Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan guru pelaku pemukulan terhadap siswa SMAN 12 Kota Bekasi, Jawa Barat.https://news.okezone.com/read/2020/02/15/338/2168881/kpai-heran-disdik-jabar-belum-periksa-guru-pemukul-siswa-sma-di-bekasiidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/15/338/2168881/kpai-heran-disdik-jabar-belum-periksa-guru-pemukul-siswa-sma-di-bekasihttps://news.okezone.com/read/2020/02/15/338/2168881/kpai-heran-disdik-jabar-belum-periksa-guru-pemukul-siswa-sma-di-bekasiSabtu 15 Februari 2020 11:34 WIBWisnu YusepSMAN 12 Kota Bekasi, Jawa Barat (Foto: Okezone.com/Wisnu Yusep)https://img.okezone.com/content/2020/02/15/338/2168881/kpai-heran-disdik-jabar-belum-periksa-guru-pemukul-siswa-sma-di-bekasi-EKg4rN71hC.JPGBEKASI - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan guru pelaku pemukulan terhadap siswa SMAN 12 Kota Bekasi, Jawa Barat tidak diperiksa oleh Inspektorat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar). "Ini yang bikin saya aneh, yang bersangkutan (Guru I) ini belum diperiksa sama inspektoratnya Provinsi Jawa Barat," ungkap Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti saat ditemui di SMAN 12 Bekasi, Jalan I Gusti Nugrah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jumat 14 Februari 2020. Padahal, satatus guru berisnisial I tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara Undang-undang Perlindungan Anak, pelaku seharusnya langsung ditangani untuk diperiksa. "Kan secara ASN (Guru I) berdasarkan pelanggaran Undang-undang Perlindungan Anak ya harus diperiksa oleh inspektorat sebagaimana kewenangan SMA ada di Provinsi Jawa Barat," tuturnya. KPAI nantinya akan mempertanyakan alasan mengapa I belum sama sekali diperiksa oleh Disdik Provinsi Jabar. Menurut dia, salah alamat bila yang memeriksa dia justru berasal dari Inspektorat Kemendikbud. "Enggak bisa dari Kemendikbud, kan daerah yang harus melakukan itu, karena guru adalah kewenangan daerah," kata dia. Agar pemasalahan pemukulan guru pukul peserta didik tidak lagi terulang di kemudian hari, Retno menyarankan agar permasalahan penganiayaan guru terhadap murid ini dibawa ke ranah hukum. "Jadi, kami mau memastikan ini ada efek jera, nanti guru-guru kalau dibiarin banyak melakukan kekerasan dong terhadap anak-anak kita," katanya. Oleh karenanya, KPAI dan KPAD Kota Bekasi akan melakukan koordinasi terkait penanganan masalah pemukulan guru I terhadap siswa ke depan. "Kami akan berkoordinasi terkait hal itu, hasilnya seperti apa itu jadi bahan kami berhadapan dengan Pemprov Jawa Barat," pungkasnya.BEKASI - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan guru pelaku pemukulan terhadap siswa SMAN 12 Kota Bekasi, Jawa Barat tidak diperiksa oleh Inspektorat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar). "Ini yang bikin saya aneh, yang bersangkutan (Guru I) ini belum diperiksa sama inspektoratnya Provinsi Jawa Barat," ungkap Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti saat ditemui di SMAN 12 Bekasi, Jalan I Gusti Nugrah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jumat 14 Februari 2020. Padahal, satatus guru berisnisial I tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara Undang-undang Perlindungan Anak, pelaku seharusnya langsung ditangani untuk diperiksa. "Kan secara ASN (Guru I) berdasarkan pelanggaran Undang-undang Perlindungan Anak ya harus diperiksa oleh inspektorat sebagaimana kewenangan SMA ada di Provinsi Jawa Barat," tuturnya. KPAI nantinya akan mempertanyakan alasan mengapa I belum sama sekali diperiksa oleh Disdik Provinsi Jabar. Menurut dia, salah alamat bila yang memeriksa dia justru berasal dari Inspektorat Kemendikbud. "Enggak bisa dari Kemendikbud, kan daerah yang harus melakukan itu, karena guru adalah kewenangan daerah," kata dia. Agar pemasalahan pemukulan guru pukul peserta didik tidak lagi terulang di kemudian hari, Retno menyarankan agar permasalahan penganiayaan guru terhadap murid ini dibawa ke ranah hukum. "Jadi, kami mau memastikan ini ada efek jera, nanti guru-guru kalau dibiarin banyak melakukan kekerasan dong terhadap anak-anak kita," katanya. Oleh karenanya, KPAI dan KPAD Kota Bekasi akan melakukan koordinasi terkait penanganan masalah pemukulan guru I terhadap siswa ke depan. "Kami akan berkoordinasi terkait hal itu, hasilnya seperti apa itu jadi bahan kami berhadapan dengan Pemprov Jawa Barat," pungkasnya.