<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Presiden Jokowi : Karantina Wilayah Kewenangan Pemerintah Pusat</title><description>Presiden Jokowi mengingatkan karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat.&amp;nbsp;</description><link>https://news.okezone.com/read/2020/03/30/337/2191217/presiden-jokowi-karantina-wilayah-kewenangan-pemerintah-pusat</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2020/03/30/337/2191217/presiden-jokowi-karantina-wilayah-kewenangan-pemerintah-pusat"/><item><title>Presiden Jokowi : Karantina Wilayah Kewenangan Pemerintah Pusat</title><link>https://news.okezone.com/read/2020/03/30/337/2191217/presiden-jokowi-karantina-wilayah-kewenangan-pemerintah-pusat</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2020/03/30/337/2191217/presiden-jokowi-karantina-wilayah-kewenangan-pemerintah-pusat</guid><pubDate>Senin 30 Maret 2020 14:45 WIB</pubDate><dc:creator>Fahreza Rizky</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/03/30/337/2191217/presiden-jokowi-karantina-wilayah-kewenangan-pemerintah-pusat-OG9PHMPktt.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Presiden Jokowi. (Foto : setkab.go.id)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/03/30/337/2191217/presiden-jokowi-karantina-wilayah-kewenangan-pemerintah-pusat-OG9PHMPktt.jpg</image><title>Presiden Jokowi. (Foto : setkab.go.id)</title></images><description>JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kebijakan untuk memberlakukan karantina kesehatan merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Hal itu termasuk dalam penerapan karantina wilayah di tengah pandemi virus corona (Covid-19).


&quot;Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,&quot; kata Presiden Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

Selain itu, Kepala Negara meminta penerapan pembatasan sosial (physical distancing) di masyarakat dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).


&quot;Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi,&quot; kata .

Kepala Negara menjelaskan, agar penerapan physical distancing dapat berjalan lebih baik, diperlukan kebijakan darurat sipil. Ia meminta segera disiapkan aturan pelaksanaan pembatasan sosial dalam skala besar.

Baca Juga : Presiden Jokowi Minta Tenaga Kesehatan &amp;amp; ODP Diprioritaskan Jalan Rapid Test Covid-19

&quot;Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten kota sehingga mereka bisa kerja,&quot; ucapnya.
</description><content:encoded>JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kebijakan untuk memberlakukan karantina kesehatan merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Hal itu termasuk dalam penerapan karantina wilayah di tengah pandemi virus corona (Covid-19).


&quot;Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah,&quot; kata Presiden Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

Selain itu, Kepala Negara meminta penerapan pembatasan sosial (physical distancing) di masyarakat dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).


&quot;Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi,&quot; kata .

Kepala Negara menjelaskan, agar penerapan physical distancing dapat berjalan lebih baik, diperlukan kebijakan darurat sipil. Ia meminta segera disiapkan aturan pelaksanaan pembatasan sosial dalam skala besar.

Baca Juga : Presiden Jokowi Minta Tenaga Kesehatan &amp;amp; ODP Diprioritaskan Jalan Rapid Test Covid-19

&quot;Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten kota sehingga mereka bisa kerja,&quot; ucapnya.
</content:encoded></item></channel></rss>
