<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>DPR: Daerah Rawan DBD Harus Dapat Perhatian Khusus!</title><description>Kurniasih mengatakan penyakit DBD saat ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat di tengah wabah virus corona.</description><link>https://news.okezone.com/read/2020/04/04/337/2193968/dpr-daerah-rawan-dbd-harus-dapat-perhatian-khusus</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2020/04/04/337/2193968/dpr-daerah-rawan-dbd-harus-dapat-perhatian-khusus"/><item><title>DPR: Daerah Rawan DBD Harus Dapat Perhatian Khusus!</title><link>https://news.okezone.com/read/2020/04/04/337/2193968/dpr-daerah-rawan-dbd-harus-dapat-perhatian-khusus</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2020/04/04/337/2193968/dpr-daerah-rawan-dbd-harus-dapat-perhatian-khusus</guid><pubDate>Sabtu 04 April 2020 07:31 WIB</pubDate><dc:creator>Muhamad Rizky</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/04/04/337/2193968/dpr-daerah-rawan-dbd-harus-dapat-perhatian-khusus-X36KyyKVNW.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Gedung DPR RI (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/04/04/337/2193968/dpr-daerah-rawan-dbd-harus-dapat-perhatian-khusus-X36KyyKVNW.jpg</image><title>Gedung DPR RI (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah memberikan perhatian khusus bagi daerah yang memiliki ancaman tinggi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

&quot;Daerah rawan DBD dengan angka tinggi pasien DBD harus mendapat perhatian khusus,&quot; kata Kurniasih kepada Okezone, Sabtu (4/4/2020).

Kurniasih mengatakan penyakit DBD saat ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat di tengah wabah virus corona atau Covid-19 karena memasuki musim pancaroba. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan seharusnya sudah bisa menangani persoalan DBD karena sudah menjadi permasalahan setiap tahun.

&quot;Penyakit DBD bukanlah penyakit baru, setiap tahun ada siklusnya. Harusnya pemerintah lebih mahir dalam mengatasi peningkatan DBD di Indonesia,&quot; tuturnya.

Karena itu pemerintah tentunya harus memaksimalkan diri dalam menangani permasalahan tersebut. Sebab, kata dia ada tanggung jawab sebagaimana dalam amanat undang-undang agar menjaga kesehatan masyarakat.
&amp;nbsp;
Kurniasih menyadari bahwa angka tertinggi kasus DBD berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu, pamerintah pemerintah seharusnya sudah bisa menanganu penyakit DBD dan tidak memperburuk situasi.

&quot;Kalau makin tidak terkendali angka pasien DBD, maka pemerintah berarti gagal mengatasi DBD,&quot; terangnya.
Penanganan DBD, menurut Kurniasih seharusnya sudah sejak dulu dilakukan. Karena masyarakat khususnya di Indonesia sudah mengetahui siklus dari penyakit tersebut.

&quot;Kan sudah tahu siklusnya harusnya juga sudah ditemukan hasil riset yang bisa memutus penyakit DBD di Indonesia,&quot; terangnya.

&quot;Saya pernah dengar, negara tetangga yang dulu juga banyak hadapi pasien DBD, sekarang sudah lebih aman karena telah ada hasil riset yang memutus pertumbuhan dan perkembangan nyamuk DBD sejak jentiknya,&quot; tandasnya.
</description><content:encoded>JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah memberikan perhatian khusus bagi daerah yang memiliki ancaman tinggi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

&quot;Daerah rawan DBD dengan angka tinggi pasien DBD harus mendapat perhatian khusus,&quot; kata Kurniasih kepada Okezone, Sabtu (4/4/2020).

Kurniasih mengatakan penyakit DBD saat ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat di tengah wabah virus corona atau Covid-19 karena memasuki musim pancaroba. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan seharusnya sudah bisa menangani persoalan DBD karena sudah menjadi permasalahan setiap tahun.

&quot;Penyakit DBD bukanlah penyakit baru, setiap tahun ada siklusnya. Harusnya pemerintah lebih mahir dalam mengatasi peningkatan DBD di Indonesia,&quot; tuturnya.

Karena itu pemerintah tentunya harus memaksimalkan diri dalam menangani permasalahan tersebut. Sebab, kata dia ada tanggung jawab sebagaimana dalam amanat undang-undang agar menjaga kesehatan masyarakat.
&amp;nbsp;
Kurniasih menyadari bahwa angka tertinggi kasus DBD berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu, pamerintah pemerintah seharusnya sudah bisa menanganu penyakit DBD dan tidak memperburuk situasi.

&quot;Kalau makin tidak terkendali angka pasien DBD, maka pemerintah berarti gagal mengatasi DBD,&quot; terangnya.
Penanganan DBD, menurut Kurniasih seharusnya sudah sejak dulu dilakukan. Karena masyarakat khususnya di Indonesia sudah mengetahui siklus dari penyakit tersebut.

&quot;Kan sudah tahu siklusnya harusnya juga sudah ditemukan hasil riset yang bisa memutus penyakit DBD di Indonesia,&quot; terangnya.

&quot;Saya pernah dengar, negara tetangga yang dulu juga banyak hadapi pasien DBD, sekarang sudah lebih aman karena telah ada hasil riset yang memutus pertumbuhan dan perkembangan nyamuk DBD sejak jentiknya,&quot; tandasnya.
</content:encoded></item></channel></rss>
