Dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga di dalam Pasal 85-89 tertuliskan, kewajiban keluarga untuk wajib lapor.https://news.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171255/ruu-ketahanan-keluarga-mengatur-pelaku-penyimpangan-seks-wajib-laporidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171255/ruu-ketahanan-keluarga-mengatur-pelaku-penyimpangan-seks-wajib-laporhttps://news.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171255/ruu-ketahanan-keluarga-mengatur-pelaku-penyimpangan-seks-wajib-laporKamis 20 Februari 2020 08:30 WIBHarits Tryan AkhmadFoto Ilustrasi shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2020/02/20/337/2171255/ruu-ketahanan-keluarga-mengatur-pelaku-penyimpangan-seks-wajib-lapor-YlVVLqSOL5.jpgJAKARTA - Dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga di dalam Pasal 85-89 tertuliskan, kewajiban keluarga untuk wajib lapor dan melakukan rehabilitasi bagi anggota keluarga yang memiliki penyimpangan seksual. Bahkan anggota keluarga wajib melaporkan kepada lembaga berwenang yang akan ditunjuk untuk mengurus penyimpangan seksual. Sebagaimana yang tertuang di Pasal 85 mengatur untuk melakukan penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual. Berikut bunyi pasalnya: Pasal 85 Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa: a. rehabilitasi sosial; b. rehabilitasi psikologis; c. bimbingan rohani; dan/atau d. rehabilitasi medis. Kemudian di dalam Pasal 86, keluarga yang mengalami krisis keluarga disebabkan oleh penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Begini isi pasalnya: Pasal 86 Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. Lebih jauh dalam Pasal 87, setiap orang yang mengalami penyimpangan seksual juga wajib melaporkan diri. Begini kutipan pasal tersebut: Pasal 87 Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. Selain itu, di Pasal 88-89 mengatur tentang lembaga rehabilitasi yang memberikan penanganan serta ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor. Pasal 88 Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh badan yang menangani ketahanan keluarga. Pasal 89 Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah. JAKARTA - Dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga di dalam Pasal 85-89 tertuliskan, kewajiban keluarga untuk wajib lapor dan melakukan rehabilitasi bagi anggota keluarga yang memiliki penyimpangan seksual. Bahkan anggota keluarga wajib melaporkan kepada lembaga berwenang yang akan ditunjuk untuk mengurus penyimpangan seksual. Sebagaimana yang tertuang di Pasal 85 mengatur untuk melakukan penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual. Berikut bunyi pasalnya: Pasal 85 Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf f berupa: a. rehabilitasi sosial; b. rehabilitasi psikologis; c. bimbingan rohani; dan/atau d. rehabilitasi medis. Kemudian di dalam Pasal 86, keluarga yang mengalami krisis keluarga disebabkan oleh penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Begini isi pasalnya: Pasal 86 Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. Lebih jauh dalam Pasal 87, setiap orang yang mengalami penyimpangan seksual juga wajib melaporkan diri. Begini kutipan pasal tersebut: Pasal 87 Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. Selain itu, di Pasal 88-89 mengatur tentang lembaga rehabilitasi yang memberikan penanganan serta ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor. Pasal 88 Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh badan yang menangani ketahanan keluarga. Pasal 89 Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah.