Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati informasi lokasi persembunyian mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadihttps://news.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171436/kpk-kantongi-informasi-3-lokasi-persembunyian-nurhadi-csidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171436/kpk-kantongi-informasi-3-lokasi-persembunyian-nurhadi-cshttps://news.okezone.com/read/2020/02/20/337/2171436/kpk-kantongi-informasi-3-lokasi-persembunyian-nurhadi-csKamis 20 Februari 2020 13:51 WIBArie Dwi SatrioIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2020/02/20/337/2171436/kpk-kantongi-informasi-3-lokasi-persembunyian-nurhadi-cs-FCKRDyGs65.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati informasi lokasi persembunyian mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, yang kini telah ditetapkan sebagai buronan. Ada 3 lokasi persembunyian Nurhadi yang sudah dikantongi KPK. Hal itu diungkapkan Plt Jubir KPK, Ali Fikri menanggapi adanya informasi dari Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar. Haris menyebut bahwa Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono berada di salah satu apartemen mewah di Jakarta. "Penyidik pasti menelusuri (informasi) itu bahkan tidak hanya 1 tempat. 3 bahkan lebih dari 3 tempat. Kalau info yang di Jakarta, itu hanya salah satunya. Kami pastikan tidak hanya 1 tempat. Tidak hanya di Jakarta, di luar Jakarta juga," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2020). Baca Juga: Polri Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Sembunyikan Nurhadi Dari informasi yang diterima KPK, lokasi persembunyian Nurhadi dikabarkan bukan hanya di Jakarta. Sayangnya, Ali enggan membeberkan lokasi rinci keberadaan Nurhadi Cs. KPK saat ini masih melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi itu. "Kami melakukan pemantauan. Tapi detailnya dimana tidak bisa diberi tahu," ujarnya. Sekadar informasi, KPK telah meminta bantuan Polri untuk memasukkan tiga nama tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016 kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ketiganya yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto. Nurhadi, Rezky, dan Hiendra tercatat sudah tiga kali mangkir alias tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya mangkir setelah dipanggil secara patut baik sebagai saksi maupun tersangka. KPK kemudian mengambil langkah tegas terhadap ketiganya menetapkan sebagai buronan. Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Terkait kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA. Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp33,1 miliar. Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar. Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsidair Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati informasi lokasi persembunyian mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, yang kini telah ditetapkan sebagai buronan. Ada 3 lokasi persembunyian Nurhadi yang sudah dikantongi KPK. Hal itu diungkapkan Plt Jubir KPK, Ali Fikri menanggapi adanya informasi dari Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar. Haris menyebut bahwa Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono berada di salah satu apartemen mewah di Jakarta. "Penyidik pasti menelusuri (informasi) itu bahkan tidak hanya 1 tempat. 3 bahkan lebih dari 3 tempat. Kalau info yang di Jakarta, itu hanya salah satunya. Kami pastikan tidak hanya 1 tempat. Tidak hanya di Jakarta, di luar Jakarta juga," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2020). Baca Juga: Polri Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Sembunyikan Nurhadi Dari informasi yang diterima KPK, lokasi persembunyian Nurhadi dikabarkan bukan hanya di Jakarta. Sayangnya, Ali enggan membeberkan lokasi rinci keberadaan Nurhadi Cs. KPK saat ini masih melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi itu. "Kami melakukan pemantauan. Tapi detailnya dimana tidak bisa diberi tahu," ujarnya. Sekadar informasi, KPK telah meminta bantuan Polri untuk memasukkan tiga nama tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016 kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ketiganya yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto. Nurhadi, Rezky, dan Hiendra tercatat sudah tiga kali mangkir alias tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya mangkir setelah dipanggil secara patut baik sebagai saksi maupun tersangka. KPK kemudian mengambil langkah tegas terhadap ketiganya menetapkan sebagai buronan. Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Terkait kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA. Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp33,1 miliar. Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar. Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsidair Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.