Kata Mahfud, kalau pilkada lewat DPRD, politik uangnya melalui agen-agen, tapi kalau lewat rakyat, itu eceran.https://news.okezone.com/read/2019/12/12/337/2140979/mahfud-md-bandingkan-politik-uang-di-pilkada-langsung-atau-lewat-dprdidhttps://news.okezone.com/read/2019/12/12/337/2140979/mahfud-md-bandingkan-politik-uang-di-pilkada-langsung-atau-lewat-dprdhttps://news.okezone.com/read/2019/12/12/337/2140979/mahfud-md-bandingkan-politik-uang-di-pilkada-langsung-atau-lewat-dprdKamis 12 Desember 2019 11:17 WIBSarah HutagaolMenko Polhukam Mahfud MD. (Foto : Okezone.com/Dede Kurniawan)https://img.okezone.com/content/2019/12/12/337/2140979/mahfud-md-bandingkan-politik-uang-di-pilkada-langsung-atau-lewat-dprd-oBR8ZKX2vk.jpgJAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan tetap terdapat politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung ataupun tidak langsung. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD ketika memberikan sambutan dalam acara peluncuran program Pemilu Rakyat 2020 yang diselenggarakan MNC Media. "Pemilu langsung dianggap lebih baik karena rakyat tak lagi memilih melalui agen-agen DPRD. Tapi, rakyat milih sendiri. Harapannya tak ada politik uang," ucap Mahfud MD di Gedung iNews TV, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). "Tapi kemudian sama saja. Kalau lewat DPRD politik uangnya itu borongan, lewat agen-agen. Tapi kalau lewat rakyat itu eceran, sama saja. Tambah boros. Sama. Itu eksperimen dari Pilkada kita," tuturnya. Menurutnya, bahkan ketika masa Orde Baru, Pilkada yang pada saat itu disaring DPRD dan dipilih pemerintah pusat tetap terjadi politik uang, dan bahkan terdapat ancaman-ancaman yang meneror kepala daerah. "Tetapi pada saat yang sama, DPRD juga sering meneror kepala daerah, bilang laporan akan ditolak, LPJ akan ditolak, akan dilengserkan, dan sebagainya. Korbannya dulu ada di Riau ada. Diteror lalu dilengserkan," tutur Mahfud MD. Di balik semua hal-hal tersebut, Mahfud MD berharap pada Pilkada 2020 bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Itu karena indeks persepsi demokrasi di Indonesia disebutnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Baca Juga : Sukseskan Pilkada Serentak, MNC Media Luncurkan Program Pemilu Rakyat 2020 "Meskipun kalau ada yang bilang kalau demokrasi kita ini kebablasan, demokrasi kita ini kampungan, demokrasi kita ini kriminal, ternyata indeksnya itu 72.39 persen. Cukup, enggak jelek, meski enggak bagus amat. Nah kita berharap tahun 2019 bisa naik," tuturnya. Baca Juga : Mahfud MD: Mari Jaga Pilkada 2020 demi Demokrasi yang Berkualitas JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan tetap terdapat politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung ataupun tidak langsung. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD ketika memberikan sambutan dalam acara peluncuran program Pemilu Rakyat 2020 yang diselenggarakan MNC Media. "Pemilu langsung dianggap lebih baik karena rakyat tak lagi memilih melalui agen-agen DPRD. Tapi, rakyat milih sendiri. Harapannya tak ada politik uang," ucap Mahfud MD di Gedung iNews TV, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). "Tapi kemudian sama saja. Kalau lewat DPRD politik uangnya itu borongan, lewat agen-agen. Tapi kalau lewat rakyat itu eceran, sama saja. Tambah boros. Sama. Itu eksperimen dari Pilkada kita," tuturnya. Menurutnya, bahkan ketika masa Orde Baru, Pilkada yang pada saat itu disaring DPRD dan dipilih pemerintah pusat tetap terjadi politik uang, dan bahkan terdapat ancaman-ancaman yang meneror kepala daerah. "Tetapi pada saat yang sama, DPRD juga sering meneror kepala daerah, bilang laporan akan ditolak, LPJ akan ditolak, akan dilengserkan, dan sebagainya. Korbannya dulu ada di Riau ada. Diteror lalu dilengserkan," tutur Mahfud MD. Di balik semua hal-hal tersebut, Mahfud MD berharap pada Pilkada 2020 bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Itu karena indeks persepsi demokrasi di Indonesia disebutnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Baca Juga : Sukseskan Pilkada Serentak, MNC Media Luncurkan Program Pemilu Rakyat 2020 "Meskipun kalau ada yang bilang kalau demokrasi kita ini kebablasan, demokrasi kita ini kampungan, demokrasi kita ini kriminal, ternyata indeksnya itu 72.39 persen. Cukup, enggak jelek, meski enggak bagus amat. Nah kita berharap tahun 2019 bisa naik," tuturnya. Baca Juga : Mahfud MD: Mari Jaga Pilkada 2020 demi Demokrasi yang Berkualitas