Tito Karnavian mengimbau kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan agar tak gegabah.https://news.okezone.com/read/2020/03/17/337/2184768/mendagri-ke-anies-keputusan-lockdown-terkait-corona-itu-kewenangan-pusatidhttps://news.okezone.com/read/2020/03/17/337/2184768/mendagri-ke-anies-keputusan-lockdown-terkait-corona-itu-kewenangan-pusathttps://news.okezone.com/read/2020/03/17/337/2184768/mendagri-ke-anies-keputusan-lockdown-terkait-corona-itu-kewenangan-pusatSelasa 17 Maret 2020 16:40 WIBFadel PrayogaMendagri, Tito Karnavian saat jumpa pers di Balai Kota (foto: Okezone.com/Fadel)https://img.okezone.com/content/2020/03/17/337/2184768/mendagri-ke-anies-keputusan-lockdown-terkait-corona-itu-kewenangan-pusat-ck8U6T0k6c.jpgJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengimbau kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan agar tak gegabah ketika mengeluarkan kebijakan dalam penanganan virus corona (Covid-19). Salah satu contohnya seperti masalah penutupan wilayah atau lockdown. "Pak Gubernur menyampaikan langkah-langkah tentang pembatasan dalam rangka membendung penularan. Kita mengenal dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan," kata Tito setelah mengadakan rapat dengan Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (17/3/2020). Ia menjelaskan, dalam regulasi itu ada empat macam karantina dalam menangkal penyebaran sebuah wabah penyakit. Di antaranya ialah rumah, rumah sakit, wilayah, hingga sosial yang bersifat masif. "Nah ini untuk pembatasan wilayah, yang kadang kita sebut dengan istilah lockdown," ujarnya.   Sebelum menetapkan lockdown, kata Tito, ada tujuh aspek yang harus dipertimbangkan secara matang dalam menetapkan pembatasan wilayah. Namun sayangnya, ia tak menjelaskan secara rinci ihwal aspek-aspek itu. Menurut dia, karena ada banyak yang harus dipertimbangkan, maka pemerintah daerah tak berhak menetapkan lockdown. Bila mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang berhak memutuskan pembatasan wilayah adalah pemerintah pusat. "Untuk pembatasan, karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar, itu adalah menjadi kewenangan pusat," tegasnya.JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengimbau kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan agar tak gegabah ketika mengeluarkan kebijakan dalam penanganan virus corona (Covid-19). Salah satu contohnya seperti masalah penutupan wilayah atau lockdown. "Pak Gubernur menyampaikan langkah-langkah tentang pembatasan dalam rangka membendung penularan. Kita mengenal dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan," kata Tito setelah mengadakan rapat dengan Anies, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (17/3/2020). Ia menjelaskan, dalam regulasi itu ada empat macam karantina dalam menangkal penyebaran sebuah wabah penyakit. Di antaranya ialah rumah, rumah sakit, wilayah, hingga sosial yang bersifat masif. "Nah ini untuk pembatasan wilayah, yang kadang kita sebut dengan istilah lockdown," ujarnya.   Sebelum menetapkan lockdown, kata Tito, ada tujuh aspek yang harus dipertimbangkan secara matang dalam menetapkan pembatasan wilayah. Namun sayangnya, ia tak menjelaskan secara rinci ihwal aspek-aspek itu. Menurut dia, karena ada banyak yang harus dipertimbangkan, maka pemerintah daerah tak berhak menetapkan lockdown. Bila mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang berhak memutuskan pembatasan wilayah adalah pemerintah pusat. "Untuk pembatasan, karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar, itu adalah menjadi kewenangan pusat," tegasnya.