Pesta demokrasi kembali serentak dilaksanakan di 270 daerah pada 2020.https://news.okezone.com/read/2020/01/13/337/2152341/periskop-2020-gegap-gempita-pesta-demokrasi-serentak-di-270-daerahidhttps://news.okezone.com/read/2020/01/13/337/2152341/periskop-2020-gegap-gempita-pesta-demokrasi-serentak-di-270-daerahhttps://news.okezone.com/read/2020/01/13/337/2152341/periskop-2020-gegap-gempita-pesta-demokrasi-serentak-di-270-daerahSenin 13 Januari 2020 15:49 WIBKhafid MardiyansyahIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2020/01/13/337/2152341/periskop-2020-gegap-gempita-pesta-demokrasi-serentak-di-270-daerah-jocxSWx0SD.jpgJAKARTA – Pesta demokrasi kembali serentak dilaksanakan di 270 daerah pada 2020. Pertarungan politik yang digelar secara langsung direncanakan digelar pada hari Rabu 23 September 2020 dan melibatkan sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota di seluruh Indonesia. Gegap gempita pesta demokrasi tersebut dirasakan di hampir seluruh provinsi di Indonesia, hanya Provinsi Aceh dan DKI Jakarta yang tak akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sedangkan sembilan provinsi meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah siap menggelar pemilihan gubernur baru. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menjelaskan pemilihan kepala daerah pada 2020 nantinya akan dibagi menjadi beberapa tahap dan sudah dimulai pada pertengahan 2019. KPU sudah melaksanakan perencanaan program anggaran dan penyusunan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) kepada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Pemerintah sendiri menganggarkan Rp9,8 triliun untuk Pilkada di 265 daerah. Lima daerah lainnya menyusul dengan kisaran anggaran Rp198 miliar. Dana yang “diikat” dengan NHPD kepada seluruh daerah penyelenggara pemilu tersebut lebih kecil dari yang diajukan KPU sebesar Rp11,7 triliun. Setelah perjanjian anggaran selesai, pada 31 Desember, KPU mulai membentuk satuan petugas pemilu yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Proses rekrutmen tersebut akan dilaksanakan hingga 21 Agustus 2020. Sementara itu, pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Kemudian, untuk pendaftaran calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret. Setelah calon ditetapkan, masa kampanye akan dilakukan 1 Juli sampai dengan 19 September (2020). Proses itu dilakukan persis tiga hari setelah penetapan pasangan calon hingga 81 hari ke depan dan memasuki tiga hari masa tenang. Proses pilkada pun dilakukan pada Rabu 23 September 2020. Setelah pemungutan suara dilakukan, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan pada 29 September-1 Oktober 2020. Sementara, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur akan dilaksanakan pada 3-5 Oktober 2020. Politik Dinasti dalam Pilkada Pilkada 2020 nampaknya akan menarik karena akan diikuti oleh banyak anak dari politisi nasional. Mereka bahkan sudah mulai melakukan pendekatan ke warga dengan blusukan ke daerah-daerah yang memiliki basis suara. Diketahui, pada Pilkada 2020 ini, anak hingga menantu Presiden Joko Widodo, dan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diketahui akan bertarung di Pilkada Solo, sedangkan Bobby Nasution akan berlaga di Pilkada Medan. Kemudian putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah akan bertarung di Pilkada Tangerang Selatan. Diketahui, Gibran memutuskan maju di Pemilihan Wali Kota Solo 2020 meneruskan jejak politik sang ayah dengan mendaftar ke PDI Perjuangan. Menurut Gibran, pencalonannya tersebut merupakan waktu yang tepat, untuk memberikan sumbangsih pada kota kelahirannya. Ia pernah dinobatkan sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJBI) Kota Solo sejak menduduki bangku perkuliahan. Sebelumnya, Gibran mendirikan sebuah aplikasi pencari pekerja lepas dan paruh waktu yang benama "Kerjaholic" bersama empat rekannya, yakni Leonard Hidayat, Josh Ching, Michael, dan Daniel Hidayat. Sementara itu, Bobby Nasution. Putra asli Sumatera Utara ini tak menutup peluang masuk ke dunia politik dengan mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Kota Medan. Ia merupakan anak dari mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (Persero) IV, Erwin Nasution. Sejak usia 20 tahun, Bobby memulai dengan merenovasi rumah untuk dijual kembali, hingga akhirnya bisa terlibat dalam pembangunan beberapa rumah dan terlibat proyek Malioboro City di Yogyakarta. Pria keturunan Tapanuli ini juga pernah menjadi manajer di klub Medan Jaya yang disegani pada era Galatama maupun Divisi Utama Liga Indonesia. Lalu, Siti Nur Azizah putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun masuk dalam persaingan Calon Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Selain doktor di bidang hukum, ia juga mengajar sebagai Dosen STAI Salahudin Al Ayubi Jakarta Utara sejak tahun 1995. Putri dari Ma'ruf Amin ini pernah mewakili Kemenag dalam beberapa kegiatan di tingkat Internasional pada 2008, ia dipercaya melakukan promosi usaha halal Indonesia dalam kegiatan IMT-GT di Selangor, Malaysia. Ia mempresentasikan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) di forum tersebut. Siti Nur Azizah, mulai blusukan ke masyarakat setelah mendaftarkan diri dalam penjaringan calon wali kota Tangerang Selatan di beberapa partai. Sosialisasi ini Azizah lakukan di tengah pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama. Ia rela melepaskan gelar PNS di Kementerian Agama setelah mengabdi selama 18 tahun dan bermaksud melanjutkannya di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Potensi Konflik di Pilkada 2020 Polri mengingatkan ancaman konflik sosial jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Perkembangan arus teknologi khususnya di media sosial dinilai mampu menyebabkan konflik horizontal. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Polri (Kabaharkam), Irjen Agus Andrianto, mencatat ada puluhan konflik sosial yang terjadi jelang Pemilu dan Pilkada pada periode 2018 hingga 2019. Menurut Agus, puluhan konflik sosial tersebut salah satunya lantaran didorong dengan adanya media sosial yang masuk dalam kehidupan masyarakat. "Tahun 2018 terdapat 29 peristiwa konflik sosial. Sampai Juli 2019 telah terjadi 26 peristiwa konflik sosial yang salah satunya diakibatkan karena pengaruh media sosial," kata Agus beberapa saat yang lalu. Sementara itu, Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati membenarkan salah satu potensi adanya gesekan dan konflik sosial yang terjadi di publik dalam perhelatan Pemilu berasal dari media sosial. Menurut Devie, konflik tersebut terjadi berawal dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pengguna media sosial yang berhasil disusupi oleh berita dan juga informasi tidak benar atau hoaks. "Yang membuat masyarakat menjadi terpecah, dan kemudian mendorong adanya konflik di lapangan," ucap Devie kepada Okezone, beberapa waktu lalu. Devie menjelaskan terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat pada umumnya mudah dengan cepat terbawa arus berita bohong, yakni alasan biologis, sosiologis, dan juga psikologis. Alasan biologis, menurut Devie, masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengungkap, dan mengenali secara dalam berita serta informasi yang diterima apakah benar atau tidak. "Secara sosiologis memang masyarakat umum memiliki rezim kecepatan yang sudah menjadi kehidupan masyarakat modern. Artinya orang ingin berlomba-lomba yang menjadi terdepan, terkini untuk menyampaikan informasi, tanpa peduli apakah itu benar atau tidak," paparnya. Adapun secara psikologis, masyarakat selalu memiliki keinginan untuk mendapatkan apresiasi. Karena itu, mereka biasanya akan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya agar mendapatkan apresiasi tersebut. Bisa Jadi Penentu Pemilu 2024 Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komaruddin menilai, Pilkada 2020 bisa dijadikan penentu untuk pemenangan Pemilu 2024. Menurutnya Ujang, hasil Pilkada 2020 akan digunakan partai-partai politik untuk berkonsolidasi dan menentukan strategi dan arah koalisi pada Pemilu serta Pilpres 2024. "Ketika partai politik lalu menang dibanyak daerah, kader-kadernya banyak menjadi bupati, walikota, katakanlah itu semakin memudahkan untuk konsolidasi pemenangan di (Pemilu) 2024," ujar Ujang kepada Okezone beberapa waktu lalu. Ujang menilai wajar jika partai-partai ada sudah mengumumkan kader yang bakal dimajukan pada Pilkada 2020 dan berkonsolidasi ke berbagai daerah demi pemenangan. "Wajar jika saat ini PDIP konsolidasi, begitu juga Demokrat dan partai lainnya, karena ini lah titik awal dalam pertarungan di 2024 nanti," ujarnya. JAKARTA – Pesta demokrasi kembali serentak dilaksanakan di 270 daerah pada 2020. Pertarungan politik yang digelar secara langsung direncanakan digelar pada hari Rabu 23 September 2020 dan melibatkan sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota di seluruh Indonesia. Gegap gempita pesta demokrasi tersebut dirasakan di hampir seluruh provinsi di Indonesia, hanya Provinsi Aceh dan DKI Jakarta yang tak akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sedangkan sembilan provinsi meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah siap menggelar pemilihan gubernur baru. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menjelaskan pemilihan kepala daerah pada 2020 nantinya akan dibagi menjadi beberapa tahap dan sudah dimulai pada pertengahan 2019. KPU sudah melaksanakan perencanaan program anggaran dan penyusunan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) kepada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Pemerintah sendiri menganggarkan Rp9,8 triliun untuk Pilkada di 265 daerah. Lima daerah lainnya menyusul dengan kisaran anggaran Rp198 miliar. Dana yang “diikat” dengan NHPD kepada seluruh daerah penyelenggara pemilu tersebut lebih kecil dari yang diajukan KPU sebesar Rp11,7 triliun. Setelah perjanjian anggaran selesai, pada 31 Desember, KPU mulai membentuk satuan petugas pemilu yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Proses rekrutmen tersebut akan dilaksanakan hingga 21 Agustus 2020. Sementara itu, pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Kemudian, untuk pendaftaran calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret. Setelah calon ditetapkan, masa kampanye akan dilakukan 1 Juli sampai dengan 19 September (2020). Proses itu dilakukan persis tiga hari setelah penetapan pasangan calon hingga 81 hari ke depan dan memasuki tiga hari masa tenang. Proses pilkada pun dilakukan pada Rabu 23 September 2020. Setelah pemungutan suara dilakukan, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan pada 29 September-1 Oktober 2020. Sementara, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur akan dilaksanakan pada 3-5 Oktober 2020. Politik Dinasti dalam Pilkada Pilkada 2020 nampaknya akan menarik karena akan diikuti oleh banyak anak dari politisi nasional. Mereka bahkan sudah mulai melakukan pendekatan ke warga dengan blusukan ke daerah-daerah yang memiliki basis suara. Diketahui, pada Pilkada 2020 ini, anak hingga menantu Presiden Joko Widodo, dan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diketahui akan bertarung di Pilkada Solo, sedangkan Bobby Nasution akan berlaga di Pilkada Medan. Kemudian putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah akan bertarung di Pilkada Tangerang Selatan. Diketahui, Gibran memutuskan maju di Pemilihan Wali Kota Solo 2020 meneruskan jejak politik sang ayah dengan mendaftar ke PDI Perjuangan. Menurut Gibran, pencalonannya tersebut merupakan waktu yang tepat, untuk memberikan sumbangsih pada kota kelahirannya. Ia pernah dinobatkan sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJBI) Kota Solo sejak menduduki bangku perkuliahan. Sebelumnya, Gibran mendirikan sebuah aplikasi pencari pekerja lepas dan paruh waktu yang benama "Kerjaholic" bersama empat rekannya, yakni Leonard Hidayat, Josh Ching, Michael, dan Daniel Hidayat. Sementara itu, Bobby Nasution. Putra asli Sumatera Utara ini tak menutup peluang masuk ke dunia politik dengan mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Kota Medan. Ia merupakan anak dari mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (Persero) IV, Erwin Nasution. Sejak usia 20 tahun, Bobby memulai dengan merenovasi rumah untuk dijual kembali, hingga akhirnya bisa terlibat dalam pembangunan beberapa rumah dan terlibat proyek Malioboro City di Yogyakarta. Pria keturunan Tapanuli ini juga pernah menjadi manajer di klub Medan Jaya yang disegani pada era Galatama maupun Divisi Utama Liga Indonesia. Lalu, Siti Nur Azizah putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun masuk dalam persaingan Calon Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Selain doktor di bidang hukum, ia juga mengajar sebagai Dosen STAI Salahudin Al Ayubi Jakarta Utara sejak tahun 1995. Putri dari Ma'ruf Amin ini pernah mewakili Kemenag dalam beberapa kegiatan di tingkat Internasional pada 2008, ia dipercaya melakukan promosi usaha halal Indonesia dalam kegiatan IMT-GT di Selangor, Malaysia. Ia mempresentasikan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) di forum tersebut. Siti Nur Azizah, mulai blusukan ke masyarakat setelah mendaftarkan diri dalam penjaringan calon wali kota Tangerang Selatan di beberapa partai. Sosialisasi ini Azizah lakukan di tengah pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama. Ia rela melepaskan gelar PNS di Kementerian Agama setelah mengabdi selama 18 tahun dan bermaksud melanjutkannya di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Potensi Konflik di Pilkada 2020 Polri mengingatkan ancaman konflik sosial jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Perkembangan arus teknologi khususnya di media sosial dinilai mampu menyebabkan konflik horizontal. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Polri (Kabaharkam), Irjen Agus Andrianto, mencatat ada puluhan konflik sosial yang terjadi jelang Pemilu dan Pilkada pada periode 2018 hingga 2019. Menurut Agus, puluhan konflik sosial tersebut salah satunya lantaran didorong dengan adanya media sosial yang masuk dalam kehidupan masyarakat. "Tahun 2018 terdapat 29 peristiwa konflik sosial. Sampai Juli 2019 telah terjadi 26 peristiwa konflik sosial yang salah satunya diakibatkan karena pengaruh media sosial," kata Agus beberapa saat yang lalu. Sementara itu, Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati membenarkan salah satu potensi adanya gesekan dan konflik sosial yang terjadi di publik dalam perhelatan Pemilu berasal dari media sosial. Menurut Devie, konflik tersebut terjadi berawal dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pengguna media sosial yang berhasil disusupi oleh berita dan juga informasi tidak benar atau hoaks. "Yang membuat masyarakat menjadi terpecah, dan kemudian mendorong adanya konflik di lapangan," ucap Devie kepada Okezone, beberapa waktu lalu. Devie menjelaskan terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat pada umumnya mudah dengan cepat terbawa arus berita bohong, yakni alasan biologis, sosiologis, dan juga psikologis. Alasan biologis, menurut Devie, masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengungkap, dan mengenali secara dalam berita serta informasi yang diterima apakah benar atau tidak. "Secara sosiologis memang masyarakat umum memiliki rezim kecepatan yang sudah menjadi kehidupan masyarakat modern. Artinya orang ingin berlomba-lomba yang menjadi terdepan, terkini untuk menyampaikan informasi, tanpa peduli apakah itu benar atau tidak," paparnya. Adapun secara psikologis, masyarakat selalu memiliki keinginan untuk mendapatkan apresiasi. Karena itu, mereka biasanya akan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya agar mendapatkan apresiasi tersebut. Bisa Jadi Penentu Pemilu 2024 Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Ujang Komaruddin menilai, Pilkada 2020 bisa dijadikan penentu untuk pemenangan Pemilu 2024. Menurutnya Ujang, hasil Pilkada 2020 akan digunakan partai-partai politik untuk berkonsolidasi dan menentukan strategi dan arah koalisi pada Pemilu serta Pilpres 2024. "Ketika partai politik lalu menang dibanyak daerah, kader-kadernya banyak menjadi bupati, walikota, katakanlah itu semakin memudahkan untuk konsolidasi pemenangan di (Pemilu) 2024," ujar Ujang kepada Okezone beberapa waktu lalu. Ujang menilai wajar jika partai-partai ada sudah mengumumkan kader yang bakal dimajukan pada Pilkada 2020 dan berkonsolidasi ke berbagai daerah demi pemenangan. "Wajar jika saat ini PDIP konsolidasi, begitu juga Demokrat dan partai lainnya, karena ini lah titik awal dalam pertarungan di 2024 nanti," ujarnya.