Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka peluang lembaga antikorupsi masuk dalam wacana amandemen UUD 1945. https://news.okezone.com/read/2019/12/09/337/2139726/bamsoet-buka-peluang-kpk-masuk-amandemen-uud-1945idhttps://news.okezone.com/read/2019/12/09/337/2139726/bamsoet-buka-peluang-kpk-masuk-amandemen-uud-1945https://news.okezone.com/read/2019/12/09/337/2139726/bamsoet-buka-peluang-kpk-masuk-amandemen-uud-1945Senin 09 Desember 2019 14:39 WIBFahreza RizkyKetua MPR, Bambang Soesatyo (foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2019/12/09/337/2139726/bamsoet-buka-peluang-kpk-masuk-amandemen-uud-1945-Zu4AstFPdQ.jpg JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka peluang lembaga antikorupsi masuk dalam wacana amandemen UUD 1945. MPR, kata dia, hingga kini masih mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. "Kalau desakan publik memang harus KPK masuk dalam UUD 1945 kenapa tidak?" kata Bamsoet usai menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).  Baca juga: Demokrat Sejalan dengan Jokowi soal Amandemen UUD 1945 Bamsoet mengatakan, MPR membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana amandemen UUD 1945. Apalagi, dia melihat keberadaan lembaga antirasuah saat ini sangat penting untuk rakyat. "Kita membuka ruang kepada siapapun yang memiliki aspirasi apalagi tugas-tugas KPK sangat penting bagi urat nadi ekonomi kita. Maka, manakala rakyat menghendaki agar KPK masuk dalam konstitusi, kita buka pintunya lebar-lebar," tuturnya. Baca juga: PDIP Minta Jokowi Tak Terlalu Emosional Tanggapi Wacana Amandemen UUD 1945 Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ingin agar badan-badan antikorupsi masuk ke dalam konstitusi negara. Menurut Saut hal itu lebih baik ketimbang mewacanakan penambahan masa jabatan Presiden dalam amandemen UUD 1945. "Badan-badan antikorupsi ini harus masuk di dalam konstitusi negara kita. Jadi ini bicara amandemen, jangan bicara periode tiga periode dua. Itu lebih bagus," kata Saut di Jakarta, Minggu 8 Desember 2019. JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka peluang lembaga antikorupsi masuk dalam wacana amandemen UUD 1945. MPR, kata dia, hingga kini masih mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. "Kalau desakan publik memang harus KPK masuk dalam UUD 1945 kenapa tidak?" kata Bamsoet usai menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).  Baca juga: Demokrat Sejalan dengan Jokowi soal Amandemen UUD 1945 Bamsoet mengatakan, MPR membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana amandemen UUD 1945. Apalagi, dia melihat keberadaan lembaga antirasuah saat ini sangat penting untuk rakyat. "Kita membuka ruang kepada siapapun yang memiliki aspirasi apalagi tugas-tugas KPK sangat penting bagi urat nadi ekonomi kita. Maka, manakala rakyat menghendaki agar KPK masuk dalam konstitusi, kita buka pintunya lebar-lebar," tuturnya. Baca juga: PDIP Minta Jokowi Tak Terlalu Emosional Tanggapi Wacana Amandemen UUD 1945 Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ingin agar badan-badan antikorupsi masuk ke dalam konstitusi negara. Menurut Saut hal itu lebih baik ketimbang mewacanakan penambahan masa jabatan Presiden dalam amandemen UUD 1945. "Badan-badan antikorupsi ini harus masuk di dalam konstitusi negara kita. Jadi ini bicara amandemen, jangan bicara periode tiga periode dua. Itu lebih bagus," kata Saut di Jakarta, Minggu 8 Desember 2019.