Mantan Sekjen Kemendagri ini mengatakan Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan.https://news.okezone.com/read/2020/03/09/337/2180723/menteri-siti-pak-jokowi-sangat-tegas-pada-permasalahan-lingkunganidhttps://news.okezone.com/read/2020/03/09/337/2180723/menteri-siti-pak-jokowi-sangat-tegas-pada-permasalahan-lingkunganhttps://news.okezone.com/read/2020/03/09/337/2180723/menteri-siti-pak-jokowi-sangat-tegas-pada-permasalahan-lingkunganSenin 09 Maret 2020 21:30 WIBAdi RianghepatFoto: Biro Pers Setpreshttps://img.okezone.com/content/2020/03/09/337/2180723/menteri-siti-pak-jokowi-sangat-tegas-pada-permasalahan-lingkungan-UoDW9lhUGy.jpgLOMBOK - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan bahwa Presiden Jokowi kini sangat tegas jika ada permasalahan yang menyangkut soal lingkungan hidup. ''Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam," jelas Menteri Siti saat membuka acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, di Lombok, NTB, Senin (9/3/2020). Mantan Sekjen Kemendagri ini mengatakan Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstrem-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017. "Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin teknis pencemaran dan Amdal saja, tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,'' katanya. Menteri Siti juga meminta seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan sebanyak 126 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk bersinergi dengan Kementerian LHK. Baca Juga: Menteri LHK Terkesan Ada Alat Ubah 30 Ton Sampah Jadi Bahan Bakar ''Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antar dinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di Kabupaten, pakai kekuatan Provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan Kementerian. Akan saya kawal langsung ke Dirjen-dirjennya,'' tegas Menteri Siti Nurbaya. KLHK, jelas Siti, sangat terbuka membantu Pemda menyelesaikan persoalan di daerah. Kolaborasi itu dengan pemanfaatan pembangunan infrastruktur pemantauan pemulihan lingkungan hidup secara online dan terintegrasi. Kini, Indonesia memiliki infrastuktur yang dapat memantau kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan, kualitas air laut dan kualitas lingkungan hidup secara real time. Untuk memantau kualitas air, pemerintah punya Onlimo yakni sistem monitoring kualitas air secara kontinyu dan realtime, Sistem informasi kualitas air laut (Sikal), SiMATAG 0.4M yakni sistem informasi muka air tanah gambut, sistem informasi pemantauan emisi industri (Sispek), Sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus dan dalam jaringan (Sparing). Selain itu telah dibangun sistem pemantauan kualitas udara secara kontinue dan real time (AQMS), dan sistem informasi pelaporan elektrik perizinan bidang lingkungan hidup bagi usaha atau kegiatan (Simple). Pemulihan kerusakan pada lahan akses terbuka selama empat tahun terakhir, telah membuat indeks kualitas tutupan lahan nasional meningkat dari 58,55 pada 2015 menjadi 62 pada 2019. Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah mengatakan pihaknya menjadikan lingkungan sebagai pondasi penting pembangunan daerah. Salah satunya dengan menetapkan target ambisius 2023 dapat mengelola 70 persen sampah, dan 30 persen melalui pengurangan. ''Ada 996 desa yang sudah menganggarkan Bank Sampah. Kami terus edukasi bahwa sampah bukan sumber musibah tapi berkah kalau dikelola dengan baik. Terimakasih KLHK sangat responsif sehingga kami semakin semangat untuk mencapai target-target kerja yang dicanangkan,'' kata Sitti. Sementara itu Dirjen PPKL, RM Karliansyah mengatakan Rakernis PPKL diikuti 289 peserta dari eselon I KLHK, UPT, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dunia usaha, BUMN, Pemda, NGO, dan gerakan masyarakat penggerak lingkungan di tingkat tapak. Pelaksanaan Rakernis akan berlangsung hingga Kamis 12 Maret. “Dengan Rakernis ini, harapan kami terbentuk berbagai kegiatan daerah ditandai dengan meningkatnya nilai Indek Kualitas Likungkungan Hidup (IKLH) dan tema Rakernis tahun 2020 ini kita sebut Tingkatkan IKLH, Pulihkan Kualitas Lingkungan ini sangat relevan,” ujar Karliansyah. LOMBOK - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan bahwa Presiden Jokowi kini sangat tegas jika ada permasalahan yang menyangkut soal lingkungan hidup. ''Sekarang Presiden Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam," jelas Menteri Siti saat membuka acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, di Lombok, NTB, Senin (9/3/2020). Mantan Sekjen Kemendagri ini mengatakan Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstrem-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017. "Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin teknis pencemaran dan Amdal saja, tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,'' katanya. Menteri Siti juga meminta seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan sebanyak 126 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk bersinergi dengan Kementerian LHK. Baca Juga: Menteri LHK Terkesan Ada Alat Ubah 30 Ton Sampah Jadi Bahan Bakar ''Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antar dinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di Kabupaten, pakai kekuatan Provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan Kementerian. Akan saya kawal langsung ke Dirjen-dirjennya,'' tegas Menteri Siti Nurbaya. KLHK, jelas Siti, sangat terbuka membantu Pemda menyelesaikan persoalan di daerah. Kolaborasi itu dengan pemanfaatan pembangunan infrastruktur pemantauan pemulihan lingkungan hidup secara online dan terintegrasi. Kini, Indonesia memiliki infrastuktur yang dapat memantau kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan, kualitas air laut dan kualitas lingkungan hidup secara real time. Untuk memantau kualitas air, pemerintah punya Onlimo yakni sistem monitoring kualitas air secara kontinyu dan realtime, Sistem informasi kualitas air laut (Sikal), SiMATAG 0.4M yakni sistem informasi muka air tanah gambut, sistem informasi pemantauan emisi industri (Sispek), Sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus dan dalam jaringan (Sparing). Selain itu telah dibangun sistem pemantauan kualitas udara secara kontinue dan real time (AQMS), dan sistem informasi pelaporan elektrik perizinan bidang lingkungan hidup bagi usaha atau kegiatan (Simple). Pemulihan kerusakan pada lahan akses terbuka selama empat tahun terakhir, telah membuat indeks kualitas tutupan lahan nasional meningkat dari 58,55 pada 2015 menjadi 62 pada 2019. Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah mengatakan pihaknya menjadikan lingkungan sebagai pondasi penting pembangunan daerah. Salah satunya dengan menetapkan target ambisius 2023 dapat mengelola 70 persen sampah, dan 30 persen melalui pengurangan. ''Ada 996 desa yang sudah menganggarkan Bank Sampah. Kami terus edukasi bahwa sampah bukan sumber musibah tapi berkah kalau dikelola dengan baik. Terimakasih KLHK sangat responsif sehingga kami semakin semangat untuk mencapai target-target kerja yang dicanangkan,'' kata Sitti. Sementara itu Dirjen PPKL, RM Karliansyah mengatakan Rakernis PPKL diikuti 289 peserta dari eselon I KLHK, UPT, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dunia usaha, BUMN, Pemda, NGO, dan gerakan masyarakat penggerak lingkungan di tingkat tapak. Pelaksanaan Rakernis akan berlangsung hingga Kamis 12 Maret. “Dengan Rakernis ini, harapan kami terbentuk berbagai kegiatan daerah ditandai dengan meningkatnya nilai Indek Kualitas Likungkungan Hidup (IKLH) dan tema Rakernis tahun 2020 ini kita sebut Tingkatkan IKLH, Pulihkan Kualitas Lingkungan ini sangat relevan,” ujar Karliansyah.