Komisi VIII DPR RI meminta Kemenag melindungi dan memberi jaminan kepada calon jamaah umrah yang belum bisa berangkat ke Arab Saudi.https://news.okezone.com/read/2020/03/04/337/2177923/kemenag-harus-lindungi-jamaah-umrah-terdampak-kebijakan-arab-saudiidhttps://news.okezone.com/read/2020/03/04/337/2177923/kemenag-harus-lindungi-jamaah-umrah-terdampak-kebijakan-arab-saudihttps://news.okezone.com/read/2020/03/04/337/2177923/kemenag-harus-lindungi-jamaah-umrah-terdampak-kebijakan-arab-saudiRabu 04 Maret 2020 12:11 WIBAchmad Fardiansyah Ace Hasan Syadzily (Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/03/04/337/2177923/kemenag-harus-lindungi-jamaah-umrah-terdampak-kebijakan-arab-saudi-hXhLqWcEdh.jpgJAKARTA - Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama melindungi dan memberi jaminan kepada para calon jamaah umrah yang terdampak penutupan sementara jalur dari berbagai negara oleh pemerintah Arab Saudi karena khawatir virus korona atau Covid-19. “Sekaarang yang harus dilakukan pemerintah Indonesia terutama Kemenag RI memberikan jaminan kepada calon jamaah umrah,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kepada Okezone, Rabu (4/3/2020). Politikus Golkar itu juga meminta Kemenag RI memberikan pengertian kepada seluruh calon jamaah yang belum bisa berangkat umrah karena ada kebijakan dari pemerintah Saudi, agar tidak menimbulkan keresahan. Calon jamaah umrah tertahan di Bandara Soetta karena ditolak Arab Saudi (Okezone.com) “Pertama tentu memberikan pengertian ya kepada calon jamaah, bahwa ini semata-semata disebabkan kerena kekhawatiran penyebaran virus korona. Dan ini untuk menjaga dan demi kebaikan untuk kita semua,” tuturnya. Baca juga: DPR Minta Pemerintah Dekati Arab Saudi agar Jamaah Indonesia Bisa Umrah Selain itu, Ace juga meminta pemerintah mengawal sekaligus memberikan kepastian kepada calon jamaah umrah apakah mereka akan dijadwalkan ulang pemberangkatannya tanpa dipungut biaya lagi atau dikembalikan uang yang sudah disetor ke biro perjalanan umrah (travel). “Pemerintah harus menjamin kepada jamaah umrah untuk, jika mau refund maka kepada pihak travel mengembalikan atau jika mau reschedule atau menjadwalkan ulang ya dipastikan juga bahwa dia berangkat tanpa ada pungutan apapun,” tutupnya. JAKARTA - Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama melindungi dan memberi jaminan kepada para calon jamaah umrah yang terdampak penutupan sementara jalur dari berbagai negara oleh pemerintah Arab Saudi karena khawatir virus korona atau Covid-19. “Sekaarang yang harus dilakukan pemerintah Indonesia terutama Kemenag RI memberikan jaminan kepada calon jamaah umrah,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kepada Okezone, Rabu (4/3/2020). Politikus Golkar itu juga meminta Kemenag RI memberikan pengertian kepada seluruh calon jamaah yang belum bisa berangkat umrah karena ada kebijakan dari pemerintah Saudi, agar tidak menimbulkan keresahan. Calon jamaah umrah tertahan di Bandara Soetta karena ditolak Arab Saudi (Okezone.com) “Pertama tentu memberikan pengertian ya kepada calon jamaah, bahwa ini semata-semata disebabkan kerena kekhawatiran penyebaran virus korona. Dan ini untuk menjaga dan demi kebaikan untuk kita semua,” tuturnya. Baca juga: DPR Minta Pemerintah Dekati Arab Saudi agar Jamaah Indonesia Bisa Umrah Selain itu, Ace juga meminta pemerintah mengawal sekaligus memberikan kepastian kepada calon jamaah umrah apakah mereka akan dijadwalkan ulang pemberangkatannya tanpa dipungut biaya lagi atau dikembalikan uang yang sudah disetor ke biro perjalanan umrah (travel). “Pemerintah harus menjamin kepada jamaah umrah untuk, jika mau refund maka kepada pihak travel mengembalikan atau jika mau reschedule atau menjadwalkan ulang ya dipastikan juga bahwa dia berangkat tanpa ada pungutan apapun,” tutupnya.