Melki Laka Lena menyatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam menangani pandemi corona atau Covid-19 di tanah air. https://news.okezone.com/read/2020/03/25/337/2188589/rapat-dengan-gugus-tugas-dan-menkes-soal-covid-19-ini-saran-dpridhttps://news.okezone.com/read/2020/03/25/337/2188589/rapat-dengan-gugus-tugas-dan-menkes-soal-covid-19-ini-saran-dprhttps://news.okezone.com/read/2020/03/25/337/2188589/rapat-dengan-gugus-tugas-dan-menkes-soal-covid-19-ini-saran-dprRabu 25 Maret 2020 07:01 WIBHarits Tryan Akhmadfoto: istimewahttps://img.okezone.com/content/2020/03/25/337/2188589/rapat-dengan-gugus-tugas-dan-menkes-soal-covid-19-ini-saran-dpr-k8Of6odEvK.jpg JAKARTA - Komisi IX DPR RI menggelar rapat secara virtual bersama Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Selaku pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam menangani pandemi corona atau Covid-19 di tanah air. “Komisi IX DPR RI mendukung langkah pemerintah melalui Gugus Tugas dan Kemenkes dalam menangani covid 19 di Indonesia,” kata Melki kepada Okezone. Rapat digelar sejak pukul 16.00 WIB dan baru diselesaikan sekiranya pukul 22.20 WIB. Menurut Melki meskipun mendukung langkah pemerintah pihaknya tetap memberikan masukan dan beberapa catatan dalam kesimpulan rapat.   Mulai dari menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), pemberian insentif dan jaminan kesehatan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi frontliner penanganan covid-19. Kemudian memperluas jejaring rumah sakit dan laboratorium penangana Covid-19 termasuk rumah sakit dan laboratorium swasta sesuai dengan standar minimal tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Memastikan adanya sosialsiasi terkait prosedur dan mekanisme mass rapid test Covid-19,” jelasnya. Kata Melki, Komisi IX ingin memastikan adanya mass rapud test Covid-19 yang melibatkan pihak luar pemerintah sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Lalu diharapkan memprioritaskan mass rapid test Covid-19 terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan kesehatan, serta tenaga non medis yang menjadi frontliner penanganan Covid-19. “Mengintensifkan pelibatan pihak swasta dalam pemenuhan APD termasuk masker dan hand sanitizwe serta diesiminasi informasi Covid-19,” papar Melki. Lebih jauh, Komisi IX ingin pemerintah memastikan adanya aturan yang sama dalam penanganan Covid-19 dari pusat sampai daerah. Hingga memastikan penanganan khusus di tempat-tempat yang belum terpapar Covid-19 seperti di Pesantren, asrama, boarding school dan komunitas atau wilayah lainnya dengan melakukan karantina sendiri alias self isolation. “Memastikan ketersediaan alat kesehatan dan obat untuk penanganan Covid-19,” ungkap Melki. Hasil rapat juga meminta pemerintah dapat bersiap menghadapi bulan ramadan di tengah pandemi virus corona yang dikhawatirkan masih berlanjut. “Mengantisipasi adanya arus mudik dan arus balik Idul Fitri, serta mengantisipsi kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2020,” tandas Melki. JAKARTA - Komisi IX DPR RI menggelar rapat secara virtual bersama Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Selaku pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam menangani pandemi corona atau Covid-19 di tanah air. “Komisi IX DPR RI mendukung langkah pemerintah melalui Gugus Tugas dan Kemenkes dalam menangani covid 19 di Indonesia,” kata Melki kepada Okezone. Rapat digelar sejak pukul 16.00 WIB dan baru diselesaikan sekiranya pukul 22.20 WIB. Menurut Melki meskipun mendukung langkah pemerintah pihaknya tetap memberikan masukan dan beberapa catatan dalam kesimpulan rapat.   Mulai dari menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), pemberian insentif dan jaminan kesehatan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi frontliner penanganan covid-19. Kemudian memperluas jejaring rumah sakit dan laboratorium penangana Covid-19 termasuk rumah sakit dan laboratorium swasta sesuai dengan standar minimal tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Memastikan adanya sosialsiasi terkait prosedur dan mekanisme mass rapid test Covid-19,” jelasnya. Kata Melki, Komisi IX ingin memastikan adanya mass rapud test Covid-19 yang melibatkan pihak luar pemerintah sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan. Lalu diharapkan memprioritaskan mass rapid test Covid-19 terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, relawan kesehatan, serta tenaga non medis yang menjadi frontliner penanganan Covid-19. “Mengintensifkan pelibatan pihak swasta dalam pemenuhan APD termasuk masker dan hand sanitizwe serta diesiminasi informasi Covid-19,” papar Melki. Lebih jauh, Komisi IX ingin pemerintah memastikan adanya aturan yang sama dalam penanganan Covid-19 dari pusat sampai daerah. Hingga memastikan penanganan khusus di tempat-tempat yang belum terpapar Covid-19 seperti di Pesantren, asrama, boarding school dan komunitas atau wilayah lainnya dengan melakukan karantina sendiri alias self isolation. “Memastikan ketersediaan alat kesehatan dan obat untuk penanganan Covid-19,” ungkap Melki. Hasil rapat juga meminta pemerintah dapat bersiap menghadapi bulan ramadan di tengah pandemi virus corona yang dikhawatirkan masih berlanjut. “Mengantisipasi adanya arus mudik dan arus balik Idul Fitri, serta mengantisipsi kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2020,” tandas Melki.