Menurut Zainuddin, penumpang gelap yang dimaksud adalah para pemburu rente atau pelaku pasar yang bermodal aset.https://news.okezone.com/read/2020/01/22/337/2156806/pan-waspada-penumpang-gelap-di-ruu-omnibus-lawidhttps://news.okezone.com/read/2020/01/22/337/2156806/pan-waspada-penumpang-gelap-di-ruu-omnibus-lawhttps://news.okezone.com/read/2020/01/22/337/2156806/pan-waspada-penumpang-gelap-di-ruu-omnibus-lawRabu 22 Januari 2020 19:39 WIBHarits Tryan AkhmadIlustrasi DPR (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/01/22/337/2156806/pan-waspada-penumpang-gelap-di-ruu-omnibus-law-IaTPCaLzSm.jpgJAKARTA - Anggota DPR dari Fraski Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki mengajak, semua pihak untuk mewaspadai adanya penumpang gelap dalam pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. “Kami mengingatkan untuk mewaspadai kemungkinan munculnya penumpang gelap Omnibus Law,” kata Zainuddin di ruang Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2019-2020, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Menurut Zainuddin, penumpang gelap yang dimaksud adalah para pemburu rente atau pelaku pasar yang bermodal aset. Dia menganggap para pemburu rente hanya memikirkan keuntungan dan tak melihat dampaknya. “Para pemburu rente tak peduli rusaknya lingkungan atau bahkan tak peduli sistem rusak termasuk sistem politik termasuk peraturan dan undang-undangnya," tuturnya. Baca Juga: Susun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ma'ruf Amin: Pemerintah Akan Dengar Aspirasi Semua Pihak Dia berharap, Omnibus Law yang dicanangkan pemerintah dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang memajukan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga, semua pihak perlu menjaganya dari campur tangan pemburu rente. “Saya dari PAN mengajak tentu di mulai dari wilayah sendiri mengajak anggota DPR mengajak pemerintah dan kita bersama untuk bisa mencegah campur tangan para pemburu rente. Kalau kita ingin menghasilkan Omnibus Law yang memajukan kesejahteraan umum dan tidak menyengsarakan rakyat,” katanya. Diketahui, DPR telah mengesahkan 50 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Dalam RUU Prolegnas itu, terdapat empat RUU Omnibus Law, meliputi RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan Perekenomian. Baca Juga: Bantah Omnibus Law Minim Sosialisasi, Mahfud Klaim Drafnya Sudah Disebar JAKARTA - Anggota DPR dari Fraski Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki mengajak, semua pihak untuk mewaspadai adanya penumpang gelap dalam pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. “Kami mengingatkan untuk mewaspadai kemungkinan munculnya penumpang gelap Omnibus Law,” kata Zainuddin di ruang Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2019-2020, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Menurut Zainuddin, penumpang gelap yang dimaksud adalah para pemburu rente atau pelaku pasar yang bermodal aset. Dia menganggap para pemburu rente hanya memikirkan keuntungan dan tak melihat dampaknya. “Para pemburu rente tak peduli rusaknya lingkungan atau bahkan tak peduli sistem rusak termasuk sistem politik termasuk peraturan dan undang-undangnya," tuturnya. Baca Juga: Susun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ma'ruf Amin: Pemerintah Akan Dengar Aspirasi Semua Pihak Dia berharap, Omnibus Law yang dicanangkan pemerintah dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang memajukan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga, semua pihak perlu menjaganya dari campur tangan pemburu rente. “Saya dari PAN mengajak tentu di mulai dari wilayah sendiri mengajak anggota DPR mengajak pemerintah dan kita bersama untuk bisa mencegah campur tangan para pemburu rente. Kalau kita ingin menghasilkan Omnibus Law yang memajukan kesejahteraan umum dan tidak menyengsarakan rakyat,” katanya. Diketahui, DPR telah mengesahkan 50 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Dalam RUU Prolegnas itu, terdapat empat RUU Omnibus Law, meliputi RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan Perekenomian. Baca Juga: Bantah Omnibus Law Minim Sosialisasi, Mahfud Klaim Drafnya Sudah Disebar