Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V, dan dewan pengawas diharapkan bisa semakin memperkuat pencegahan.https://news.okezone.com/read/2019/12/21/337/2144664/pimpinan-baru-dan-dewan-pengawas-kpk-diharapkan-bisa-perkuat-pencegahanidhttps://news.okezone.com/read/2019/12/21/337/2144664/pimpinan-baru-dan-dewan-pengawas-kpk-diharapkan-bisa-perkuat-pencegahanhttps://news.okezone.com/read/2019/12/21/337/2144664/pimpinan-baru-dan-dewan-pengawas-kpk-diharapkan-bisa-perkuat-pencegahanSabtu 21 Desember 2019 16:40 WIBPuteranegara BatubaraFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2019/12/21/337/2144664/pimpinan-baru-dan-dewan-pengawas-kpk-diharapkan-bisa-perkuat-pencegahan-kOB1IOJ909.jpg JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V, dan dewan pengawas diharapkan bisa semakin memperkuat pencegahan praktik rasuah di Indonesia. "Prinsipnya bahwa kita harus dorong pimpinan baru bisa laksanakan UU lurus dan konsisten perintah UU KPK dan mendorong untuk mencoba titik beratkan pencegahan," kata Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Babak Baru KPK' di Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2019). Menurut Rullyandi, kehadiran dewan pengawas adalah hal yang sah untuk melakukan pengawasan dalam kinerja lembaga antirasuah. Mengingat, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "UU KPK mengenal dewas sehingga bagi saya dalam organisasi KPK-sah sah saja karena pengawasan internal," ujar dia.   Terkait dengan pro dan kontra, Rullyandi meminta kepada masyarakat agar memberikan kesempatan untuk pimpinan jilid V dan dewan pengawas bekerja terlebih dahulu. "Ini tanggung jawab besar pimpinan KPK baru diharapkan penanganan kasus bagaimana penyidikan, praperadilan dan putusan pengadilan disitu baru ketahuan," ucap dia. Disisi lain, Rullyandi menekankan bahwa sejauh masih dalam gerbong Undang-Undang, dirinya mendukung kinerja dari pimpinan dan dewan pengawas KPK. "Tapi kita harus suport bagian dari penegakan hukum apapun itu UU ini sah secara konstitusional," tutup dia. JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V, dan dewan pengawas diharapkan bisa semakin memperkuat pencegahan praktik rasuah di Indonesia. "Prinsipnya bahwa kita harus dorong pimpinan baru bisa laksanakan UU lurus dan konsisten perintah UU KPK dan mendorong untuk mencoba titik beratkan pencegahan," kata Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Babak Baru KPK' di Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2019). Menurut Rullyandi, kehadiran dewan pengawas adalah hal yang sah untuk melakukan pengawasan dalam kinerja lembaga antirasuah. Mengingat, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "UU KPK mengenal dewas sehingga bagi saya dalam organisasi KPK-sah sah saja karena pengawasan internal," ujar dia.   Terkait dengan pro dan kontra, Rullyandi meminta kepada masyarakat agar memberikan kesempatan untuk pimpinan jilid V dan dewan pengawas bekerja terlebih dahulu. "Ini tanggung jawab besar pimpinan KPK baru diharapkan penanganan kasus bagaimana penyidikan, praperadilan dan putusan pengadilan disitu baru ketahuan," ucap dia. Disisi lain, Rullyandi menekankan bahwa sejauh masih dalam gerbong Undang-Undang, dirinya mendukung kinerja dari pimpinan dan dewan pengawas KPK. "Tapi kita harus suport bagian dari penegakan hukum apapun itu UU ini sah secara konstitusional," tutup dia.