Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada pembahasan Perppu KPK pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019.https://news.okezone.com/read/2019/12/09/337/2139663/hadiri-peringatan-hari-antikorupsi-mahfud-md-enggak-bahas-perppu-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2019/12/09/337/2139663/hadiri-peringatan-hari-antikorupsi-mahfud-md-enggak-bahas-perppu-kpkhttps://news.okezone.com/read/2019/12/09/337/2139663/hadiri-peringatan-hari-antikorupsi-mahfud-md-enggak-bahas-perppu-kpkSenin 09 Desember 2019 13:01 WIBFahreza RizkyMenko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Okezone.com/Heru Haryono)https://img.okezone.com/content/2019/12/09/337/2139663/hadiri-peringatan-hari-antkorupsi-mahfud-md-enggak-bahas-perppu-kpk-V6OYBy3o53.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada pembahasan Perppu KPK pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Hal itu ditegaskan Mahfud saat menghadiri peringatan Hakordia 2019 di Gedung Penunjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). "Enggak ada pembahasan Perppu, ini hari antikorupsi," ujar Mahfud di lokasi. Sekadar informasi, Mahfud berujar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menentukan apakah akan menerbitkan Perppu atau tidak. Menurutnya, Presiden masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, pimpinan KPK dan beberapa elemen masyarakat telah mengajukan judicial review ke MK terkait dengan Undang-undang tersebut.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada pembahasan Perppu KPK pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019. Hal itu ditegaskan Mahfud saat menghadiri peringatan Hakordia 2019 di Gedung Penunjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). "Enggak ada pembahasan Perppu, ini hari antikorupsi," ujar Mahfud di lokasi. Sekadar informasi, Mahfud berujar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menentukan apakah akan menerbitkan Perppu atau tidak. Menurutnya, Presiden masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, pimpinan KPK dan beberapa elemen masyarakat telah mengajukan judicial review ke MK terkait dengan Undang-undang tersebut.