Rencana pemerintah memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), menuai pro dan kontra.https://news.okezone.com/read/2020/02/04/337/2163105/pemerintah-diminta-deteksi-ideologi-wni-eks-isis-sebelum-dipulangkan-ke-indonesiaidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/04/337/2163105/pemerintah-diminta-deteksi-ideologi-wni-eks-isis-sebelum-dipulangkan-ke-indonesiahttps://news.okezone.com/read/2020/02/04/337/2163105/pemerintah-diminta-deteksi-ideologi-wni-eks-isis-sebelum-dipulangkan-ke-indonesiaSelasa 04 Februari 2020 13:30 WIBFakhrizal Fakhri Foto Ilustrasi shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2020/02/04/337/2163105/pemerintah-diminta-deteksi-ideologi-wni-eks-isis-sebelum-dipulangkan-ke-indonesia-u8v65qvnQJ.jpg JAKARTA - Rencana pemerintah memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), menuai pro dan kontra di masyarakat. Saat ini, pemerintah masih terus mengkaji rencana pemulangan sekitar 600 WNI eks kelompok teroris tersebut. Pengamat terorisme Ridlwan Habib mengatakan, bahwa pemerintah belum memiliki aturan dan prosedur pemulangan WNI eks ISIS tersebut. Ia pun mendorong agar pemerintah melakukan deteksi ideologi bagi WNI eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia. "Hingga saat ini, pemerintah belum punya aturan pemulangan dan karantina bagi WNI pro ISIS, " ujar Ridlwan kepada Okezone, Selasa (4/2/2020).  Baca juga: Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS, Ini Kata BNPT Ridlwan menerangkan, para WNI eks ISIS itu banyak di antaranya merupakan wanita dan anak anak yang sebagian besar berada di Suriah. Ia pun mengungkapkan bahwa tak semua WNI eks ISIS itu bersedia kembali ke Tanah Air. "Ada beberapa kasus tenda WNI yang ingin pulang justru dibakar oleh temannya yang tidak ingin kembali ke Indonesia. Jadi tidak semua setuju pulang ke Tanah Air," ungkap Ridlwan.  Baca juga: Polri Beberkan 3 Hal Terkait Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS Ridlwan menduga, para perempuan tersebut masih pro dan militan terhadap ISIS. Sehingga, mereka marah ketika ada WNI yang ingin kembali ke Indonesia. Ridlwan menjelaskan, deteksi ideologi wajib dilakukan sebelum proses pemulangan. Dia meminta sebaiknya pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS terlebih dahulu bila tak mempunyai prosedur karantina. "Kalau tidak ada prosedur karantina, sebaiknya jangan dulu, " ujar alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI tersebut. Ia menegaskan, deteksi sembuh ideologi berbeda dengan deteksi kesehatan fisik. Pasalnya, deteksi ideologi tak semudah mendeteksi kesehatan fisik manusia. "Kalau kesehatan fisik misalnya bisa diobservasi dari suhu badan dan demamnya, tapi kalau sakit ideologi tidak gampang dideteksi," kata dia. Menurut dia, seorang WNI yang masih pro ISIS bisa saja berbohong dengan mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. "Padahal mereka masih ingin berjihad ala ISIS di Indonesia. Itu yang harus diwaspadai," tandasnya. JAKARTA - Rencana pemerintah memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), menuai pro dan kontra di masyarakat. Saat ini, pemerintah masih terus mengkaji rencana pemulangan sekitar 600 WNI eks kelompok teroris tersebut. Pengamat terorisme Ridlwan Habib mengatakan, bahwa pemerintah belum memiliki aturan dan prosedur pemulangan WNI eks ISIS tersebut. Ia pun mendorong agar pemerintah melakukan deteksi ideologi bagi WNI eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia. "Hingga saat ini, pemerintah belum punya aturan pemulangan dan karantina bagi WNI pro ISIS, " ujar Ridlwan kepada Okezone, Selasa (4/2/2020).  Baca juga: Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS, Ini Kata BNPT Ridlwan menerangkan, para WNI eks ISIS itu banyak di antaranya merupakan wanita dan anak anak yang sebagian besar berada di Suriah. Ia pun mengungkapkan bahwa tak semua WNI eks ISIS itu bersedia kembali ke Tanah Air. "Ada beberapa kasus tenda WNI yang ingin pulang justru dibakar oleh temannya yang tidak ingin kembali ke Indonesia. Jadi tidak semua setuju pulang ke Tanah Air," ungkap Ridlwan.  Baca juga: Polri Beberkan 3 Hal Terkait Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS Ridlwan menduga, para perempuan tersebut masih pro dan militan terhadap ISIS. Sehingga, mereka marah ketika ada WNI yang ingin kembali ke Indonesia. Ridlwan menjelaskan, deteksi ideologi wajib dilakukan sebelum proses pemulangan. Dia meminta sebaiknya pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS terlebih dahulu bila tak mempunyai prosedur karantina. "Kalau tidak ada prosedur karantina, sebaiknya jangan dulu, " ujar alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI tersebut. Ia menegaskan, deteksi sembuh ideologi berbeda dengan deteksi kesehatan fisik. Pasalnya, deteksi ideologi tak semudah mendeteksi kesehatan fisik manusia. "Kalau kesehatan fisik misalnya bisa diobservasi dari suhu badan dan demamnya, tapi kalau sakit ideologi tidak gampang dideteksi," kata dia. Menurut dia, seorang WNI yang masih pro ISIS bisa saja berbohong dengan mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. "Padahal mereka masih ingin berjihad ala ISIS di Indonesia. Itu yang harus diwaspadai," tandasnya.