Benny menyebut Pansus justru lebih efektif dibandingkan panja untuk mengusut kasus Jiwasraya.https://news.okezone.com/read/2020/02/05/337/2163809/panja-dan-pansus-jiwasraya-disebut-tidak-bisa-beriringan-demokrat-alasannya-apaidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/05/337/2163809/panja-dan-pansus-jiwasraya-disebut-tidak-bisa-beriringan-demokrat-alasannya-apahttps://news.okezone.com/read/2020/02/05/337/2163809/panja-dan-pansus-jiwasraya-disebut-tidak-bisa-beriringan-demokrat-alasannya-apaRabu 05 Februari 2020 16:04 WIBHarits Tryan AkhmadJiwasraya (Foto : Okezone.com/Arif Julianto)https://img.okezone.com/content/2020/02/05/337/2163809/panja-dan-pansus-jiwasraya-disebut-tidak-bisa-beriringan-demokrat-alasannya-apa-QdGTzNyhzZ.jpgJAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menanyakan alasan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang menyebut Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus) hak angket tidak bisa berjalan beriringan dalam mengusut kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya (Persero). “Alasannya apa? Aturan yang mana? Tidak ada,” ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Sebelumnya Fraksi PKS dan Demokrat mengusulkan pembentukan Pansus dalam permasalahan di asuransi pelat merah itu. Namun, Puan bilang Panja dan Pansus tak bisa beriringan, karena Panja sedang bekerja di Komisi III, VI dan XI. Benny lantas menegaskan pembentukan Pansus adalah solusi. Kemudian dia menilai Pansus merupakan langkah yang paling efektif dan tidak menimbulkan kegaduhan. “Justru mencegah panja-panja itu satu kasus ditangani oleh lebih dari dua Panja. Ya paling efektif dan tidak menimbulkan kegaduhan itu ya Pansus,” tutur Benny. Baca Juga : PKS-Demokrat Usul Pansus Angket Jiwasraya, Ini Respons Ketua DPR Disamping itu, ia menilai Pansus lebih memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan pengawasan serta pengungkapan suatu kasus. “Pansus itu lintas komisi, panja itu adalah alatnya komisi, kekuatannya tidak powerfull dibanding dengan pansus,” kata Benny. Baca Juga : Usut Kasus Jiwasraya, Panja Komisi VI dan III Siap Bersinergi JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menanyakan alasan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang menyebut Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus) hak angket tidak bisa berjalan beriringan dalam mengusut kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya (Persero). “Alasannya apa? Aturan yang mana? Tidak ada,” ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Sebelumnya Fraksi PKS dan Demokrat mengusulkan pembentukan Pansus dalam permasalahan di asuransi pelat merah itu. Namun, Puan bilang Panja dan Pansus tak bisa beriringan, karena Panja sedang bekerja di Komisi III, VI dan XI. Benny lantas menegaskan pembentukan Pansus adalah solusi. Kemudian dia menilai Pansus merupakan langkah yang paling efektif dan tidak menimbulkan kegaduhan. “Justru mencegah panja-panja itu satu kasus ditangani oleh lebih dari dua Panja. Ya paling efektif dan tidak menimbulkan kegaduhan itu ya Pansus,” tutur Benny. Baca Juga : PKS-Demokrat Usul Pansus Angket Jiwasraya, Ini Respons Ketua DPR Disamping itu, ia menilai Pansus lebih memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan pengawasan serta pengungkapan suatu kasus. “Pansus itu lintas komisi, panja itu adalah alatnya komisi, kekuatannya tidak powerfull dibanding dengan pansus,” kata Benny. Baca Juga : Usut Kasus Jiwasraya, Panja Komisi VI dan III Siap Bersinergi