Ia menuturkan, bahwa Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, untuk mencegah penyebaran Covid-19.https://news.okezone.com/read/2020/04/05/337/2194299/menteri-yasonna-bantah-ingin-loloskan-napi-korupsi-dan-narkobaidhttps://news.okezone.com/read/2020/04/05/337/2194299/menteri-yasonna-bantah-ingin-loloskan-napi-korupsi-dan-narkobahttps://news.okezone.com/read/2020/04/05/337/2194299/menteri-yasonna-bantah-ingin-loloskan-napi-korupsi-dan-narkobaMinggu 05 April 2020 06:01 WIBMuhamad RizkyMenkumham Yasonna Laoly (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/04/05/337/2194299/menteri-yasonna-bantah-ingin-loloskan-napi-korupsi-dan-narkoba-MqyVRcudQp.jpgJAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly membantah bahwa dirinya berniat untuk membebaskan narapidana narkoba dan korupsi karena telah mengeluarkan Keputusan Menteri. Menurutnya, Keputusan Menkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi bukan untuk membebaskan napi korupsi. “Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” kata Menkumham Yasonna Laoly dalam siaran resminya, Sabtu (4/4/2020). Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Akan Bebaskan Napi Korupsi, Teroris dan Narkoba  Ia menuturkan, bahwa Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lapas rutan maupun lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).   Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, kata dia mengatur pembebasan khusus narapidana yang sudah menjalani masa dua per tiga pidana dan anak yang sudah menjalani setengah masa pidana. Ia menekankan bahwa, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak terkait PP 99/2012. Namun kata dia, apabila narapidana narkoba dan korupsi akan dikeluarkan untuk menanggulangi Covid-19 di lapas rutan maka, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012 sehingga perlu direvisi dengan catatan secara ketat. Misalnya, kata Yasonna, untuk napi kasus narkotika yang masa tahanan 5-10 tahun, yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan, sehingga untuk bandar narkoba yang umumnya dihukum diatas 10 tahun tidak bisa dibebaskan. Sedangkan untuk napi kasus korupsi yakni yang berumur diatas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan dengan pertimbangan kemanusiaan daya imun tubuh yang lemah. Kendati begitu, sambungnya revisi PP 99/2012 pembahasannya belum dilakukan atau masih sebatas usulan kepada Presiden Jokowi dan belum tentu disetujui atau tidak. “Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas,” jelasnya. JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly membantah bahwa dirinya berniat untuk membebaskan narapidana narkoba dan korupsi karena telah mengeluarkan Keputusan Menteri. Menurutnya, Keputusan Menkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi bukan untuk membebaskan napi korupsi. “Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” kata Menkumham Yasonna Laoly dalam siaran resminya, Sabtu (4/4/2020). Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Akan Bebaskan Napi Korupsi, Teroris dan Narkoba  Ia menuturkan, bahwa Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lapas rutan maupun lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).   Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, kata dia mengatur pembebasan khusus narapidana yang sudah menjalani masa dua per tiga pidana dan anak yang sudah menjalani setengah masa pidana. Ia menekankan bahwa, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak terkait PP 99/2012. Namun kata dia, apabila narapidana narkoba dan korupsi akan dikeluarkan untuk menanggulangi Covid-19 di lapas rutan maka, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012 sehingga perlu direvisi dengan catatan secara ketat. Misalnya, kata Yasonna, untuk napi kasus narkotika yang masa tahanan 5-10 tahun, yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan, sehingga untuk bandar narkoba yang umumnya dihukum diatas 10 tahun tidak bisa dibebaskan. Sedangkan untuk napi kasus korupsi yakni yang berumur diatas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan dengan pertimbangan kemanusiaan daya imun tubuh yang lemah. Kendati begitu, sambungnya revisi PP 99/2012 pembahasannya belum dilakukan atau masih sebatas usulan kepada Presiden Jokowi dan belum tentu disetujui atau tidak. “Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas,” jelasnya.