Aan melaporkan perkembangan penyusunan omnibus law soal kelautan Indonesia.https://news.okezone.com/read/2020/03/03/337/2177464/kabakamla-temui-mahfud-md-bahas-omnibus-law-kelautanidhttps://news.okezone.com/read/2020/03/03/337/2177464/kabakamla-temui-mahfud-md-bahas-omnibus-law-kelautanhttps://news.okezone.com/read/2020/03/03/337/2177464/kabakamla-temui-mahfud-md-bahas-omnibus-law-kelautanSelasa 03 Maret 2020 15:23 WIBFakhrizal Fakhri Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia (Foto: Okezone/Fakhrizal Fakhri)https://img.okezone.com/content/2020/03/03/337/2177464/kabakamla-temui-mahfud-md-bahas-omnibus-law-kelautan-HpGxh0zm00.jpgJAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia membahas omnibus law saat bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Dalam pertemuan tertutup itu, Aan melaporkan perkembangan penyusunan omnibus law soal kelautan Indonesia. "Tentunya saya sebagai Kabakamla berada di bawah koordinator beliau (Mahfud MD). Jadi, saya melaporkan perkembangan untuk perundang-undangan atau omnibus law masalah penegakan hukum, itu saja yang saya laporkan, lain-lain tidak ada," tutur Aan Kurnia. Baca Juga: Omnibus Law Dibutuhkan karena Ada 43.511 Peraturan Saling Tumpang Tindih Aan tak merinci membahas apa saja dengan Mahfud MD. Ia hanya menyebut bahwa penyusunan draf omnibus law nantinya akan menjadikan Bakamla menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum di laut Indonesia. "Masih proses, mohon doanya semoga cepat selesai. Jadi, nanti keamanan laut lebih simpel dan hanya satu lembaga saja yang menangani‎," tuturnya. Baca Juga: KLHK Bantah RUU Omnibus Law Hapus Tanggung Jawab Perusahaan di Kasus KarhutlaJAKARTA - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia membahas omnibus law saat bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Dalam pertemuan tertutup itu, Aan melaporkan perkembangan penyusunan omnibus law soal kelautan Indonesia. "Tentunya saya sebagai Kabakamla berada di bawah koordinator beliau (Mahfud MD). Jadi, saya melaporkan perkembangan untuk perundang-undangan atau omnibus law masalah penegakan hukum, itu saja yang saya laporkan, lain-lain tidak ada," tutur Aan Kurnia. Baca Juga: Omnibus Law Dibutuhkan karena Ada 43.511 Peraturan Saling Tumpang Tindih Aan tak merinci membahas apa saja dengan Mahfud MD. Ia hanya menyebut bahwa penyusunan draf omnibus law nantinya akan menjadikan Bakamla menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum di laut Indonesia. "Masih proses, mohon doanya semoga cepat selesai. Jadi, nanti keamanan laut lebih simpel dan hanya satu lembaga saja yang menangani‎," tuturnya. Baca Juga: KLHK Bantah RUU Omnibus Law Hapus Tanggung Jawab Perusahaan di Kasus Karhutla