Jika ingin penerapannya lebih tegas, kata Mahfud, hukuman mati untuk koruptor bisa diselipkan dalam RKHUP.https://news.okezone.com/read/2019/12/12/337/2141010/mahfud-md-usul-hukuman-mati-untuk-koruptor-diselipkan-dalam-rkuhpidhttps://news.okezone.com/read/2019/12/12/337/2141010/mahfud-md-usul-hukuman-mati-untuk-koruptor-diselipkan-dalam-rkuhphttps://news.okezone.com/read/2019/12/12/337/2141010/mahfud-md-usul-hukuman-mati-untuk-koruptor-diselipkan-dalam-rkuhpKamis 12 Desember 2019 12:22 WIBSarah HutagaolMenko Polhukam Mahfud MD. (Foto : Okezone.com/Dede Kurniawan)https://img.okezone.com/content/2019/12/12/337/2141010/mahfud-md-usul-hukuman-mati-untuk-koruptor-diselipkan-dalam-rkuhp-52pX2ZQeBh.jpgJAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan hukuman mati terhadap narapidana koruptor bisa saja dilakukan jika masyarakat berkehendak dan dapat disampaikan ke DPR RI. "Ya coba lakukan. Caranya bagaimana? Ya disampaikan nanti ke DPR, lembaga legislatif agar dimasukkan di dalam undang-undang kan gitu. Artinya kan setuju," ucap Mahfud di Gedung iNews, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). Mahfud menjelaskan kalau selama ini hukuman mati terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020. "Pasal 1 ayat 2 mengatakan dalam keadaan tertentu hukumnya mati bisa dijatuhkan, tetapi penjelasannya keadaan tertentu itu bencana alam. Dalam keadaan krisis, kemudian pengulangan. Nah itu enggak pernah diterapkan," ujarnya. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/11/20/59605/306706_medium.jpg" alt="Mahfud MD Bicara Surat Pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab" width="100%" /> Karena itu, jika masyarakat menghendaki adanya hukuman mati kepada koruptor, Mahfud MD menyatakan bisa diselipkan dalam undang-undang hukum pidana tersebut. "Kalau mau diterapkan sebenarnya undang-undangnya sudah ada kan begitu kata Pak Jokowi. Tapi kalau ingin lebih tegas lagi, bahwa hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor, itu bisa diselipkan di dalam rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang sedang kita bahas lagi," tuturnya. Baca Juga : Wacana Hukuman Mati untuk Koruptor, DPR: Bagus, Tapi... Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa para terpidana korupsi bisa saja diberikan hukuman mati jika masyarakat berkehendak. Hal itu disampaikannya tepat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia beberapa waktu lalu. Baca Juga : Sejumlah Negara di Asia Sudah Berikan Hukuman Mati Koruptor, Bagaimana Indonesia? JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan hukuman mati terhadap narapidana koruptor bisa saja dilakukan jika masyarakat berkehendak dan dapat disampaikan ke DPR RI. "Ya coba lakukan. Caranya bagaimana? Ya disampaikan nanti ke DPR, lembaga legislatif agar dimasukkan di dalam undang-undang kan gitu. Artinya kan setuju," ucap Mahfud di Gedung iNews, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). Mahfud menjelaskan kalau selama ini hukuman mati terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020. "Pasal 1 ayat 2 mengatakan dalam keadaan tertentu hukumnya mati bisa dijatuhkan, tetapi penjelasannya keadaan tertentu itu bencana alam. Dalam keadaan krisis, kemudian pengulangan. Nah itu enggak pernah diterapkan," ujarnya. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/11/20/59605/306706_medium.jpg" alt="Mahfud MD Bicara Surat Pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab" width="100%" /> Karena itu, jika masyarakat menghendaki adanya hukuman mati kepada koruptor, Mahfud MD menyatakan bisa diselipkan dalam undang-undang hukum pidana tersebut. "Kalau mau diterapkan sebenarnya undang-undangnya sudah ada kan begitu kata Pak Jokowi. Tapi kalau ingin lebih tegas lagi, bahwa hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor, itu bisa diselipkan di dalam rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang sedang kita bahas lagi," tuturnya. Baca Juga : Wacana Hukuman Mati untuk Koruptor, DPR: Bagus, Tapi... Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa para terpidana korupsi bisa saja diberikan hukuman mati jika masyarakat berkehendak. Hal itu disampaikannya tepat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia beberapa waktu lalu. Baca Juga : Sejumlah Negara di Asia Sudah Berikan Hukuman Mati Koruptor, Bagaimana Indonesia?