Demam berdarah dengue (DBD) terus saja mewabah di sejumlah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timurhttps://news.okezone.com/read/2020/03/10/340/2181297/gubernur-ntt-minta-pemda-lakukan-koordinasi-berjenjang-tangani-dbdidhttps://news.okezone.com/read/2020/03/10/340/2181297/gubernur-ntt-minta-pemda-lakukan-koordinasi-berjenjang-tangani-dbdhttps://news.okezone.com/read/2020/03/10/340/2181297/gubernur-ntt-minta-pemda-lakukan-koordinasi-berjenjang-tangani-dbdSelasa 10 Maret 2020 20:32 WIBAdi RianghepatIlustrasi Nyamuk Demam Berdarah (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/03/10/340/2181297/gubernur-ntt-minta-pemda-lakukan-koordinasi-berjenjang-tangani-dbd-osM1Hhhe02.jpgKUPANG - Demam berdarah dengue (DBD) terus saja mewabah di sejumlah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Selasa 10 Maret sudah terjadi 34 kematian dengan jumlah kasus hampir memcapai 3.000 penderita. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Sikka di Pulau Flores menempati posisi tertinggi kematian berjumlah 14 orang dan jumlah penderita mencapai 1.215 orang. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat angkat bicara. Politisi Partai NasDem itu mengeluarkan instruksi kepada seluruh (22) bupati dan wali kota untuk fokus tangani wabah tersebut. Dia bahkan meminta seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan koordinasi secara berjenjang untuk kelancaran penanganan kasus ini. "Koordinasi itu dimaksud untuk saling mengetahui potensi masalah di daerah sehingga pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan bisa segera mengambil alih solusi untuj masalah yang dialami," kata VBL sapaan Gubernur NTT melalui Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah (Setda) NTT, Marius Ardu Jelamu. Baca Juga: 2.826 Warga NTT Terjangkit DBD, 33 Orang Meninggal Dunia Salah satu contoh terkait peralatan, tenaga medis dan obat-obatan yang mungkin akan menjadi persoalan penyelesaian DBD di daerah. Jika koordinasi bisa lebih cair, maka semua soal itu dengan segera akan diselesaikan secara berjenjang hingga ke tingkat kementerian. Hal sama juga terkait biaya pengobatan bagi para pasien. Jika pasien tidak terjangkau BPJS maka harus dibicarakan agar dicari solusi dengan sejumlah kebijakan. Sehingga fokus pihak medis adalah pelayanan kesehatan kepada pasien. "Jangan lebih dahulu berpikir soal adnimiatrasi biaya dan lainnya. Fokus penanganan pasiennya. Hal lainnya akan kita carikan solusinya," tandasnya.Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Helermus mengaku penanganan pasien DBD di daerah itu sesuai prosedur operasional. Menurut dia semua pasien yang datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, langsung ditangani petugas medis yang ada. Dia mengatakan, semua pelayanan bagi pasien DBD di seluruh fasilitas kesehatan daerah itu tak berbayar alias gratis. "Pelayanan perawatan bagi pasien DBD di Kabupaten Sikka dilakukan cuma-cuma tanpa biaya. Ya hal itu karena daerah itu masih dalam status kejadian luar biasa atau KLB," katanya.KUPANG - Demam berdarah dengue (DBD) terus saja mewabah di sejumlah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Selasa 10 Maret sudah terjadi 34 kematian dengan jumlah kasus hampir memcapai 3.000 penderita. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Sikka di Pulau Flores menempati posisi tertinggi kematian berjumlah 14 orang dan jumlah penderita mencapai 1.215 orang. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat angkat bicara. Politisi Partai NasDem itu mengeluarkan instruksi kepada seluruh (22) bupati dan wali kota untuk fokus tangani wabah tersebut. Dia bahkan meminta seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan koordinasi secara berjenjang untuk kelancaran penanganan kasus ini. "Koordinasi itu dimaksud untuk saling mengetahui potensi masalah di daerah sehingga pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan bisa segera mengambil alih solusi untuj masalah yang dialami," kata VBL sapaan Gubernur NTT melalui Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah (Setda) NTT, Marius Ardu Jelamu. Baca Juga: 2.826 Warga NTT Terjangkit DBD, 33 Orang Meninggal Dunia Salah satu contoh terkait peralatan, tenaga medis dan obat-obatan yang mungkin akan menjadi persoalan penyelesaian DBD di daerah. Jika koordinasi bisa lebih cair, maka semua soal itu dengan segera akan diselesaikan secara berjenjang hingga ke tingkat kementerian. Hal sama juga terkait biaya pengobatan bagi para pasien. Jika pasien tidak terjangkau BPJS maka harus dibicarakan agar dicari solusi dengan sejumlah kebijakan. Sehingga fokus pihak medis adalah pelayanan kesehatan kepada pasien. "Jangan lebih dahulu berpikir soal adnimiatrasi biaya dan lainnya. Fokus penanganan pasiennya. Hal lainnya akan kita carikan solusinya," tandasnya.Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Helermus mengaku penanganan pasien DBD di daerah itu sesuai prosedur operasional. Menurut dia semua pasien yang datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, langsung ditangani petugas medis yang ada. Dia mengatakan, semua pelayanan bagi pasien DBD di seluruh fasilitas kesehatan daerah itu tak berbayar alias gratis. "Pelayanan perawatan bagi pasien DBD di Kabupaten Sikka dilakukan cuma-cuma tanpa biaya. Ya hal itu karena daerah itu masih dalam status kejadian luar biasa atau KLB," katanya.