Anwar Abbas mendukung rencana pemerintah yang ingin memulangkan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI), eks ISIS. https://news.okezone.com/read/2020/02/07/337/2164831/rencana-pemulangan-wni-eks-isis-sekjen-mui-harus-berideologi-pancasilaidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/07/337/2164831/rencana-pemulangan-wni-eks-isis-sekjen-mui-harus-berideologi-pancasilahttps://news.okezone.com/read/2020/02/07/337/2164831/rencana-pemulangan-wni-eks-isis-sekjen-mui-harus-berideologi-pancasilaJum'at 07 Februari 2020 13:09 WIBFakhrizal Fakhri Sekjen MUI, Anwar Abbas (foto: istimewa)https://img.okezone.com/content/2020/02/07/337/2164831/sekjen-mui-wni-eks-isis-berhak-kembali-ke-tanah-airnya-lvB3MUYuhd.jpgJAKARTA - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mendukung rencana pemerintah yang ingin memulangkan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI), eks kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), di Timur Tengah untuk kembali ke Indonesia. Menurut dia, setiap WNI berhak untuk kembali ke tanah airnya. "Kalau bagi kita begini ya, kalau ada warga negara kita di luar negeri, terus dia mau balik, terserah dia melakukan apa di luar negeri ya, dia mau balik ke tanah airnya, itu hak dia. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak untuk kembali ke tanah airnya," kata Anwar kepada Okezone, Jumat (7/2/2020).  Baca juga: Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS, Ini Dampak Baik Buruknya WNI Eks ISIS di Suriah (foto: Afshin Ismaeli) Meski demikian, ia meminta pemerintah untuk memastikan bahwa WNI eks ISIS itu bersedia kembali menganut Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. "Kemudian kalau seandainya dia terlibat dengan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, maka kalau dia kembali ke Indonesia, dia harus beradaptasi atau menyesuaikan diri dan pandangannya dengan pandangan ideologi Pancasila dan UUD 1945," jelas Anwar.  Baca juga: Indonesia Harus Hati-Hati Sikapi Wacana Pemulangan 660 WNI Eks ISIS Anwar mengatakan, pemerintah bertugas untuk memastikan WNI eks ISIS untuk kembali menganut Pancasila setelah kembali ke Indonesia. Sehingga, kepulangan WNI eks ISIS itu tak menganggu stabilitas dan mengancam negara."Makanya mereka-mereka yang katanya terpapar itu, saya kan enggak tahu nih terpapar itu, itu tugas pemerintah. Pemerintah harus membuat mereka menyesuaikan diri, tanpa melakukan hal-hal yang akan mengganggu stabilitas," lanjut dia. Anwar menambahkan, negara harus memberikan edukasi kepada para WNI eks ISIS tersebut untuk patuh dan tunduk kepada falsafah dan dasar negara Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD 1945. Dengan begitu, rencana pemulangan WNI eks ISIS itu tak membuat pro dan kontra di masyarakat. "Tugas negara untuk memberikan edukasi, penjelasan kepada rakyatnya untuk tunduk dan patuh kepada falsafah, dasar negara dan hukum dasar NKRI. Dasar negara kan Pancasila, patuh ke situ, enggak boleh mengganggu," tandasnya.JAKARTA - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mendukung rencana pemerintah yang ingin memulangkan sekitar 600 warga negara Indonesia (WNI), eks kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), di Timur Tengah untuk kembali ke Indonesia. Menurut dia, setiap WNI berhak untuk kembali ke tanah airnya. "Kalau bagi kita begini ya, kalau ada warga negara kita di luar negeri, terus dia mau balik, terserah dia melakukan apa di luar negeri ya, dia mau balik ke tanah airnya, itu hak dia. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak untuk kembali ke tanah airnya," kata Anwar kepada Okezone, Jumat (7/2/2020).  Baca juga: Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS, Ini Dampak Baik Buruknya WNI Eks ISIS di Suriah (foto: Afshin Ismaeli) Meski demikian, ia meminta pemerintah untuk memastikan bahwa WNI eks ISIS itu bersedia kembali menganut Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. "Kemudian kalau seandainya dia terlibat dengan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, maka kalau dia kembali ke Indonesia, dia harus beradaptasi atau menyesuaikan diri dan pandangannya dengan pandangan ideologi Pancasila dan UUD 1945," jelas Anwar.  Baca juga: Indonesia Harus Hati-Hati Sikapi Wacana Pemulangan 660 WNI Eks ISIS Anwar mengatakan, pemerintah bertugas untuk memastikan WNI eks ISIS untuk kembali menganut Pancasila setelah kembali ke Indonesia. Sehingga, kepulangan WNI eks ISIS itu tak menganggu stabilitas dan mengancam negara."Makanya mereka-mereka yang katanya terpapar itu, saya kan enggak tahu nih terpapar itu, itu tugas pemerintah. Pemerintah harus membuat mereka menyesuaikan diri, tanpa melakukan hal-hal yang akan mengganggu stabilitas," lanjut dia. Anwar menambahkan, negara harus memberikan edukasi kepada para WNI eks ISIS tersebut untuk patuh dan tunduk kepada falsafah dan dasar negara Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD 1945. Dengan begitu, rencana pemulangan WNI eks ISIS itu tak membuat pro dan kontra di masyarakat. "Tugas negara untuk memberikan edukasi, penjelasan kepada rakyatnya untuk tunduk dan patuh kepada falsafah, dasar negara dan hukum dasar NKRI. Dasar negara kan Pancasila, patuh ke situ, enggak boleh mengganggu," tandasnya.