Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian LHK, lahan tambang tanpa izin di seluruh Indonesia sebanyak 8.683 titik.https://news.okezone.com/read/2020/02/17/337/2169569/wapres-ma-ruf-amin-pimpin-rapat-penutupan-8-ribu-lahan-tambang-ilegalidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/17/337/2169569/wapres-ma-ruf-amin-pimpin-rapat-penutupan-8-ribu-lahan-tambang-ilegalhttps://news.okezone.com/read/2020/02/17/337/2169569/wapres-ma-ruf-amin-pimpin-rapat-penutupan-8-ribu-lahan-tambang-ilegalSenin 17 Februari 2020 11:30 WIBSarah HutagaolWapres Ma'ruf Amin. (Foto: Okezone.com/Sarah Hutagaol)https://img.okezone.com/content/2020/02/17/337/2169569/wapres-ma-ruf-amin-pimpin-rapat-penutupan-8-ribu-lahan-tambang-ilegal-b02NnTK8kN.pngJAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai penutupan lahan tambang ilegal. Rapat dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakapolri Komjen Gatot Eddy, dan Kepala BNPB Doni Monardo. "Dari berbagai pembicaraan tadi, berbagai kesimpulan yaitu menindaklanjuti arahan presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin," kata Ma'ruf Amin di rumah dinasnya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020). Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian LHK, lahan tambang tanpa izin di seluruh Indonesia sebanyak 8.683 titik, dengan luas 146.545 hektare per April 2017. "Ini masalah. Karena itu kita akan melakukan percepatan, akan kita terbitkan Perppresnya, satgasnya, dan juga kita akan buat kebijakan-kebijakan penanganannya yang pasca-tambang. Baik yang menyangkut sosial maupun ekonomi," ucapnya. Sementera itu, Siti Nurbaya menjelaskan, lahan tambang yang sudah direklamasi oleh pemerintah sebanyak 59.903 hektare. Oleh sebab itu, pemerintah masih harus menyelesaikan banyak lahan tambang tanpa izin di Indonesia. "Kalau ditanya kapan mau diselesaian penutuapnnya, ya pasti harus diidentifikasi dulu secara mendalam. Kemudian bertahap," tambah Siti.JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai penutupan lahan tambang ilegal. Rapat dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakapolri Komjen Gatot Eddy, dan Kepala BNPB Doni Monardo. "Dari berbagai pembicaraan tadi, berbagai kesimpulan yaitu menindaklanjuti arahan presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin," kata Ma'ruf Amin di rumah dinasnya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020). Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian LHK, lahan tambang tanpa izin di seluruh Indonesia sebanyak 8.683 titik, dengan luas 146.545 hektare per April 2017. "Ini masalah. Karena itu kita akan melakukan percepatan, akan kita terbitkan Perppresnya, satgasnya, dan juga kita akan buat kebijakan-kebijakan penanganannya yang pasca-tambang. Baik yang menyangkut sosial maupun ekonomi," ucapnya. Sementera itu, Siti Nurbaya menjelaskan, lahan tambang yang sudah direklamasi oleh pemerintah sebanyak 59.903 hektare. Oleh sebab itu, pemerintah masih harus menyelesaikan banyak lahan tambang tanpa izin di Indonesia. "Kalau ditanya kapan mau diselesaian penutuapnnya, ya pasti harus diidentifikasi dulu secara mendalam. Kemudian bertahap," tambah Siti.