Massa meminta agar penyiksaan terhadap muslim Uighur di China dihentikan.https://news.okezone.com/read/2019/12/27/340/2146711/massa-bela-uighur-di-ketapang-demo-perusahaan-milik-warga-chinaidhttps://news.okezone.com/read/2019/12/27/340/2146711/massa-bela-uighur-di-ketapang-demo-perusahaan-milik-warga-chinahttps://news.okezone.com/read/2019/12/27/340/2146711/massa-bela-uighur-di-ketapang-demo-perusahaan-milik-warga-chinaJum'at 27 Desember 2019 18:34 WIBAde PutraAksi Bela Muslim Uighur di Ketapang (Foto: Okezone/Ade Putra)https://img.okezone.com/content/2019/12/27/340/2146711/tak-ada-kedubes-massa-bela-uighur-di-ketapang-demo-perusahaan-milik-warga-china-r88DXxtKCX.jpgKETAPANG - Tidak kurang dari 500 warga Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menggelar demo atau aksi di depan PT Ketapang Industrial Park (KIP) atau sering disebut PT BSM pada Jumat (27/12/2019) sore. Massa meminta agar penyiksaan terhadap muslim Uighur di China dihentikan. Koordinator aksi, Isa Anshari menegaskan, aksi bela Muslim Uighur ini memang sudah direncanakan dilakukan di depan perusahan milik warga negara Republik Rakyat China (RRC) tersebut. Tepatnya di Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Delta Pawan. "Memang banyak yang bertanya, kenapa harus melakukan aksi di perusahaan itu, bukannya di kantor pemerintah atau bukan milik pemerintah China. Kami jelaskan, karena di Ketapang tidak ada Kedutaan Besar China," ujar Isa kepada Okezone, Jumat (27/12/2019) malam. Selain itu, sambung Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) ini, PT KIP atau PT BSM telah dianggap representatif atau cukup mewakili pemerintah China. Karena perusahaan ini sempat berkeinginan kuat untuk membangun Kantor Polisi Bersama pada 2018 lalu. "Dulu sempat kami demo. Kenapa sebuah perusahaan swasta sangat berani untuk membuat Kantor Polisi Bersama jika tidak ada campur tangan pemerintah China? Karena demikian maka kami sangat yakin sekali perusahaan ini dapat menyampaikan tuntutan kami langsung ke pemerintahnya," tegas Isa. Tuntutan massa, kata Isa, pada intinya meminta agar segera menghentikan penyiksaan terhadap Muslim Uighur. Kemudian meminta agar ada pembebasan dan memerdekakan Muslim Uighur sebagai negara yang berdaulat dengan nama Turkistan Timur. Baca Juga: Bela Muslim Uighur, Massa FPI Demo Kedubes China di Jakarta "Termasuk meminta agar Duta Besar China di Indonesia diusir. Putuskan hubungan diplomatik, hubungan perdagangan dengan pemerintahan China. Kemudian mengusir tenaga kerja asing dan investor yang berasal dari negara China," paparnya.Dikatakan Isa, mereka menganggap aksi tuntutan di perusahaan milik China inilah yang lebih tepat dan cepat sampai kepada pemerintah China. "Kenapa tidak aksi di DPRD? Ini musim libur Natal dan Tahun Baru, kami perkirakan anggota DPRD masih belum berada di tempat karena cuti," ujarnya. Dalam aksi ini, Isa bergantian dengan tokoh-tokoh: KH Alamuddin Jazuli, Habib Alwi Al-Attas, Abdullah Nuriman, Ustaz Abdul Majid dalam menyampaikan orasi. Sebelumnya, aksi tertahan di depan pos pertama perusahaan. Setelah bernegosiasi dengan kepolisian yang berjaga sambil diiringi lantunan salawat dan lagu Indonesia Raya, massa diperbolehkan beraksi di pos utama. Di lokasi ini, massa tak peduli kondisi banjir. Meski ada air yang menggenang, tidak menyurutkan massa untuk menyampaikan tuntutan. Aksi kemudian dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan perusahaan. "Kami sudah serahkan lembaran tuntutan kami ke pihak perusahaan. Tapi kami anggap ini pelecehan. Karena pihak perusahaan yang warga negara China tidak ada. Kami malah bertemu dengan saudara-saudara kami yang bekerja di sana," ujarnya. Meski demikian, Isa memberi tenggang waktu selama sepekan. Jika unsur pimpinan dari perusahaan itu tidak menanggapi tuntutan masaa, maka Isa memastikan akan ada aksi susulan yang lebih besar. "Kami kasih waktu satu minggu. Kami sudah gerah dengan aksi kekerasan terhadap saudara kami. Karena selama ini kami tidak pernah mengganggu kaum mereka," tegasnya.Sementara itu, HRD PT KIP Herdiansyah mengatakan, pihaknya sudah menerima lampiran tuntutan secara resmi. "Ini akan kami sampaikan ke manajemen perusahaan," katanya. Ia membenarkan PT KIP yang bergerak di bidang industri ini memang Perusahaan Modal Asing (PMA) yang dimiliki warga RRC. "Sebelumnya lampiran tuntutan atau masukan-masukan ini akan kami translate dahulu. Karena manajemen mungkin mengertinya bahasa Mandarin," ujar Herdiansyah. Untuk melakukan pengamanan dalam aksi ini, setidaknya ada 80 personel Polri dan 20 TNI yang dikerahkan. "Ini aksi damai. Massa hanya ingin dan berharap tidak ada aksi atau kejadian di China terjadi kembali. Massa hanya minta aksi di sana dihentikan," Kabag Ops Polres Ketapang, AKP Mediyanto. Terkait adanya ancaman aksi yang lebih besar pekan depan, Mediyanto memastikan pasukan yang dikerahkan akan lebih besar. Tentu, hal itu menunggu petunjuk komando atas. "Maka dari itu kami mengimbau kepada pengunjuk rasa tidak anarkis. Agar semua berjalan dengan lancar," imbaunya.KETAPANG - Tidak kurang dari 500 warga Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menggelar demo atau aksi di depan PT Ketapang Industrial Park (KIP) atau sering disebut PT BSM pada Jumat (27/12/2019) sore. Massa meminta agar penyiksaan terhadap muslim Uighur di China dihentikan. Koordinator aksi, Isa Anshari menegaskan, aksi bela Muslim Uighur ini memang sudah direncanakan dilakukan di depan perusahan milik warga negara Republik Rakyat China (RRC) tersebut. Tepatnya di Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Delta Pawan. "Memang banyak yang bertanya, kenapa harus melakukan aksi di perusahaan itu, bukannya di kantor pemerintah atau bukan milik pemerintah China. Kami jelaskan, karena di Ketapang tidak ada Kedutaan Besar China," ujar Isa kepada Okezone, Jumat (27/12/2019) malam. Selain itu, sambung Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) ini, PT KIP atau PT BSM telah dianggap representatif atau cukup mewakili pemerintah China. Karena perusahaan ini sempat berkeinginan kuat untuk membangun Kantor Polisi Bersama pada 2018 lalu. "Dulu sempat kami demo. Kenapa sebuah perusahaan swasta sangat berani untuk membuat Kantor Polisi Bersama jika tidak ada campur tangan pemerintah China? Karena demikian maka kami sangat yakin sekali perusahaan ini dapat menyampaikan tuntutan kami langsung ke pemerintahnya," tegas Isa. Tuntutan massa, kata Isa, pada intinya meminta agar segera menghentikan penyiksaan terhadap Muslim Uighur. Kemudian meminta agar ada pembebasan dan memerdekakan Muslim Uighur sebagai negara yang berdaulat dengan nama Turkistan Timur. Baca Juga: Bela Muslim Uighur, Massa FPI Demo Kedubes China di Jakarta "Termasuk meminta agar Duta Besar China di Indonesia diusir. Putuskan hubungan diplomatik, hubungan perdagangan dengan pemerintahan China. Kemudian mengusir tenaga kerja asing dan investor yang berasal dari negara China," paparnya.Dikatakan Isa, mereka menganggap aksi tuntutan di perusahaan milik China inilah yang lebih tepat dan cepat sampai kepada pemerintah China. "Kenapa tidak aksi di DPRD? Ini musim libur Natal dan Tahun Baru, kami perkirakan anggota DPRD masih belum berada di tempat karena cuti," ujarnya. Dalam aksi ini, Isa bergantian dengan tokoh-tokoh: KH Alamuddin Jazuli, Habib Alwi Al-Attas, Abdullah Nuriman, Ustaz Abdul Majid dalam menyampaikan orasi. Sebelumnya, aksi tertahan di depan pos pertama perusahaan. Setelah bernegosiasi dengan kepolisian yang berjaga sambil diiringi lantunan salawat dan lagu Indonesia Raya, massa diperbolehkan beraksi di pos utama. Di lokasi ini, massa tak peduli kondisi banjir. Meski ada air yang menggenang, tidak menyurutkan massa untuk menyampaikan tuntutan. Aksi kemudian dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan perusahaan. "Kami sudah serahkan lembaran tuntutan kami ke pihak perusahaan. Tapi kami anggap ini pelecehan. Karena pihak perusahaan yang warga negara China tidak ada. Kami malah bertemu dengan saudara-saudara kami yang bekerja di sana," ujarnya. Meski demikian, Isa memberi tenggang waktu selama sepekan. Jika unsur pimpinan dari perusahaan itu tidak menanggapi tuntutan masaa, maka Isa memastikan akan ada aksi susulan yang lebih besar. "Kami kasih waktu satu minggu. Kami sudah gerah dengan aksi kekerasan terhadap saudara kami. Karena selama ini kami tidak pernah mengganggu kaum mereka," tegasnya.Sementara itu, HRD PT KIP Herdiansyah mengatakan, pihaknya sudah menerima lampiran tuntutan secara resmi. "Ini akan kami sampaikan ke manajemen perusahaan," katanya. Ia membenarkan PT KIP yang bergerak di bidang industri ini memang Perusahaan Modal Asing (PMA) yang dimiliki warga RRC. "Sebelumnya lampiran tuntutan atau masukan-masukan ini akan kami translate dahulu. Karena manajemen mungkin mengertinya bahasa Mandarin," ujar Herdiansyah. Untuk melakukan pengamanan dalam aksi ini, setidaknya ada 80 personel Polri dan 20 TNI yang dikerahkan. "Ini aksi damai. Massa hanya ingin dan berharap tidak ada aksi atau kejadian di China terjadi kembali. Massa hanya minta aksi di sana dihentikan," Kabag Ops Polres Ketapang, AKP Mediyanto. Terkait adanya ancaman aksi yang lebih besar pekan depan, Mediyanto memastikan pasukan yang dikerahkan akan lebih besar. Tentu, hal itu menunggu petunjuk komando atas. "Maka dari itu kami mengimbau kepada pengunjuk rasa tidak anarkis. Agar semua berjalan dengan lancar," imbaunya.