Pemilu meliputi pembatasan Usia Maksimal petugas Badan adhoc khususnya KPPS,” tutupnya. Diberitakan sebelumnya Ketua Panitia Kerja Prolegnas Rieke Diah Pitaloka menyatakan DPR telah menetapkan RUU Prolegnas prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU. Adapun, sambung dia, dari 50 RUU itu terdapat empat RUU yang dicarryover pada periode sebelumnya karena menjadi kontroversi di masyarakat yaitu RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Bea Materai usulan pemerintah dan RUU Minerba yang merupakan usulan DPR. "Dengan catatan bahwa RUU yang masuk dalam carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik," papar Rieke.JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan 50 RUU yang masuk dalm daftar Prolegnas prioritas tahun 2020 untuk direvisi. Salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terkait hal itu, anggota Komisi II DPR RI Kamrussamad memberikan saran agar konsep omnibus law dipakai untuk menggabungkan UU pemilu dan UU Pemilu. “Omnibuslaw solusi revisi UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan UU Pilkada No.10 tahun 2016, kedua UU tersebut digabungkan menjadi satu,” kata Kamrussamad kepada Okezone, Jumat (6/12/2019). Dia mengungkapkan ruang lingkup revisi UU tersebut diperlukan pada empat aspek. pertama dari, sistem kepemiluan meliputi dari Pemilu serentak dengan lima kotak suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota menjadi opsinya. Menurut Kamrussamad terdapat dua wacana yang berkembang. “Wacana pertama, pemisahan dengan pendekatan serentak khusus nasional, yaitu Pilpres, DPR, DPD, dan serentak daerah, yaitu DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota dan Kepala daerah,” jelasnya. Baca Juga: Gerindra Sepakat Usulan Golkar Soal Revisi UU Pemilu Wacana berikutnya adalah pemisahan antara Pileg dan Pilpres. Menurutnya, Pilpres dan Pilkada bisa dilakukan secara serentak tanpa pemilihan legislastif. “Wacana dua, pemilu serentak legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan serentak eksekutif (Presiden dan Kepala daerah),” ucapnya.Tak hanya itu, Politikus partai Gerindra itu memandang aspek lainnya yang perlu direvisi adalah manajemen pemilu yang meliputi Sistem pemutahiran data Pemilih sampai penetapan DPT, masa Rekapitulasi suara yang terlalu panjang diganti dengan E-rekap. “Aspek penegakan Hukum, penguatan payung hukum terhadap pelaku monyet politik agar ada efek jera. Sehingga melahirkan pendidikan politik yg sehat dan figur berintegritas. Kemudian Aspek Aktor Pemilu meliputi pembatasan Usia Maksimal petugas Badan adhoc khususnya KPPS,” tutupnya. Diberitakan sebelumnya Ketua Panitia Kerja Prolegnas Rieke Diah Pitaloka menyatakan DPR telah menetapkan RUU Prolegnas prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU. Adapun, sambung dia, dari 50 RUU itu terdapat empat RUU yang dicarryover pada periode sebelumnya karena menjadi kontroversi di masyarakat yaitu RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Bea Materai usulan pemerintah dan RUU Minerba yang merupakan usulan DPR. "Dengan catatan bahwa RUU yang masuk dalam carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik," papar Rieke.