Namun, Wapres mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah Indonesia selalu berupaya melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi.https://news.okezone.com/read/2020/02/28/337/2175506/wapres-ma-ruf-amin-hormati-keputusan-arab-saudi-hentikan-sementara-umrahidhttps://news.okezone.com/read/2020/02/28/337/2175506/wapres-ma-ruf-amin-hormati-keputusan-arab-saudi-hentikan-sementara-umrahhttps://news.okezone.com/read/2020/02/28/337/2175506/wapres-ma-ruf-amin-hormati-keputusan-arab-saudi-hentikan-sementara-umrahJum'at 28 Februari 2020 13:42 WIBSarah HutagaolWapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/02/28/337/2175506/wapres-ma-ruf-amin-hormati-keputusan-arab-saudi-stop-sementara-umrah-nKvPaGfcAW.JPGJAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengimbau semua pihak menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi yang memberhentikan sementara pelaksanaan umrah. Langkah itu dilakukan lantaran kekhawatiran akan penyebaran virus Korona. "Mereka tentu ingin menjaga negaranya agar tak terpapar. Salah satunya dengan cara menutup akses dari luar. Termasuk umrah. Kita hormati keputusan itu," ucap Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020). Lebih lanjut, dia juga menyadari bahwa penghentian ibadah umrah untuk sementara ini mengakibatkan kerugian, seperti yang dialami oleh pengusaha ataupun para biro perjalanan umrah. Kembali lagi, dirinya juga meminta agar keputusan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi tersebut dihormati. Selain itu, ia berharap para jamaah yang tengah menjalani umrah di sana dapat menyelesaikan ibadahnya dengan baik. "Tentu dampaknya terhadap pengusaha-pengusaha, kepada biro-biro perjalanan, bahkan ada negara yang surplus sekarang minus. Itu, ini lah karena pengaruh virus korona," terangnya. Namun, Wapres mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah Indonesia selalu berupaya melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk bisa memberangkatkan jamaah asal Indonesia. "Ya, negosiasi itu terus dilakunkan tentu. Tetapi kewenangan ada di Saudi. Itu kedaulatan mereka saya kira kita menghormatilah," tutupnya.Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun Twitternya pada Rabu, 26 Februari 2020 menyebutkan bahwa visa turis warga dari negara-negara di mana virus korona sedang merebak, untuk sementara juga ditangguhkan. Kebijakan penangguhan juga diberlakukan bagi mereka yang ingin bepergian dari dan menuju ke negara kerajaan itu dengan menggunakan kartu identitas nasional.JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengimbau semua pihak menghormati keputusan pemerintah Arab Saudi yang memberhentikan sementara pelaksanaan umrah. Langkah itu dilakukan lantaran kekhawatiran akan penyebaran virus Korona. "Mereka tentu ingin menjaga negaranya agar tak terpapar. Salah satunya dengan cara menutup akses dari luar. Termasuk umrah. Kita hormati keputusan itu," ucap Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020). Lebih lanjut, dia juga menyadari bahwa penghentian ibadah umrah untuk sementara ini mengakibatkan kerugian, seperti yang dialami oleh pengusaha ataupun para biro perjalanan umrah. Kembali lagi, dirinya juga meminta agar keputusan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi tersebut dihormati. Selain itu, ia berharap para jamaah yang tengah menjalani umrah di sana dapat menyelesaikan ibadahnya dengan baik. "Tentu dampaknya terhadap pengusaha-pengusaha, kepada biro-biro perjalanan, bahkan ada negara yang surplus sekarang minus. Itu, ini lah karena pengaruh virus korona," terangnya. Namun, Wapres mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah Indonesia selalu berupaya melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk bisa memberangkatkan jamaah asal Indonesia. "Ya, negosiasi itu terus dilakunkan tentu. Tetapi kewenangan ada di Saudi. Itu kedaulatan mereka saya kira kita menghormatilah," tutupnya.Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun Twitternya pada Rabu, 26 Februari 2020 menyebutkan bahwa visa turis warga dari negara-negara di mana virus korona sedang merebak, untuk sementara juga ditangguhkan. Kebijakan penangguhan juga diberlakukan bagi mereka yang ingin bepergian dari dan menuju ke negara kerajaan itu dengan menggunakan kartu identitas nasional.