Dua Nama Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah muncul untuk menggantikan posisi Sandiaga Unohttps://news.okezone.com/read/2020/01/24/338/2157390/intip-skenario-pemilihan-wagub-dkiidhttps://news.okezone.com/read/2020/01/24/338/2157390/intip-skenario-pemilihan-wagub-dkihttps://news.okezone.com/read/2020/01/24/338/2157390/intip-skenario-pemilihan-wagub-dkiJum'at 24 Januari 2020 07:32 WIBEdi HidayatCawagub DKI (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/01/23/338/2157390/intip-skenario-pemilihan-wagub-dki-WIGMeQg3UD.jpgDUA Nama Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah muncul untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno. Keduanya adalah Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis yang merupakan hasil kesepakatan partai pengusung yakni Gerindra serta PKS. Kedua calon tersebut masih harus menjalani beberapa tahap untuk menjadi Wakil dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beberapa skenario sudah disiapkan DPRD DKI untuk proses pemilihannya. Sebagai langkah awal, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas tata tertib (tatib) pemilihan wagub pada 27 Januari 2020. Sementara, untuk pengesahan tatib dirancang pada 29 Januari 2020. "Setelah tatib rampung, anggota DPRD akan membentuk panitia pemilihan (panlih) wagub DKI. Panlih selanjutnya akan melakukan pemeriksaan administratif terhadap dua cawagub," kata Wakil Ketua DPRD M Taufik di Jakarta. Baca Juga: Gerindra Optimis Riza Patria yang Akan Jadi Wagub DKI Selanjutnya DPRD akan membentuk Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan rapat paripurna pemilihan pendamping Anies Baswedan.Fit and Proper Test Wakil gubernur DKI terpilih nantinya dinilai harus memiliki komitmen yang kuat bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam membenahi masalah-masalah di Jakarta. Untuk itu, beberapa partai seperti PAN, Golkar dan Nasdem meminta cawagub DKI yang ada diminta menjalani Fit and Proper Test. "Semua dewan harus dilibatkan agar kita tidak beli kucing dalam karung. Prosesnya harus terbuka, kalau perlu ada uji kelayakan, dan harus bisa diterima semua fraksi," ucap Basri Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco. KPK Awasi Proses Pemilihan Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta. Langkah tersebut didukung PDIP yang berharap proses pemilihan berjalan lancar. "Saya kira itu langkah positif, agar semua bisa menentukan sikapnya tidak harus dilandasi dengan persoalan money politik, jadi begitu saja. Saya sepakat saja terkait hal tersebut," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.DUA Nama Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah muncul untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno. Keduanya adalah Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis yang merupakan hasil kesepakatan partai pengusung yakni Gerindra serta PKS. Kedua calon tersebut masih harus menjalani beberapa tahap untuk menjadi Wakil dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beberapa skenario sudah disiapkan DPRD DKI untuk proses pemilihannya. Sebagai langkah awal, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas tata tertib (tatib) pemilihan wagub pada 27 Januari 2020. Sementara, untuk pengesahan tatib dirancang pada 29 Januari 2020. "Setelah tatib rampung, anggota DPRD akan membentuk panitia pemilihan (panlih) wagub DKI. Panlih selanjutnya akan melakukan pemeriksaan administratif terhadap dua cawagub," kata Wakil Ketua DPRD M Taufik di Jakarta. Baca Juga: Gerindra Optimis Riza Patria yang Akan Jadi Wagub DKI Selanjutnya DPRD akan membentuk Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan rapat paripurna pemilihan pendamping Anies Baswedan.Fit and Proper Test Wakil gubernur DKI terpilih nantinya dinilai harus memiliki komitmen yang kuat bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam membenahi masalah-masalah di Jakarta. Untuk itu, beberapa partai seperti PAN, Golkar dan Nasdem meminta cawagub DKI yang ada diminta menjalani Fit and Proper Test. "Semua dewan harus dilibatkan agar kita tidak beli kucing dalam karung. Prosesnya harus terbuka, kalau perlu ada uji kelayakan, dan harus bisa diterima semua fraksi," ucap Basri Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco. KPK Awasi Proses Pemilihan Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta. Langkah tersebut didukung PDIP yang berharap proses pemilihan berjalan lancar. "Saya kira itu langkah positif, agar semua bisa menentukan sikapnya tidak harus dilandasi dengan persoalan money politik, jadi begitu saja. Saya sepakat saja terkait hal tersebut," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.