DPR RI mengadakan pertemuan dengan pimpinan KPK membahas bagaimana bersama-sama melakukan pencegahan tindak pidana korupsihttps://news.okezone.com/read/2020/02/06/337/2164517/dpr-gelar-pertemuan-dengan-kpk-bahas-pencegahan-korupsiidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/06/337/2164517/dpr-gelar-pertemuan-dengan-kpk-bahas-pencegahan-korupsihttps://news.okezone.com/read/2020/02/06/337/2164517/dpr-gelar-pertemuan-dengan-kpk-bahas-pencegahan-korupsiKamis 06 Februari 2020 19:24 WIBFakhrizal Fakhri Ketua DPR RI Puan Maharani (Tengah) (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/02/06/337/2164517/dpr-gelar-pertemuan-dengan-kpk-bahas-pencegahan-korupsi-m7CF1kudpc.jpgJAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan, pertemuan pihaknya dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas bagaimana DPR dan lembaga antirasuah, bersama-sama melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. "Kami menerima tamu dari pimpinan KPK untuk bersilaturahmi, kemudian tentu saja menyepakati bahwa DPR akan bersama-sama dengan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Puan di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Puan menerangkan bahwa pertemuan pimpinan DPR bersama Komisioner KPK telah direncanakan sejak lama. Namun, pertemuan tersebut baru terealisasi pada hari ini. "Ini sudah dijadwalkan lama, dari awal yang bersangkutan itu dari pimpinan KPK dilantik. Namun kemudian karena teknis penjadwalan kemudian baru terjadi hari ini. Dan yang pimpinan KPK dan DPR yang hadir atas posisi masing-masing ya sebagai pimpinan DPR," ujarnya. Baca Juga: Pimpinan DPR dan Menkominfo Bahas soal RUU Perlindungan Data Pribadi Puan menegaskan bahwa pertemuan pimpinan DPR bersama KPK tidak membahas kasus apapun. "Jadi tidak terlibat tidak mengaitkan atau dikait-kaitkan dengan posisi atau pernah datang atau menjadi saksi dari KPK. Jadi semuanya itu karena posisinya sebagai pimpinan," ujarnya. Politisi PDIP itu memastikan bahwa DPR juga tak memberi saran apapun kepada pimpinan KPK dalam pertemuan tersebut. Ia menepis adanya isu yang menyebut bahwa DPR meminta KPK tak membuat gaduh dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. "Kami tidak dalam posisi bersaran atau menyarankan namun yang ada diskusi, bahwa bagaimana kemudian sesuatu hal bisa dilakukan sesuai dengan mekanismenya tanpa menimbulkan kegaduhan. Semangatnya adalah bagaimana pencegahan atau pun kemudian pemberantasan korupsi di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, tanpa lupa akan hak asasi manusia dan kemudian praduga tak bersalah," pungkasnya.JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan, pertemuan pihaknya dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas bagaimana DPR dan lembaga antirasuah, bersama-sama melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. "Kami menerima tamu dari pimpinan KPK untuk bersilaturahmi, kemudian tentu saja menyepakati bahwa DPR akan bersama-sama dengan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Puan di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Puan menerangkan bahwa pertemuan pimpinan DPR bersama Komisioner KPK telah direncanakan sejak lama. Namun, pertemuan tersebut baru terealisasi pada hari ini. "Ini sudah dijadwalkan lama, dari awal yang bersangkutan itu dari pimpinan KPK dilantik. Namun kemudian karena teknis penjadwalan kemudian baru terjadi hari ini. Dan yang pimpinan KPK dan DPR yang hadir atas posisi masing-masing ya sebagai pimpinan DPR," ujarnya. Baca Juga: Pimpinan DPR dan Menkominfo Bahas soal RUU Perlindungan Data Pribadi Puan menegaskan bahwa pertemuan pimpinan DPR bersama KPK tidak membahas kasus apapun. "Jadi tidak terlibat tidak mengaitkan atau dikait-kaitkan dengan posisi atau pernah datang atau menjadi saksi dari KPK. Jadi semuanya itu karena posisinya sebagai pimpinan," ujarnya. Politisi PDIP itu memastikan bahwa DPR juga tak memberi saran apapun kepada pimpinan KPK dalam pertemuan tersebut. Ia menepis adanya isu yang menyebut bahwa DPR meminta KPK tak membuat gaduh dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. "Kami tidak dalam posisi bersaran atau menyarankan namun yang ada diskusi, bahwa bagaimana kemudian sesuatu hal bisa dilakukan sesuai dengan mekanismenya tanpa menimbulkan kegaduhan. Semangatnya adalah bagaimana pencegahan atau pun kemudian pemberantasan korupsi di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, tanpa lupa akan hak asasi manusia dan kemudian praduga tak bersalah," pungkasnya.