Mahfud mengatakan, usul-usul mengenai pemekaran di Papua saat ini masih belum matang.https://news.okezone.com/read/2019/12/17/337/2142917/mahfud-md-sebut-usulan-pemekaran-papua-masih-belum-matangidhttps://news.okezone.com/read/2019/12/17/337/2142917/mahfud-md-sebut-usulan-pemekaran-papua-masih-belum-matanghttps://news.okezone.com/read/2019/12/17/337/2142917/mahfud-md-sebut-usulan-pemekaran-papua-masih-belum-matangSelasa 17 Desember 2019 13:31 WIBSarah HutagaolMenko Polhukam Mahfud MD. (Foto : Okezone.com/Fahreza Rizky)https://img.okezone.com/content/2019/12/17/337/2142917/mahfud-md-sebut-usulan-pemekaran-papua-masih-belum-matang-5XhPdCY2M5.jpgJAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat masih dalam proses inventarisasi atau pendataan. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat berbagai macam usulan yang berhubungan dengan proses pemekaran. Namun, sejauh ini hal itu belum dikaji dengan matang. "Usul-usul itu kan masih belum matang dan masih mentah," ucap Mahfud MD dalam acara Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Mariot, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019). Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih tersebut masih akan terus diolah dan dalam waktu yang tak lama bakal didiskusikan. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/11/20/59605/306700_medium.jpg" alt="Mahfud MD Bicara Surat Pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab" width="100%" /> Selain itu, dalam pemekaran di wilayah Papua tersebut, Mahfud MD mengungkapkan kalau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berhak menentukannya. "Kemendagri penjurunya, akan menentukan itu," tuturnya. Sekadar diketahui, pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baca Juga : Ketika Panglima TNI Cerita Tentang Prajurit yang Tinggalkan Keluarga Demi Tugas Adapun, menurut Mendagri Tito Karnavian mengatakan, dasar pemekaran provinsi baru di Papua berasal dari data intijen. Pemerintah ingin menjaga keamanan dan kondusivitas di Papua dengan menambah wilayah administratifnya. Baca Juga : 5 Bupati Sampaikan Pernyataan Sikap Pembentukan Provinsi Papua Selatan JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat masih dalam proses inventarisasi atau pendataan. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat berbagai macam usulan yang berhubungan dengan proses pemekaran. Namun, sejauh ini hal itu belum dikaji dengan matang. "Usul-usul itu kan masih belum matang dan masih mentah," ucap Mahfud MD dalam acara Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Mariot, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019). Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih tersebut masih akan terus diolah dan dalam waktu yang tak lama bakal didiskusikan. <img src="https://a.okezone.com/photos/2019/11/20/59605/306700_medium.jpg" alt="Mahfud MD Bicara Surat Pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab" width="100%" /> Selain itu, dalam pemekaran di wilayah Papua tersebut, Mahfud MD mengungkapkan kalau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berhak menentukannya. "Kemendagri penjurunya, akan menentukan itu," tuturnya. Sekadar diketahui, pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baca Juga : Ketika Panglima TNI Cerita Tentang Prajurit yang Tinggalkan Keluarga Demi Tugas Adapun, menurut Mendagri Tito Karnavian mengatakan, dasar pemekaran provinsi baru di Papua berasal dari data intijen. Pemerintah ingin menjaga keamanan dan kondusivitas di Papua dengan menambah wilayah administratifnya. Baca Juga : 5 Bupati Sampaikan Pernyataan Sikap Pembentukan Provinsi Papua Selatan