<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Masyarakat Masih Nekat Mudik di Tengah Corona, Ini Kata Sosiolog</title><description>Ada dua faktor yang membuat masyarakat nekat mudik, di tengah merebaknya virus corona (Covid-19).</description><link>https://news.okezone.com/read/2020/03/31/337/2191710/masyarakat-masih-nekat-mudik-di-tengah-corona-ini-kata-sosiolog</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2020/03/31/337/2191710/masyarakat-masih-nekat-mudik-di-tengah-corona-ini-kata-sosiolog"/><item><title>Masyarakat Masih Nekat Mudik di Tengah Corona, Ini Kata Sosiolog</title><link>https://news.okezone.com/read/2020/03/31/337/2191710/masyarakat-masih-nekat-mudik-di-tengah-corona-ini-kata-sosiolog</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2020/03/31/337/2191710/masyarakat-masih-nekat-mudik-di-tengah-corona-ini-kata-sosiolog</guid><pubDate>Selasa 31 Maret 2020 12:40 WIB</pubDate><dc:creator>Avirista Midaada</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/03/31/337/2191710/masyarakat-masih-nekat-mudik-di-tengah-corona-ini-kata-sosiolog-pNVdb9msma.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/03/31/337/2191710/masyarakat-masih-nekat-mudik-di-tengah-corona-ini-kata-sosiolog-pNVdb9msma.jpg</image><title>Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)</title></images><description>MALANG - Pengamat Sosial dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rachmad Dwi Susilo mengatakan, ada dua faktor yang membuat masyarakat nekat mudik, di tengah merebaknya virus corona (Covid-19).&amp;nbsp;
Pemerintah sudah berkali-kali menegaskan, tidak ada cara lain untuk memutus rantai virus corona, selain melakukan physical distancing atau jaga jarak, menjaga kebersihan dan sering mencuci tangan dengan sabun.&amp;nbsp;
Pemerintah pun lantas telah melarang masyarakat untuk mudik, guna menghindari kemungkinan makin tersebarnya vrus corona. Namun tetap saja, masih banyak masyarakat yang keukeuh untukt tetap mudik.&amp;nbsp;
Rachmad menilai, faktor pertama yang membuat mudik tetap dilakukan karena telah menjadi tradisi.

&quot;Tradisi migrasi (mudik) ini ada dua faktor, pertama faktor budaya tradisi merantau, pulang pada waktu lebaran itu turun temurun dan melekat. Tidak bisa diubah begitu saja perilaku itu,&quot; jelas pria Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Malang Raya itu.
Baca juga:&amp;nbsp;Imbas Corona, Komisi III DPR-Kapolri Rapat secara Virtual
Faktor kedua menurutnya yakni ekonomi. Perilaku masyarakat yang ingin memperbaiki kesejahteraan dengan mencari pekerjaan ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan lain sebagainya.&amp;nbsp;
&quot;Faktor ekonomi untuk memperbaiki ekonomi mereka ke kota besar, seperti Jakarta. Ini menjadi persoalan tidak bisa mereka dicegah untuk melakukan migrasi (mudik),&quot; ujarnya.
Ia mengaku sangsi bila 100 persen masyarakat Indonesia akan mudah dicegah untuk mudik, lantaran Indonesia dipengaruhi beragam agama, adat istiadat hingga ekonomi.&amp;nbsp;
&quot;Kalau kita berharap 100 persen mempengaruhi masyarakat kayaknya sulit sekali, tapi itu pilihan yang terbaik bagi pemerintah untuk tidak lelah menyosialisasikan, kalau mudik itu sebenarnya dia tidak mencintai keluarga besarnya,&quot; ucapnya.
Solusi dari semua itu adlaah kebijaksanaan dari pemimpin dan tokoh masyarakat yang bisa menyuarakan tentang pentingnya menunda mudik demi memutus rantai penyebaran virus.
&quot;Kalau saya begini, terpenting ini satu leadership, tokoh-tokoh kepemimpinan, tidak mesti di pemerintah pusat, provinsi, kota, hingga kabupaten, dan pemimpin di komunitas harus satu suara,&quot; ucapnya.</description><content:encoded>MALANG - Pengamat Sosial dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rachmad Dwi Susilo mengatakan, ada dua faktor yang membuat masyarakat nekat mudik, di tengah merebaknya virus corona (Covid-19).&amp;nbsp;
Pemerintah sudah berkali-kali menegaskan, tidak ada cara lain untuk memutus rantai virus corona, selain melakukan physical distancing atau jaga jarak, menjaga kebersihan dan sering mencuci tangan dengan sabun.&amp;nbsp;
Pemerintah pun lantas telah melarang masyarakat untuk mudik, guna menghindari kemungkinan makin tersebarnya vrus corona. Namun tetap saja, masih banyak masyarakat yang keukeuh untukt tetap mudik.&amp;nbsp;
Rachmad menilai, faktor pertama yang membuat mudik tetap dilakukan karena telah menjadi tradisi.

&quot;Tradisi migrasi (mudik) ini ada dua faktor, pertama faktor budaya tradisi merantau, pulang pada waktu lebaran itu turun temurun dan melekat. Tidak bisa diubah begitu saja perilaku itu,&quot; jelas pria Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Malang Raya itu.
Baca juga:&amp;nbsp;Imbas Corona, Komisi III DPR-Kapolri Rapat secara Virtual
Faktor kedua menurutnya yakni ekonomi. Perilaku masyarakat yang ingin memperbaiki kesejahteraan dengan mencari pekerjaan ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan lain sebagainya.&amp;nbsp;
&quot;Faktor ekonomi untuk memperbaiki ekonomi mereka ke kota besar, seperti Jakarta. Ini menjadi persoalan tidak bisa mereka dicegah untuk melakukan migrasi (mudik),&quot; ujarnya.
Ia mengaku sangsi bila 100 persen masyarakat Indonesia akan mudah dicegah untuk mudik, lantaran Indonesia dipengaruhi beragam agama, adat istiadat hingga ekonomi.&amp;nbsp;
&quot;Kalau kita berharap 100 persen mempengaruhi masyarakat kayaknya sulit sekali, tapi itu pilihan yang terbaik bagi pemerintah untuk tidak lelah menyosialisasikan, kalau mudik itu sebenarnya dia tidak mencintai keluarga besarnya,&quot; ucapnya.
Solusi dari semua itu adlaah kebijaksanaan dari pemimpin dan tokoh masyarakat yang bisa menyuarakan tentang pentingnya menunda mudik demi memutus rantai penyebaran virus.
&quot;Kalau saya begini, terpenting ini satu leadership, tokoh-tokoh kepemimpinan, tidak mesti di pemerintah pusat, provinsi, kota, hingga kabupaten, dan pemimpin di komunitas harus satu suara,&quot; ucapnya.</content:encoded></item></channel></rss>
