Presiden Jokowi mengatakan bahwa belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan.https://news.okezone.com/read/2020/01/23/337/2157233/dorong-efisiensi-anggaran-militer-jokowi-ingin-hidupkan-industri-strategisidhttps://news.okezone.com/read/2020/01/23/337/2157233/dorong-efisiensi-anggaran-militer-jokowi-ingin-hidupkan-industri-strategishttps://news.okezone.com/read/2020/01/23/337/2157233/dorong-efisiensi-anggaran-militer-jokowi-ingin-hidupkan-industri-strategisKamis 23 Januari 2020 15:29 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/01/23/337/2157233/dorong-efisiensi-anggaran-militer-jokowi-ingin-hidupkan-industri-strategis-IxgeaHUTem.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan. Kepala Negara ingin pemerintah menghidupkan industri strategis Indonesia. Jokowi telah membahas industri strategis tersebut bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Ia ingin industri di bidang pertahanan itu bisa bergerak dan mandiri. "Yang saya lihat di negara yang lain, minimal industri-industri ini harus diberikan pesanan order itu 15 tahun minimal, sehingga rencana investasinya menjadi terarah, mana yang akan dituju itu menjadi jelas," kata Jokowi dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri Tahun 2020, Kamis (23/1/2020). Baca Juga: Jokowi: Prabowo ke Luar Negeri Bukan Sekadar Jalan-Jalan Presiden mengingatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengharuskan adanya transfer teknologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan usaha kecil dan menengah (UKM). "Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien, dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang," ungkapnya.Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran sebesar Rp127 triliun pada 2020. Jokowi mengingatkan agar anggaran tersebut bisa digunakan dengan semestinya, tanpa adanya penyelewengan, sehingga bisa mendukung industri strategis Indonesia. "Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detail, berkali-kali dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Saya juga merasa aman untuk urusan Rp127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark-up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," ujarnya. Terkait dengan kemungkinan kerja sama pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan negara lain, Presiden menyebut bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan beberapa negara. "Beberapa sudah dijajaki oleh Pak Menhan, baik dengan Perancis, baik dengan Korea Selatan, baik dengan negara-negara di Eropa Timur, dan segera akan diputuskan dan minggu depan kita akan rapat terbatas dengan Pak Menhan nanti di Surabaya," kata Jokowi.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan. Kepala Negara ingin pemerintah menghidupkan industri strategis Indonesia. Jokowi telah membahas industri strategis tersebut bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Ia ingin industri di bidang pertahanan itu bisa bergerak dan mandiri. "Yang saya lihat di negara yang lain, minimal industri-industri ini harus diberikan pesanan order itu 15 tahun minimal, sehingga rencana investasinya menjadi terarah, mana yang akan dituju itu menjadi jelas," kata Jokowi dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri Tahun 2020, Kamis (23/1/2020). Baca Juga: Jokowi: Prabowo ke Luar Negeri Bukan Sekadar Jalan-Jalan Presiden mengingatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengharuskan adanya transfer teknologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan usaha kecil dan menengah (UKM). "Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien, dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang," ungkapnya.Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran sebesar Rp127 triliun pada 2020. Jokowi mengingatkan agar anggaran tersebut bisa digunakan dengan semestinya, tanpa adanya penyelewengan, sehingga bisa mendukung industri strategis Indonesia. "Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detail, berkali-kali dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Saya juga merasa aman untuk urusan Rp127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark-up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," ujarnya. Terkait dengan kemungkinan kerja sama pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan negara lain, Presiden menyebut bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan beberapa negara. "Beberapa sudah dijajaki oleh Pak Menhan, baik dengan Perancis, baik dengan Korea Selatan, baik dengan negara-negara di Eropa Timur, dan segera akan diputuskan dan minggu depan kita akan rapat terbatas dengan Pak Menhan nanti di Surabaya," kata Jokowi.