Syamsuddin Haris dilantik menjadi Dewas KPK bersama empat orang lainnya.https://news.okezone.com/read/2019/12/20/337/2144307/profil-syamsuddin-haris-peneliti-senior-lipi-yang-jabat-dewas-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2019/12/20/337/2144307/profil-syamsuddin-haris-peneliti-senior-lipi-yang-jabat-dewas-kpkhttps://news.okezone.com/read/2019/12/20/337/2144307/profil-syamsuddin-haris-peneliti-senior-lipi-yang-jabat-dewas-kpkJum'at 20 Desember 2019 16:06 WIBErha Aprili RamadhoniSyamsuddin Haris. (Foto : Okezone.com/Fakhrizal Fakhri)https://img.okezone.com/content/2019/12/20/337/2144307/profil-syamsuddin-haris-peneliti-senior-lipi-yang-jabat-dewas-kpk-xfF4uMpUXW.jpgJAKARTA – Syamsuddin Haris dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019), bersama empat nama lainnya. Melansir situs resmi LIPI, Syamsuddin Haris merupakan peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI. Selain itu, pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 9 Oktober 1957 ini juga menjabat Kepala Pusat P2P LIPI. Berdasarkan informasi dari situs LIPI, karier Syamsuddin Haris sebagai peneliti dimulai di Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI pada 1985. Dari awal kariernya, Syamsuddin fokus terhadap isu masalah pemilu, partai politik, parlemen otonomi daerah, dan demokrasi. Sebagai peneliti senior, Syamsuddin pernah menjadi Koordinator Penelitian Wawasan Kebangsaan (1990-1995), Koordinator Penelitian Pemilu di Indonesia (1995-1998), Anggota Tim Penyusun UU Bidang Politik versi LIPI (1999-2000), serta Koordinator Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah (2000-2001). Tak hanya itu, ia pernah menjadi Ketua Tim Penyusun Revisi UU Otonomi Daerah versi LIPI (2002-2003), Anggota Tim Ahli Revisi UU Otonomi Daerah Depdagri (2003-2004), danAnggota Tim Ahli Penyusun RPP Partai Lokal Aceh (2006). Terkini, anggota Dewas KPK ini pernah terlibat sebagai Tim Ahli Pokja Revisi Undang-Undang Bidang Politik yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri (2006-2007), serta Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Bidang Politik versi LIPI (2007). Selain menjadi peneliti, Syamsuddin juga aktif mengajar. Ia mengajar pada Program Pasca-Sarjana Ilmu Politik FISIP Unas dan Program Pasca-Sarjana Komunikasi FISIP UI. Ia juga aktif terlibat dalam organisasi profesi ahli politik, yaitu Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Bahkan, Syamsuddin pernah diamanatkan menjadi Sekjen Pengurus Pusat AIPI periode 2008-2011. Sementara itu, Syamsuddin Haris mengungkapkan bersedia menerima jabatan anggota Dewas KPK karena ingin menegakkan pemerintahan yang bersih dengan memperkuat KPK. "Kita ingin menegakkan pemerintah yang bersih dengan memperkuat KPK bagaimanapun tanpa pemerintah bersih kita tidak bisa meningkatkan daya saing," kata Syamsuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).JAKARTA – Syamsuddin Haris dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019), bersama empat nama lainnya. Melansir situs resmi LIPI, Syamsuddin Haris merupakan peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI. Selain itu, pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 9 Oktober 1957 ini juga menjabat Kepala Pusat P2P LIPI. Berdasarkan informasi dari situs LIPI, karier Syamsuddin Haris sebagai peneliti dimulai di Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI pada 1985. Dari awal kariernya, Syamsuddin fokus terhadap isu masalah pemilu, partai politik, parlemen otonomi daerah, dan demokrasi. Sebagai peneliti senior, Syamsuddin pernah menjadi Koordinator Penelitian Wawasan Kebangsaan (1990-1995), Koordinator Penelitian Pemilu di Indonesia (1995-1998), Anggota Tim Penyusun UU Bidang Politik versi LIPI (1999-2000), serta Koordinator Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah (2000-2001). Tak hanya itu, ia pernah menjadi Ketua Tim Penyusun Revisi UU Otonomi Daerah versi LIPI (2002-2003), Anggota Tim Ahli Revisi UU Otonomi Daerah Depdagri (2003-2004), danAnggota Tim Ahli Penyusun RPP Partai Lokal Aceh (2006). Terkini, anggota Dewas KPK ini pernah terlibat sebagai Tim Ahli Pokja Revisi Undang-Undang Bidang Politik yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri (2006-2007), serta Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Bidang Politik versi LIPI (2007). Selain menjadi peneliti, Syamsuddin juga aktif mengajar. Ia mengajar pada Program Pasca-Sarjana Ilmu Politik FISIP Unas dan Program Pasca-Sarjana Komunikasi FISIP UI. Ia juga aktif terlibat dalam organisasi profesi ahli politik, yaitu Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Bahkan, Syamsuddin pernah diamanatkan menjadi Sekjen Pengurus Pusat AIPI periode 2008-2011. Sementara itu, Syamsuddin Haris mengungkapkan bersedia menerima jabatan anggota Dewas KPK karena ingin menegakkan pemerintahan yang bersih dengan memperkuat KPK. "Kita ingin menegakkan pemerintah yang bersih dengan memperkuat KPK bagaimanapun tanpa pemerintah bersih kita tidak bisa meningkatkan daya saing," kata Syamsuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).