Mahfud MD mengaku, tidak membahas kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.https://news.okezone.com/read/2020/02/25/337/2173927/mahfud-md-tak-bahas-kasus-pelanggaran-ham-saat-rapat-soal-papuaidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/25/337/2173927/mahfud-md-tak-bahas-kasus-pelanggaran-ham-saat-rapat-soal-papuahttps://news.okezone.com/read/2020/02/25/337/2173927/mahfud-md-tak-bahas-kasus-pelanggaran-ham-saat-rapat-soal-papuaSelasa 25 Februari 2020 16:41 WIBFahreza RizkyMenko Polhukam, Mahfud MD (foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/02/25/337/2173927/mahfud-md-tak-bahas-kasus-pelanggaran-ham-saat-rapat-soal-papua-9reIqpozwD.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku, tidak membahas kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua saat menggelar rapat antar kementerian/lembaga di kantornya, siang tadi. Rapat antar kementerian/lembaga di Kemenko Polhukam siang tadi membahas percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017. "Enggak, enggak (membahas kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua)," ucap Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Baca juga: Dikasih Data Pelanggaran HAM Papua oleh BEM UI, Mahfud: Enggak Dijelaskan Kasusnya Mahfud menuturkan, pertemuan tersebut adalah kegiatan rutin agar pembangunan di Papua lebih terkoordinasi dan komprehensif. "Supaya lebih terkoordinasi dan komprehensif, tidak sektoral gitu. Setiap sektor saling berkoordinasi karena sebenarnya untuk Papua itu programnya bagus dan anggarannya besar sehingga perlu dikoordinasikan akan lebih tampak," tutur Mahfud.  Baca juga: Tampilkan Dokumen soal Papua dari Veronica Koman, Mahfud MD: Tidak Ada Apa-apanya Sebelumnya, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pertemuan dengan Mahfud siang tadi guna membahas Inpres Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. "Sebenarnya ini normal saja karena Inpres 9/2017 sudah selesai 2019 kemarin. Ini melanjutkan saja bahwa salah satu fokus presiden tentang Papua adalah soal membangun kesejahteraan Papua," tutur Dani.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku, tidak membahas kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua saat menggelar rapat antar kementerian/lembaga di kantornya, siang tadi. Rapat antar kementerian/lembaga di Kemenko Polhukam siang tadi membahas percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017. "Enggak, enggak (membahas kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua)," ucap Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Baca juga: Dikasih Data Pelanggaran HAM Papua oleh BEM UI, Mahfud: Enggak Dijelaskan Kasusnya Mahfud menuturkan, pertemuan tersebut adalah kegiatan rutin agar pembangunan di Papua lebih terkoordinasi dan komprehensif. "Supaya lebih terkoordinasi dan komprehensif, tidak sektoral gitu. Setiap sektor saling berkoordinasi karena sebenarnya untuk Papua itu programnya bagus dan anggarannya besar sehingga perlu dikoordinasikan akan lebih tampak," tutur Mahfud.  Baca juga: Tampilkan Dokumen soal Papua dari Veronica Koman, Mahfud MD: Tidak Ada Apa-apanya Sebelumnya, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pertemuan dengan Mahfud siang tadi guna membahas Inpres Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. "Sebenarnya ini normal saja karena Inpres 9/2017 sudah selesai 2019 kemarin. Ini melanjutkan saja bahwa salah satu fokus presiden tentang Papua adalah soal membangun kesejahteraan Papua," tutur Dani.