Komunikasi tersebut disebutkan Firman bakal merangkul pihak-pihak dari serikat pekerja di Indonesia.https://news.okezone.com/read/2020/01/26/337/2158504/dpr-janji-ajak-serikat-pekerja-bahas-ruu-omnibus-lawidhttps://news.okezone.com/read/2020/01/26/337/2158504/dpr-janji-ajak-serikat-pekerja-bahas-ruu-omnibus-lawhttps://news.okezone.com/read/2020/01/26/337/2158504/dpr-janji-ajak-serikat-pekerja-bahas-ruu-omnibus-lawMinggu 26 Januari 2020 14:41 WIBSarah HutagaolAnggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo (Foto: Okezone.com/Sarah Hutagaol)https://img.okezone.com/content/2020/01/26/337/2158504/dpr-janji-ajak-serikat-pekerja-bahas-ruu-omnibus-law-VbT4WY6kA4.JPGJAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo menyebut, hingga saat ini pihaknya belum menerima draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Oleh sebab itu, RUU Omnibus Law soal Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses pembahasan. Komunikasi tersebut disebutkan Firman bakal merangkul pihak-pihak dari serikat pekerja di Indonesia. "Sehingga berbagai perosoalan yang dihadapi teman buruh, KSPI, KSPN ini nanti akan jadi bahan materi pembahasan undang-undang yang akan datang," ucap Firman dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020). Pihak DPR pun akan mengusulkan kepada pemerintah untuk mendiskusikan terkait RUU Cipta Lapangan Kerja secara terbuka dengan melibatkan pekerja, maupun pelaku usaha agar bisa segera dirampungkan. "Insya Allah undang-undang ini bisa tepat waktu bisa selesai 100 hari, tiga bulan sebagaimana yang disampaikan presiden," terangnya. "Kalau ini final, tentu teman serikat pekerja kita akan akomodir dalam diskusi di dalam DPR. Karena kita transparan dalam membahas RUU," pungkas Firman. Hingga saat ini pihak DPR baru menerima Surat Presiden (Surpes) dan draft naskah akademik dari RUU Omnibus Law terkait Perpajakan.JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo menyebut, hingga saat ini pihaknya belum menerima draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Oleh sebab itu, RUU Omnibus Law soal Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses pembahasan. Komunikasi tersebut disebutkan Firman bakal merangkul pihak-pihak dari serikat pekerja di Indonesia. "Sehingga berbagai perosoalan yang dihadapi teman buruh, KSPI, KSPN ini nanti akan jadi bahan materi pembahasan undang-undang yang akan datang," ucap Firman dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020). Pihak DPR pun akan mengusulkan kepada pemerintah untuk mendiskusikan terkait RUU Cipta Lapangan Kerja secara terbuka dengan melibatkan pekerja, maupun pelaku usaha agar bisa segera dirampungkan. "Insya Allah undang-undang ini bisa tepat waktu bisa selesai 100 hari, tiga bulan sebagaimana yang disampaikan presiden," terangnya. "Kalau ini final, tentu teman serikat pekerja kita akan akomodir dalam diskusi di dalam DPR. Karena kita transparan dalam membahas RUU," pungkas Firman. Hingga saat ini pihak DPR baru menerima Surat Presiden (Surpes) dan draft naskah akademik dari RUU Omnibus Law terkait Perpajakan.