Pers diminta bersikap netral. Terutama saat gelaran Pilkada Serentak 2020https://news.okezone.com/read/2020/02/07/337/2164800/dewan-pers-media-bisa-menciptakan-pilkada-damaiidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/07/337/2164800/dewan-pers-media-bisa-menciptakan-pilkada-damaihttps://news.okezone.com/read/2020/02/07/337/2164800/dewan-pers-media-bisa-menciptakan-pilkada-damaiJum'at 07 Februari 2020 11:51 WIBDeny M YunusHPN 2020 di Kalsel (Foto: Deny/iNews)https://img.okezone.com/content/2020/02/07/337/2164800/dewan-pers-media-bisa-menciptakan-pilkada-damai-HqUFgLQjtk.jpgBANJARMASIN - Pers diminta bersikap netral. Termasuk dalam pemberitaan pesta demokrasi lima tahunan seperti Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang kembali digelar serentak di sejumlah daerah di 2020 ini. Pers diminta bersikap netral ini, kembali mengemuka dalam seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang mengusung tema: “Media Berkualitas untuk Pilkada Damai”, Jumat (7/2/2020) pagi. Seminar yang digelar di Golden Tulip Hotel itu, merupakan kalaborasi panitia HPN dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selain mantan Menteri Pendidikan di era Presiden SBY, Mohammad Nuh, yang juga Ketua Dewan Pers Pusat, hadir pula narasumber lainnya, yakni Prof. Dr Widodo Muktiyo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Pubik Menkominfo. Wanti-wanti netralitas pers dalam pemberitaan pilkada ini sangat wajar dikemukakan M Nuh, mengingat media pekerjaannya ada ‘di antara’. Terlebih lagi di Kalsel 2020 ini, akan diselenggarakan pesta demokrasi lima tahunan, baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, juga beberapa kepala daerah kabupaten dan kotamadya. Baca Juga: Hari Pers Nasional 2020, Wartawan Jangan Terlena dengan Istilah Kemerdekaan Pers “Artinya, tidak boleh menempel pada satu pihak, lalu menolak kandidat yang lain. Intinya, mengalirkan antara satu dengan yang lain ke ranah publik.” ujar mantan Mendikbud 2009-2014. Aliran ide-ide, lanjut M Nuh, harus tetap berjalan. Karena kalau aliran ide itu beku, maka tidak bisa berkembang. Padahal suasana pilkada itu ingin ada ide-ide dari para kandidat keluar mengalir semua. “Yang bisa mengalirkan itu, ya kawan-kawan media dengan berbagai inovasi dan kreasinya dalam menggali informasi,” jelasnya. Begitupun ketika sang kandidat menyampaikan program-programnya untuk dialirkan para media ke ranah publik, pers juga harus memperhatikan temperaturnya agar jangan melebihi batas kewajaran. “Karena jika batas kewajaran terus dipublikasikan, yang terjadi aliran akan dapat meledak.” imbuhnya. Kalau kondisi demikian terjadi, sambung M Nuh, yang rugi adalah semua. Karena itulah selaku Dewan Pers berpesan, namanya media itu perkerjaan yang di antara. “Jangan hanya karena pilkada yang terjadi 5 tahun sekali menjadi pemecah bekah persaudaraan kita. Maka jadilah pendingin jika temperaturnya sangat tinggi, dan jadilah penghangat disaat temperaturnya sangat dingin,” katanya. BANJARMASIN - Pers diminta bersikap netral. Termasuk dalam pemberitaan pesta demokrasi lima tahunan seperti Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang kembali digelar serentak di sejumlah daerah di 2020 ini. Pers diminta bersikap netral ini, kembali mengemuka dalam seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang mengusung tema: “Media Berkualitas untuk Pilkada Damai”, Jumat (7/2/2020) pagi. Seminar yang digelar di Golden Tulip Hotel itu, merupakan kalaborasi panitia HPN dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selain mantan Menteri Pendidikan di era Presiden SBY, Mohammad Nuh, yang juga Ketua Dewan Pers Pusat, hadir pula narasumber lainnya, yakni Prof. Dr Widodo Muktiyo, Dirjen Informasi dan Komunikasi Pubik Menkominfo. Wanti-wanti netralitas pers dalam pemberitaan pilkada ini sangat wajar dikemukakan M Nuh, mengingat media pekerjaannya ada ‘di antara’. Terlebih lagi di Kalsel 2020 ini, akan diselenggarakan pesta demokrasi lima tahunan, baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, juga beberapa kepala daerah kabupaten dan kotamadya. Baca Juga: Hari Pers Nasional 2020, Wartawan Jangan Terlena dengan Istilah Kemerdekaan Pers “Artinya, tidak boleh menempel pada satu pihak, lalu menolak kandidat yang lain. Intinya, mengalirkan antara satu dengan yang lain ke ranah publik.” ujar mantan Mendikbud 2009-2014. Aliran ide-ide, lanjut M Nuh, harus tetap berjalan. Karena kalau aliran ide itu beku, maka tidak bisa berkembang. Padahal suasana pilkada itu ingin ada ide-ide dari para kandidat keluar mengalir semua. “Yang bisa mengalirkan itu, ya kawan-kawan media dengan berbagai inovasi dan kreasinya dalam menggali informasi,” jelasnya. Begitupun ketika sang kandidat menyampaikan program-programnya untuk dialirkan para media ke ranah publik, pers juga harus memperhatikan temperaturnya agar jangan melebihi batas kewajaran. “Karena jika batas kewajaran terus dipublikasikan, yang terjadi aliran akan dapat meledak.” imbuhnya. Kalau kondisi demikian terjadi, sambung M Nuh, yang rugi adalah semua. Karena itulah selaku Dewan Pers berpesan, namanya media itu perkerjaan yang di antara. “Jangan hanya karena pilkada yang terjadi 5 tahun sekali menjadi pemecah bekah persaudaraan kita. Maka jadilah pendingin jika temperaturnya sangat tinggi, dan jadilah penghangat disaat temperaturnya sangat dingin,” katanya.