Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.https://news.okezone.com/read/2020/01/16/337/2153976/komisi-i-dpr-pastikan-kapal-tiongkok-sudah-tak-ada-di-perairan-natunaidhttps://news.okezone.com/read/2020/01/16/337/2153976/komisi-i-dpr-pastikan-kapal-tiongkok-sudah-tak-ada-di-perairan-natunahttps://news.okezone.com/read/2020/01/16/337/2153976/komisi-i-dpr-pastikan-kapal-tiongkok-sudah-tak-ada-di-perairan-natunaKamis 16 Januari 2020 21:13 WIBMeutya Hafid saat kunjungi Natuna (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2020/01/16/337/2153976/komisi-i-dpr-pastikan-kapal-tiongkok-sudah-tak-ada-di-perairan-natuna-pN9qUTRqVs.jpgJAKARTA - Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun memastikan kapal-kapal Tiongkok sudah keluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Indonesia. Kapal tersebut sebelumnya memancing ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara. Menurut Meutya, kunjungannya kali ini juga untuk memberi dukungan kepada mitra-mitra kerja Komisi I DPR yang bertugas di lapangan, khususnya TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang telah bekerja siap siaga menjaga wilayah perairan Natuna. "Poinnya adalah, DPR memberi support kepada TNI dan Bakamla yang sudah bekerja dan siap siaga menjaga wilayah perairan Indonesia," jelas Meutya. "Di samping itu, kami (DPR-red) ke sini juga untuk memastikan kapal nelayan Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal itu sudah meninggalkan ZEE kawasan Indonesia," sambung Meutya Hafid dilansir dari Sindonews, Kamis (16/1/2020). Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan, kunjungan Komisi 1 DPR kali ini di perairan Natuna sekaligus untuk melakukan pendalaman terhadap personel, teknologi radar, serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI dalam menjaga wilayah NKRI. Dalam kaitan tersebut, lanjut Meutya, pihaknya ingin memastikan bagaimana pengawasan dan pengamanan di wilayah perairan Indonesia yang kerap dimasuki kapal asing seperti kasus di perairan Natuna. "Dari kunjungan ini kita harapkan dapat masukan seberapa besar kekuatan ideal yang dibutuhkan oleh TNI maupun Bakamla untuk mengamankan laut Indonesia, khususnya di wilayah Natuna dan sekitarnya," kata Meutya. Meutya juga mendukung intruksi Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar patroli di wilayah perairan Natuna terus digiatkan. Menurut Meutya, ke depan pemerintah perlu menambah armada kapal yang dikhususkan untuk menjaga wilayah perairan natuna utara karena wilayah perairan ini kerap bersinggungan dengan tidak hanya Tiongkok namun juga Malaysia dan Filipina.JAKARTA - Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun memastikan kapal-kapal Tiongkok sudah keluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Indonesia. Kapal tersebut sebelumnya memancing ikan secara ilegal di perairan Natuna Utara. Menurut Meutya, kunjungannya kali ini juga untuk memberi dukungan kepada mitra-mitra kerja Komisi I DPR yang bertugas di lapangan, khususnya TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang telah bekerja siap siaga menjaga wilayah perairan Natuna. "Poinnya adalah, DPR memberi support kepada TNI dan Bakamla yang sudah bekerja dan siap siaga menjaga wilayah perairan Indonesia," jelas Meutya. "Di samping itu, kami (DPR-red) ke sini juga untuk memastikan kapal nelayan Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal itu sudah meninggalkan ZEE kawasan Indonesia," sambung Meutya Hafid dilansir dari Sindonews, Kamis (16/1/2020). Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan, kunjungan Komisi 1 DPR kali ini di perairan Natuna sekaligus untuk melakukan pendalaman terhadap personel, teknologi radar, serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI dalam menjaga wilayah NKRI. Dalam kaitan tersebut, lanjut Meutya, pihaknya ingin memastikan bagaimana pengawasan dan pengamanan di wilayah perairan Indonesia yang kerap dimasuki kapal asing seperti kasus di perairan Natuna. "Dari kunjungan ini kita harapkan dapat masukan seberapa besar kekuatan ideal yang dibutuhkan oleh TNI maupun Bakamla untuk mengamankan laut Indonesia, khususnya di wilayah Natuna dan sekitarnya," kata Meutya. Meutya juga mendukung intruksi Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar patroli di wilayah perairan Natuna terus digiatkan. Menurut Meutya, ke depan pemerintah perlu menambah armada kapal yang dikhususkan untuk menjaga wilayah perairan natuna utara karena wilayah perairan ini kerap bersinggungan dengan tidak hanya Tiongkok namun juga Malaysia dan Filipina.