Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud MD mengungkap alasan pengusulan agar kepolisian tingkat sektor.https://news.okezone.com/read/2020/02/19/337/2170850/ini-alasan-mahfud-md-usulkan-polsek-tak-lagi-lakukan-penyelidikan-penyidikanidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/19/337/2170850/ini-alasan-mahfud-md-usulkan-polsek-tak-lagi-lakukan-penyelidikan-penyidikanhttps://news.okezone.com/read/2020/02/19/337/2170850/ini-alasan-mahfud-md-usulkan-polsek-tak-lagi-lakukan-penyelidikan-penyidikanRabu 19 Februari 2020 14:13 WIBFahreza RizkyMenko Polhukam, Mahfud MD (foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/02/19/337/2170850/ini-alasan-mahfud-md-usulkan-polsek-tak-lagi-lakukan-penyelidikan-penyidikan-IkerdqpFM3.jpg JAKARTA - Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud MD mengungkap alasan pengusulan agar kepolisian tingkat sektor (Polsek) tak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan usulan tersebut disampaikan pada Presiden Joko Widodo. Mahfud melihat selama ini Polsek bekerja dengan sistem kejar target. Alhasil, Polsek kerap kali menyelesaikan kasus dengan pendekatan pidana padahal masih bisa dilakukan perdamaian. "Karena polsek ini sering pakai sistem target. Kalau tidak menemukan kasus pidana lalu dianggap tidak bekerja," kata Mahfud usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/2/2020).  Baca juga: Mahfud MD Usul Polsek Tak Lagi Lakukan Penyelidikan-Penyidikan "Lalu (kasus) yang kecil-kecil yang harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, dan kekeluargaan, itu lebih ditonjolkan. Seharusnya itu yang ditonjolkan sehingga polsek tidak cari-cari perkara," tandas dia. Atas penilaian itu, Mahfud selaku Ketua Kompolnas mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar Polsek tak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polsek diminta membangun ketertiban dan pengayoman masyarakat.  Baca juga: Sambangi Mako Batalyon Blora, Kabaharkam Tegaskan TNI-Polri Bersinergi Kawal NKRI "Soal kasus pidana nanti ke polres kota dan kabupaten. Ini yang penting untuk struktur kepolisian agar pendekatan restorative justice-nya, pendekatan pengayoman dan ketertiban masyarakat lebih ditingkatkan tanpa terlalu banyak ikut campur urusan hukum pidana kalau polsek," tutur Mantan Ketua MK itu. Mahfud menambahkan, kejaksaan dan pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten/kota. Karena itu, fungsi hukum pidana di tingkat sektor atau Polsek sebaiknya diberikan saja pada tingkat Polres. Meski demikian, ia mengatakan usulan Kompolnas ini akan diolah lebih lanjut oleh Presiden Jokowi. "Karena kejaksaan dan pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten/kota. Kenapa kok polsek ikut-ikutan? Meski begitu ini masih akan diolah lebih lanjut," tutup Mahfud. JAKARTA - Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud MD mengungkap alasan pengusulan agar kepolisian tingkat sektor (Polsek) tak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan usulan tersebut disampaikan pada Presiden Joko Widodo. Mahfud melihat selama ini Polsek bekerja dengan sistem kejar target. Alhasil, Polsek kerap kali menyelesaikan kasus dengan pendekatan pidana padahal masih bisa dilakukan perdamaian. "Karena polsek ini sering pakai sistem target. Kalau tidak menemukan kasus pidana lalu dianggap tidak bekerja," kata Mahfud usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/2/2020).  Baca juga: Mahfud MD Usul Polsek Tak Lagi Lakukan Penyelidikan-Penyidikan "Lalu (kasus) yang kecil-kecil yang harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, dan kekeluargaan, itu lebih ditonjolkan. Seharusnya itu yang ditonjolkan sehingga polsek tidak cari-cari perkara," tandas dia. Atas penilaian itu, Mahfud selaku Ketua Kompolnas mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar Polsek tak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polsek diminta membangun ketertiban dan pengayoman masyarakat.  Baca juga: Sambangi Mako Batalyon Blora, Kabaharkam Tegaskan TNI-Polri Bersinergi Kawal NKRI "Soal kasus pidana nanti ke polres kota dan kabupaten. Ini yang penting untuk struktur kepolisian agar pendekatan restorative justice-nya, pendekatan pengayoman dan ketertiban masyarakat lebih ditingkatkan tanpa terlalu banyak ikut campur urusan hukum pidana kalau polsek," tutur Mantan Ketua MK itu. Mahfud menambahkan, kejaksaan dan pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten/kota. Karena itu, fungsi hukum pidana di tingkat sektor atau Polsek sebaiknya diberikan saja pada tingkat Polres. Meski demikian, ia mengatakan usulan Kompolnas ini akan diolah lebih lanjut oleh Presiden Jokowi. "Karena kejaksaan dan pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten/kota. Kenapa kok polsek ikut-ikutan? Meski begitu ini masih akan diolah lebih lanjut," tutup Mahfud.