Bamsoet mengatakan, pemulangan WNI eks ISIS itu harus sesuai rambu-rambu keamanan negara dan ancaman radikalisme.https://news.okezone.com/read/2020/02/06/337/2164083/mpr-dukung-pemulangan-600-wni-eks-isis-asal-sesuai-aturanidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/06/337/2164083/mpr-dukung-pemulangan-600-wni-eks-isis-asal-sesuai-aturanhttps://news.okezone.com/read/2020/02/06/337/2164083/mpr-dukung-pemulangan-600-wni-eks-isis-asal-sesuai-aturanKamis 06 Februari 2020 08:14 WIBHarits Tryan AkhmadKetua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto : Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)https://img.okezone.com/content/2020/02/06/337/2164083/mpr-dukung-pemulangan-600-wni-eks-isis-asal-sesuai-aturan-8MCw7QBuws.jpgJAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung wacana pemerintah yang akan memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke tanah air. Namun, Bamsoet ingin pemulangan tersebut sesuai peraturan yang ada. “Kami di MPR mendorong. Karena tanggung jawab di mana pun mereka berada adalah tanggung jawab negara. Sejauh penanganannya sesuai rambu-rambu keamanan negara dan ancaman radikalisme,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Menurut Bamsoet, pemerintah harus mempunyai rencana yang matang hingga tolak ukur jika ingin memulangkan mereka. “Yang penting kita punya tolak ukur, punya parameter mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Bamsoet. Politikus Partai Golkar tersebut berharap nantinya 600 WNI itu dapat mengikuti program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan mengikuti program itu mereka dapat kembali diajarkan pendidikan tentang negara setelah terpapar paham ISIS. “Kita punya banyak lembaga untuk melakukan pendidikan kembali penamanan kembali kepada mereka. Ada BNPT, ada macam-macam. Ini kan masuk ke dalam kerja-kerja penanggulangan radikalisme,” tuturnya. Sebagaimana diketahui, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, Pemerintah masih mengkaji kemungkinan memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia. Baca Juga : Komisi III DPR Pertanyakan Urgensi Pemulangan WNI Eks ISIS "Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menko Polhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," kata Fachrul dari keterangan resmi Kemenag, Senin (3/2/2020). Baca Juga : Pemulangan WNI Eks ISIS, DPR Minta Jaminan Tidak Ada Masalah NantinyaJAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung wacana pemerintah yang akan memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke tanah air. Namun, Bamsoet ingin pemulangan tersebut sesuai peraturan yang ada. “Kami di MPR mendorong. Karena tanggung jawab di mana pun mereka berada adalah tanggung jawab negara. Sejauh penanganannya sesuai rambu-rambu keamanan negara dan ancaman radikalisme,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Menurut Bamsoet, pemerintah harus mempunyai rencana yang matang hingga tolak ukur jika ingin memulangkan mereka. “Yang penting kita punya tolak ukur, punya parameter mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Bamsoet. Politikus Partai Golkar tersebut berharap nantinya 600 WNI itu dapat mengikuti program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan mengikuti program itu mereka dapat kembali diajarkan pendidikan tentang negara setelah terpapar paham ISIS. “Kita punya banyak lembaga untuk melakukan pendidikan kembali penamanan kembali kepada mereka. Ada BNPT, ada macam-macam. Ini kan masuk ke dalam kerja-kerja penanggulangan radikalisme,” tuturnya. Sebagaimana diketahui, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, Pemerintah masih mengkaji kemungkinan memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia. Baca Juga : Komisi III DPR Pertanyakan Urgensi Pemulangan WNI Eks ISIS "Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menko Polhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," kata Fachrul dari keterangan resmi Kemenag, Senin (3/2/2020). Baca Juga : Pemulangan WNI Eks ISIS, DPR Minta Jaminan Tidak Ada Masalah Nantinya