Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono menyakini kejadian tewasnya 10 siswa SMPNegeri 1 Turi, Sleman.https://news.okezone.com/read/2020/02/24/510/2173475/gubernur-diy-sesalkan-tragedi-smpn-1-turiidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/24/510/2173475/gubernur-diy-sesalkan-tragedi-smpn-1-turihttps://news.okezone.com/read/2020/02/24/510/2173475/gubernur-diy-sesalkan-tragedi-smpn-1-turiSenin 24 Februari 2020 22:01 WIBKuntadiFoto: Okezone.comhttps://img.okezone.com/content/2020/02/24/510/2173475/gubernur-diy-sesalkan-tragedi-smpn-1-turi-HPU6OZQp0d.jpgYOGYAKARTA - Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono menyakini kejadian tewasnya 10 siswa SMPNegeri 1 Turi, Sleman, tidak lepas dari tanggungjawab dari kepala sekolah. Sebagai penanggungjawab sekolah, dia pasti tahu dan harus bertanggungjawab. “Kepala sekolah pasti kena,” jelas Sultan kepada wartawan di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (24/2/2020). Sultan yakin, kepala sekolah menghetahui kegiatan yang ada. Dia pasti akan mengizinkan atau tidak. Karena secara administrasi, dia harus melaksanakan. Tidak mungkin aktivitas sebanyak itu kepala sekolah tidak mengetahui. “Tidak mungkin kalau kepala sekolah tidak tahu,” sambungnya.  Baca juga: Polisi Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Susur Sungai SMPN 1 Turi Sultan justru merasa aneh, jika kemudian kepala sekolah berkilah tidak tahu. Semestinya ikut bertanggungjawab dan jangan membuat alasan di luar logika. Kejadian susur sungai, semestiya dipahami oleh para pembina. Mereka harusnya sadar dengan membawa anak semacam itu ada potensi bahaya. “Masalahnya itu, mestinya mereka itu paham, pembina paham. Ini anak SMP. Kenapa di musim hujan. Itu alasannya apa,” terang Sultan.  Baca juga: Aksi Heroik Mbah Sudiro Selamatkan Siswa SMPN 1 Turi hingga Terluka Terkait dengan surat edaran, larangan aktivitas di sungai, Sultan mengaku belum menandatanganinya. Namun BPBD sudah mengeluarkan imbauan agar tidak berada di sungai. Begitu juga dengan kegiatan wisata yang ada di jalur sungai untuk bisa lebih waspada. “Tidak perlu tutup, tetapi harus tahu jangan di sungai,” jelasnya. Sultan juga tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada PNS yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dia tidak memiliki kewenangan untuk terlibat lebih jauh. Termasuk dalam aturan tidak ada kewajiban menyediakan penasehat hukum. “Kita tunggu kepastiannya dulu, pemberhentian itu ada prosesnya," pungkasnya.YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono menyakini kejadian tewasnya 10 siswa SMPNegeri 1 Turi, Sleman, tidak lepas dari tanggungjawab dari kepala sekolah. Sebagai penanggungjawab sekolah, dia pasti tahu dan harus bertanggungjawab. “Kepala sekolah pasti kena,” jelas Sultan kepada wartawan di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (24/2/2020). Sultan yakin, kepala sekolah menghetahui kegiatan yang ada. Dia pasti akan mengizinkan atau tidak. Karena secara administrasi, dia harus melaksanakan. Tidak mungkin aktivitas sebanyak itu kepala sekolah tidak mengetahui. “Tidak mungkin kalau kepala sekolah tidak tahu,” sambungnya.  Baca juga: Polisi Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Susur Sungai SMPN 1 Turi Sultan justru merasa aneh, jika kemudian kepala sekolah berkilah tidak tahu. Semestinya ikut bertanggungjawab dan jangan membuat alasan di luar logika. Kejadian susur sungai, semestiya dipahami oleh para pembina. Mereka harusnya sadar dengan membawa anak semacam itu ada potensi bahaya. “Masalahnya itu, mestinya mereka itu paham, pembina paham. Ini anak SMP. Kenapa di musim hujan. Itu alasannya apa,” terang Sultan.  Baca juga: Aksi Heroik Mbah Sudiro Selamatkan Siswa SMPN 1 Turi hingga Terluka Terkait dengan surat edaran, larangan aktivitas di sungai, Sultan mengaku belum menandatanganinya. Namun BPBD sudah mengeluarkan imbauan agar tidak berada di sungai. Begitu juga dengan kegiatan wisata yang ada di jalur sungai untuk bisa lebih waspada. “Tidak perlu tutup, tetapi harus tahu jangan di sungai,” jelasnya. Sultan juga tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada PNS yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dia tidak memiliki kewenangan untuk terlibat lebih jauh. Termasuk dalam aturan tidak ada kewajiban menyediakan penasehat hukum. “Kita tunggu kepastiannya dulu, pemberhentian itu ada prosesnya," pungkasnya.