Sikap Pemerintah Indonesia yang menolak negosiasi terhadap China terkait kedaulatan perairan Natuna dinilai tepat.https://news.okezone.com/read/2020/01/08/337/2150455/sikap-indonesia-tolak-negosiasi-dengan-china-soal-natuna-dinilai-tepatidhttps://news.okezone.com/read/2020/01/08/337/2150455/sikap-indonesia-tolak-negosiasi-dengan-china-soal-natuna-dinilai-tepathttps://news.okezone.com/read/2020/01/08/337/2150455/sikap-indonesia-tolak-negosiasi-dengan-china-soal-natuna-dinilai-tepatRabu 08 Januari 2020 08:31 WIBPuteranegara BatubaraPeta Kepulauan Natuna, di Provinsi Kepulauan Riau (Foto: Greater Jakarta)https://img.okezone.com/content/2020/01/08/337/2150455/sikap-indonesia-tolak-negosiasi-dengan-china-soal-natuna-dinilai-tepat-8vk6s78tgt.JPGJAKARTA - Sikap Pemerintah Indonesia yang menolak negosiasi terhadap China terkait kedaulatan perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dinilai sudah tepat. Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya mengatakan, sikap pemerintah Indonesia telah sesuai dengan perspektif hukum internasional. "Sikap pemerintah tidak bernegosiasi terhadap ZEE di Natuna sudah tepat dan legal dalam perspektif hukum internasional," kata Willy kepada Okezone, Jakarta, Selasa (7/1/2020). Menurut politikus Partai NasDem itu, sikap menteri terkait kehadiran kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia juga sudah satu suara. Pasalnya, kata Willy, seluruh menteri sepakat untuk tidak bernegosiasi dengan China mengenai perairan Natuna. "Perbedaan bahasa yang disampaikan ke publik antara Menlu, Menhan dan Menkomaritim itu hanya cara saja," tuturnya. Untuk menghadapi hal seperti ini, Willy menekankan, sikap pemerintah memang harus kompak. Mengingat, hal ini merupakan pembahasan mengenai kedaulatan Indonesia. "Semua kompak tidak mengakui apa yang diklaim Tiongkok di atas ZEE kita di Natuna," pungkasnya.JAKARTA - Sikap Pemerintah Indonesia yang menolak negosiasi terhadap China terkait kedaulatan perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dinilai sudah tepat. Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya mengatakan, sikap pemerintah Indonesia telah sesuai dengan perspektif hukum internasional. "Sikap pemerintah tidak bernegosiasi terhadap ZEE di Natuna sudah tepat dan legal dalam perspektif hukum internasional," kata Willy kepada Okezone, Jakarta, Selasa (7/1/2020). Menurut politikus Partai NasDem itu, sikap menteri terkait kehadiran kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia juga sudah satu suara. Pasalnya, kata Willy, seluruh menteri sepakat untuk tidak bernegosiasi dengan China mengenai perairan Natuna. "Perbedaan bahasa yang disampaikan ke publik antara Menlu, Menhan dan Menkomaritim itu hanya cara saja," tuturnya. Untuk menghadapi hal seperti ini, Willy menekankan, sikap pemerintah memang harus kompak. Mengingat, hal ini merupakan pembahasan mengenai kedaulatan Indonesia. "Semua kompak tidak mengakui apa yang diklaim Tiongkok di atas ZEE kita di Natuna," pungkasnya.