Alasan Presiden Joko Widodo menolak memulangkan WNI eks kelompok teroris ISIS karena faktor keselamatan bangsa. https://news.okezone.com/read/2020/02/08/337/2165414/tolak-pemulangan-isis-eks-wni-ksp-sebut-jokowi-pertimbangkan-keselamatan-bangsaidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/08/337/2165414/tolak-pemulangan-isis-eks-wni-ksp-sebut-jokowi-pertimbangkan-keselamatan-bangsahttps://news.okezone.com/read/2020/02/08/337/2165414/tolak-pemulangan-isis-eks-wni-ksp-sebut-jokowi-pertimbangkan-keselamatan-bangsaSabtu 08 Februari 2020 15:58 WIBFakhrizal Fakhri Foto: Okezone.com/Fakhrizal Fakhrihttps://img.okezone.com/content/2020/02/08/337/2165414/tolak-pemulangan-isis-eks-wni-ksp-sebut-jokowi-pertimbangkan-keselamatan-bangsa-QH3k08p5Fh.jpg JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan, alasan Presiden Joko Widodo menolak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) karena faktor keselamatan bangsa. "Saya kira Presiden sudah menyatakan, bahwa beliau menolak untuk itu. Dan yang menjadi pertimbangan Presiden adalah keselamatan bangsa negara dan rakyat. Tapi tentu saja, ada proses untuk memutuskan," kata Donny dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf', di Jakarta, Sabtu (8/2/2020).  Baca juga: Politisi PDIP Sebut Eks ISIS di Timur Tengah Bukan WNI Lagi Menurut dia, para ISIS eks WNI tersebut merupakan kombatan dan mempunyai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Donny tak bisa memastikan soal status kewarganegaraan para WNI eks ISIS tersebut apakah sudah gugur atau belum. Pasalnya, kata dia, ISIS bukan merupakan negara. "Jadi yang menghilangkan status kewarganegaraan itu kalau mereka bergabung dengan negara lain. Tapi kan ISIS itu bukan negara. ISIS adalah suatu imaginasi tentang suatu negara," ucapnya.  Baca juga: Jokowi Isyaratkan Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS, DPR: Sejalan Keinginan Masyarakat Ia menambahkan, saat ini pemerintah masih belum memutuskan apakah ISIS eks WNI tersebut apakah dipulangkan atau tidak. Pemerintah pun masih membahas tentang rencana tersebut. "Jadi ada banyak sekali pertimbangan. Tapi yang paling penting adalah hukum tertinggi bagi Presiden adalah keamanan rakyat, keamanan nasional, gitu," lanjutnya. "Jangan sampai ketika mereka kembali, lalu mereka menyebarkan paham radikal, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keamanan nasional kita," pungkasnya. JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan, alasan Presiden Joko Widodo menolak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) karena faktor keselamatan bangsa. "Saya kira Presiden sudah menyatakan, bahwa beliau menolak untuk itu. Dan yang menjadi pertimbangan Presiden adalah keselamatan bangsa negara dan rakyat. Tapi tentu saja, ada proses untuk memutuskan," kata Donny dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf', di Jakarta, Sabtu (8/2/2020).  Baca juga: Politisi PDIP Sebut Eks ISIS di Timur Tengah Bukan WNI Lagi Menurut dia, para ISIS eks WNI tersebut merupakan kombatan dan mempunyai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Donny tak bisa memastikan soal status kewarganegaraan para WNI eks ISIS tersebut apakah sudah gugur atau belum. Pasalnya, kata dia, ISIS bukan merupakan negara. "Jadi yang menghilangkan status kewarganegaraan itu kalau mereka bergabung dengan negara lain. Tapi kan ISIS itu bukan negara. ISIS adalah suatu imaginasi tentang suatu negara," ucapnya.  Baca juga: Jokowi Isyaratkan Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS, DPR: Sejalan Keinginan Masyarakat Ia menambahkan, saat ini pemerintah masih belum memutuskan apakah ISIS eks WNI tersebut apakah dipulangkan atau tidak. Pemerintah pun masih membahas tentang rencana tersebut. "Jadi ada banyak sekali pertimbangan. Tapi yang paling penting adalah hukum tertinggi bagi Presiden adalah keamanan rakyat, keamanan nasional, gitu," lanjutnya. "Jangan sampai ketika mereka kembali, lalu mereka menyebarkan paham radikal, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keamanan nasional kita," pungkasnya.